Sumbawanews.com,- Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Polri mendapat apresiasi tinggi dari DPR atas keberhasilannya mengungkap jaringan penyelundupan ilegal yang merugikan negara hampir Rp1 triliun. Operasi yang berjalan sejak awal Juni 2026 ini merupakan respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan impor dan menutup celah penyelundupan yang selama ini merongrong perekonomian nasional.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan, langkah tegas dan terkoordinasi yang diambil Satgas Gakkum Polri patut diacungi jempol. “Respons yang sangat cepat, taktis, dan progresif dalam menindaklanjuti perintah Presiden ini membuktikan komitmen Polri menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan hukum di tanah air,” ujar Habiburokhman, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan data yang diumumkan, barang bukti yang diamankan mencakup 57 ribu unit ponsel asal Tiongkok, 25 ton bawang putih, bawang merah, dan cabai kering yang berasal dari Tiongkok, India, dan Belanda, serta pakaian bekas impor ilegal asal Korea Selatan senilai Rp669 miliar. Seluruh barang tersebut berhasil disita dalam serangkaian operasi di sejumlah titik masuk barang, termasuk pelabuhan dan bandara strategis.
Nilai total barang bukti yang berhasil diamankan mendekati angka Rp1 triliun, menjadikan operasi ini sebagai salah satu penindakan penyelundupan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang saat ini terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan di balik transaksi ilegal tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi kurir dan distributor utama.
Habiburokhman menekankan, keberhasilan ini bukan hanya soal penyitaan barang, tetapi juga sinyal kuat bahwa pemerintah serius menegakkan aturan perdagangan nasional. “Kita tidak lagi hanya menunggu laporan, tapi aktif menggali dan menindak. Ini perubahan paradigma yang sangat penting,” katanya.
DPR sendiri berkomitmen akan terus mendukung kinerja Satgas Gakkum Polri melalui pengawasan legislatif dan penyusunan regulasi yang lebih ketat. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari kampanye berkelanjutan untuk membasmi praktik penyelundupan yang selama ini dianggap sebagai ancaman laten terhadap industri lokal dan pendapatan negara.
