Sumbawanews.com,- Hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin memburuknya dinamika diplomasi global, setelah serangkaian kebijakan Washington dinilai menguntungkan Moskow sambil melemahkan dukungan terhadap Ukraina. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, tiba di St. Petersburg pada Rabu, 21 Oktober 2026, untuk membahas penyelesaian perang dengan Putin—hanya sehari setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Oslo. Kedatangan itu terjadi di tengah kebijakan pemerintahan Trump yang melonggarkan sanksi energi terhadap Rusia, menunda pengiriman rudal Patriot, dan membatasi akses Ukraina terhadap layanan komunikasi satelit militer, yang memicu kekhawatiran bahwa Kyiv sedang dikorbankan demi kesepakatan dengan Moskow.
Trump secara terbuka menyatakan bahwa Rusia “telah bersikap baik terkait Ukraina” dan menyalahkan Zelensky karena dianggap tidak membantu upaya perdamaian. Ia bahkan menyarankan agar Ukraina mencari perundingan dengan pihak lain. Kebijakan paling kontroversial terjadi pada 9 Oktober 2026, ketika Trump mengumumkan kesepakatan pasokan lebih dari 300 ribu metrik ton diesel Rusia ke pasar AS dan internasional, dengan pelonggaran sementara terhadap sanksi energi. Pemerintah AS berdalih kebijakan ini bertujuan menekan harga energi menjelang pemilu sela 3 November 2026, namun kritik tajam datang dari anggota Kongres, baik Demokrat maupun Republik, serta pemerintah Ukraina yang menilai langkah itu memperkuat kemampuan finansial Rusia untuk melanjutkan perang.
Di sisi lain, keterlambatan persetujuan pengiriman rudal Patriot—yang menjadi tulang punggung pertahanan udara Ukraina—semakin memperdalam ketegangan. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth belum memberikan izin resmi untuk transfer rudal dari sekutu NATO ke Ukraina, meskipun tidak secara eksplisit menolaknya. Zelensky menyatakan persediaan rudal Patriot sudah menipis, sementara serangan drone dan rudal Rusia terus menghantam infrastruktur strategis. Ia menuduh kebijakan AS menciptakan tekanan agar Ukraina menyerah pada tuntutan Moskow. Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membantah ada niat politik untuk merugikan Ukraina, menegaskan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh keterbatasan persediaan dan kebutuhan pertahanan AS yang sama tingginya.
