Sumbawanews.com,- Komisi IV DPR meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengungkap identitas 52 perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga pertengahan Oktober 2026. Desakan ini muncul menyusul jatuhnya empat korban jiwa saat memadamkan api di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 277.075 kasus di tujuh provinsi, serta kerusakan ekosistem yang mengancam citra Indonesia sebagai paru-paru dunia. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menekankan bahwa data perusahaan yang terafiliasi dengan modal Malaysia dan Singapura, sebagaimana diungkap Walhi dan Greenpeace Indonesia, harus segera dibuka untuk klarifikasi dan tindakan hukum. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Slamet, menambahkan bahwa peringatan karhutla sudah jelas sejak Februari 2026, dan pemerintah wajib menetapkan target konkret, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi bagi pejabat yang gagal menangani bencana ini.
Kebakaran yang terjadi sejak awal tahun 2026 telah merusak antara 107.465 hingga 202.004 hektare lahan hingga Juni, dengan lonjakan signifikan di Juli hingga Agustus di wilayah Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Data Kementerian Kesehatan mencatat 62.400 kasus ISPA menimpa anak di bawah lima tahun, sementara 324 orang mengalami luka berat dan 23 luka ringan, mayoritas dari Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, lebih dari 165 ribu kasus ISPA dilaporkan sejak Januari, dan sekitar 3,4 juta jiwa di tujuh provinsi terdampak langsung oleh kabut asap yang menyebar hingga Sulawesi, Maluku, dan Papua. Alex menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut karhutla sebagai “terorisme ekologi” pada 16 September 2026, namun menegaskan bahwa jargon tanpa aksi nyata tidak cukup. Slamet menekankan bahwa jabatan publik adalah amanah, dan jika kinerja tidak menunjukkan perubahan berarti, evaluasi jabatan harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
