Sumbawanews.com,- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum terkait legalisasi ijazah Presiden Joko Widodo ke tahap mediasi, Rabu (1/7/2026). Sidang yang berlangsung di ruang sidang utama itu berfokus pada pemeriksaan legal standing para pihak, setelah penggugat Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin, melalui kuasa hukumnya, menyerahkan dokumen pendukung kehakiman.
Majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua memeriksa secara detail berkas-berkas yang diajukan, termasuk bukti keterkaitan langsung penggugat terhadap dugaan pelanggaran administrasi dalam proses legalisasi ijazah S1 Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Tergugat, yang mencakup KPU RI, KPU DKI dan Surakarta, Bawaslu di tingkat nasional dan daerah, serta sejumlah pejabat akademik UGM termasuk mantan dekan Fakultas Hukum, diwakili kuasa hukumnya dalam sidang tersebut.
Setelah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim memutuskan untuk menghentikan sementara proses persidangan substantif dan mengalihkan perkara ke jalur mediasi. Para pihak diberi waktu satu bulan untuk mencapai kesepakatan damai di bawah pengawasan mediator resmi pengadilan. Jika mediasi gagal, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi.
Gugatan ini awalnya menyoroti keabsahan dokumen ijazah Jokowi yang digunakan dalam pendaftaran pencalonannya sebagai presiden, dengan penggugat menilai ada indikasi manipulasi prosedur legalisasi oleh pihak-pihak terkait. Namun, hingga kini belum ada bukti konkret yang diakui pengadilan mengenai ketidaksesuaian administratif dalam dokumen tersebut.
Mediasi menjadi langkah strategis pengadilan untuk menghindari perpanjangan proses hukum yang berpotensi memicu polarisasi publik, terutama mengingat sensitivitas politis isu ini yang telah menjadi sorotan nasional sejak awal tahun 2026.
