Sumbawanews.com,- Gelombang protes pelajar di Prancis memicu krisis kebijakan saat utang publik negara itu mencapai 119 persen dari produk domestik bruto (PDB), tertinggi sejak pasca-perang. Lebih dari 266 ribu orang, menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, turun ke jalan pada 6 Oktober 2026, menuntut peningkatan anggaran pendidikan, pengurangan kepadatan kelas, dan perbaikan fasilitas sekolah. Aksi yang bermula di Créteil pada 21 September itu kini meluas, didukung mahasiswa, guru, dan orang tua, sementara pemerintah Presiden Emmanuel Macron berjuang menekan defisit fiskal di tengah beban bunga utang yang melonjak.
Badan statistik INSEE melaporkan utang publik Prancis mencapai 3,5955 triliun euro pada akhir kuartal kedua 2026, naik dari 117,5 persen PDB menjadi 119 persen. Proyeksi anggaran 2027 memperkirakan rasio utang akan terus meninggi ke 121,7 persen PDB. Beban bunga utang pada 2026 diperkirakan mencapai 65 miliar euro—hampir menyamai anggaran pendidikan dan pertahanan, bahkan melebihi jika pensiun pegawai negeri tidak dimasukkan. Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun tembus 5 persen, level tertinggi dalam 24 tahun, sementara spread terhadap Bund Jerman melebar di atas 150 basis poin, tertinggi sejak 2011.
Tekanan pasar memicu pelemahan euro ke titik terendah dalam 17 bulan terhadap dolar AS, seiring kekhawatiran investor atas ketidakpastian fiskal dan politik menjelang pemilu presiden 2027. Kepala Banque de France Emmanuel Moulin menegaskan bahwa solusi bukan pada intervensi Bank Sentral Eropa, melainkan pada keputusan pemerintah dan parlemen untuk menurunkan defisit dan memulihkan kepercayaan pasar. Prancis belum mengalami krisis utang, tetapi ruang kebijakan untuk mengakomodasi tuntutan pendidikan semakin menyempit.
