Sumbawanews.com,- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunda pemilihan umum legislatif dan presiden yang semula dijadwalkan pada November 2026 dan awal 2027, kini ditetapkan digelar serentak pada 11 September 2027. Keputusan ini diambil setelah Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan kondisi di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza belum memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang adil. Alasan utama penundaan mencakup intervensi Israel berupa larangan masuknya bahan pemilu dan pengamat internasional ke Gaza, serangan militer, perluasan permukiman, serta penahanan sistematis pendapatan pajak Palestina. Selain itu, belum adanya kemajuan rekonstruksi dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza turut menjadi pertimbangan.
Penundaan ini memperpanjang masa kekuasaan Abbas yang telah memerintah sejak 2005, meski masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2009. Pemilu parlemen terakhir di Palestina berlangsung pada 2006, yang memicu perpecahan antara Fatah dan Hamas hingga Hamas menguasai Gaza. Kritik pun muncul dari kalangan dalam negeri, termasuk dari Sekretaris Jenderal Partai Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, yang menilai penundaan ini menggerus kredibilitas Otoritas Palestina dan mengabaikan hak konstitusional rakyat untuk memilih. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh Abbas memperdaya komunitas internasional dengan membatalkan janji pemilu. Sementara itu, sejumlah faksi Palestina, termasuk Fatah, dikabarkan telah sepakat menggelar dialog nasional sebelum pemungutan suara.
