Sumbawanews.com,- Tim monitoring Kemendagri menilai Kota Padang sebagai percontohan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, berkat kemajuan pembangunan hunian tetap, pemanfaatan dana TKD tambahan, dan solidaritas dalam membantu daerah terdampak lain. Penilaian ini diumumkan usai kunjungan lapangan pada Senin, 20 Juli 2026, yang dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dan jajaran pejabat pusat serta daerah.
Pemerintah Kota Padang, di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran, berhasil mengejar target pembangunan 500 lebih unit hunian tetap (huntap) — terbesar di Sumatera Barat — dengan 340 unit berlokasi di Bumi Perkemahan Pramuka. Sebanyak 39 unit di antaranya kini memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung akhir Juli 2026. Dana TKD tambahan senilai Rp371,85 miliar digunakan secara strategis untuk pengadaan lahan dan pendanaan infrastruktur pendukung, dengan kolaborasi aktif dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
Selain pembangunan hunian, Padang juga dinilai unggul dalam penyaluran dana tunggu hunian, distribusi bantuan sosial, pemulihan lahan sawah, dan normalisasi sungai. Keberhasilan ini diperkuat oleh komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan semua program sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana terukur melalui 38 indikator dasbor Satgas PRR Pusat.
Tak hanya fokus pada pemulihan internal, Padang memberikan bantuan kemanusiaan senilai Rp5 miliar kepada tiga kabupaten di Aceh yang lebih parah terdampak bencana. Apresiasi khusus disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Kastorius Sinaga, yang menyoroti semangat solidaritas Padang sebagai kota yang juga terdampak namun tetap memberi bantuan. Horas Maurits Panjaitan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah menegaskan, realisasi penggunaan TKD tambahan telah berjalan tepat sasaran dan menjadi contoh bagi daerah lain.
