Sumbawanews.com,- Pemerintah menghormati aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di Jakarta yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2026, menilai penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan, kritik dan pengawasan publik dari kalangan mahasiswa menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan, terutama di bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti isu-isu tersebut melalui kebijakan konkret dan penegakan hukum.
Terhadap isu lingkungan, pemerintah telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan operasi darat, udara, patroli, hingga modifikasi cuaca. Hingga 25 Oktober 2026, tercatat 287 laporan polisi terhadap perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan terhadap korporasi yang 14 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penanganan karhutla, menurut Syahganda, dilakukan secara holistik—mulai dari operasi lapangan hingga penegakan hukum.
Di bidang ekonomi, pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026. Realisasi investasi dari Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, yang telah menyerap 2,19 juta tenaga kerja langsung. Upaya ini, kata Syahganda, menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga stabilitas, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan.
Pemerintah juga menyatakan memahami berbagai harapan mahasiswa terkait reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan HAM, yang terus menjadi prioritas dalam agenda nasional.
