Sumbawanews.com,- Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta partai politik memberikan pelatihan intensif kepada calon kepala daerah sebelum bertarung dalam Pilkada, menyusul maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pejabat daerah. Tito menekankan bahwa banyak calon yang berasal dari latar belakang non-birokrat—seperti artis atau pengusaha—kurang memahami tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, dan prosedur APBD, sehingga rentan dimanfaatkan oleh stafnya. Kemendagri siap berperan sebagai mitra dalam menyelenggarakan bimbingan teknis bersama KPK dan lembaga lain untuk memastikan calon memahami mekanisme pemerintahan secara teknis.
Selain pelatihan sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan pembinaan berkala setelah pelantikan, yang bisa dilakukan setiap enam bulan melalui institusi seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Menurutnya, pendekatan ini penting untuk mencegah kekeliruan administratif dan praktik korupsi yang sering muncul akibat ketidaktahuan, bukan niat jahat semata. Ia menegaskan, penguatan kapasitas kepala daerah bukan sekadar formalitas, tapi kebutuhan mendesak untuk membangun tata pemerintahan yang bersih dan kompeten.
