Sumbawanews.com,- Fenomena gaji yang habis segera setelah diterima kini menjadi tantangan serius bagi kelas menengah Indonesia. Data menunjukkan, proporsi kelas menengah turun dari 21,5 persen (57,33 juta orang) pada 2019 menjadi 16,6 persen (46,7 juta orang) pada 2025. Ekonom dari INDEF, Eko Listiyanto, dan CORE, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa stagnasi produktivitas industri, ketimpangan antara pendapatan dan biaya hidup, serta kebijakan perpajakan yang belum berpihak menjadi akar masalah. Pajak penghasilan tidak naik sejak 2016, sehingga inflasi secara perlahan memperberat beban riil pekerja berpenghasilan tetap.
Ketidakmampuan menabung dan berinvestasi semakin mengancam stabilitas finansial rumah tangga. Yusuf menjelaskan, dampak jangka pendek berupa penurunan konsumsi, jangka menengah meningkatnya utang konsumtif, dan jangka panjang berpotensi mempersempit basis pajak serta memperdalam jebakan pendapatan menengah. Kelompok ini, yang berada di rentang pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan, sangat rentan terhadap guncangan seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga energi, atau biaya kesehatan mendadak.
Perencana keuangan Andy Nugroho menekankan bahwa masalah bukan hanya pada biaya hidup, tapi juga pada pengelolaan keuangan pribadi. Kebiasaan mencampur kebutuhan dan keinginan—seperti membeli barang di luar kemampuan, sering pesan makanan antar, atau menggunakan fasilitas paylater—mempercepat habisnya gaji. Ia menyarankan evaluasi rutin pengeluaran, pengurangan cicilan, dan pencarian penghasilan tambahan sebagai langkah korektif.
Untuk menghadapi ketidakpastian, Andy merekomendasikan dana darurat sebesar tiga kali penghasilan bulanan bagi lajang, dan lima kali bagi yang berkeluarga. Menyisihkan 10 persen gaji bulanan, meski kecil, dianggap kunci utama membangun keamanan finansial. Hilda, 27, seorang karyawan PR, menerapkan strategi ini dengan membagi gaji ke pos-pos jelas: kebutuhan rumah, cicilan, tabungan, dan anggaran terbatas untuk jajanan viral. Ia juga berinvestasi melalui aplikasi Bibit pada reksa dana pasar uang, obligasi, dan saham, serta menyisihkan Rp2,5 juta per bulan untuk aset jangka panjang.
Kedua pakar ekonomi sepakat bahwa solusi struktural diperlukan: insentif pajak bagi kelas menengah, penyediaan perumahan terjangkau, transportasi publik terintegrasi, serta layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dengan biaya terkendali. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kelompok yang disebut “the missing middle” akan terus terjepit antara tidak layak menerima bantuan dan tidak cukup kuat bertahan sendiri.
