Sumbawanews.com,- Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengungkapkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo belum memutuskan kapan secara resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Meski telah beberapa kali mendukung partai itu dengan menghadiri pertemuan kader dan menyatakan komitmen untuk “bekerja mati-matian” demi PSI, Jokowi menegaskan bahwa proses keanggotaan harus mengikuti mekanisme internal partai, bukan sekadar simbolisasi seperti “penjaketan”.
“Di PSI itu kan ada mekanisme partai yang harus dilalui, tidak hanya penjaketan saja langsung,” tegas Jokowi usai salat Jumat di Solo, Jumat, 19 Juni 2026.
Ali menambahkan, meski Jokowi kerap hadir dalam kegiatan PSI dan dianggap sebagai patron politik yang tak tergantikan—terutama karena rekam jejaknya memenangkan pemilu berturut-turut—penentuan jabatan resminya bukan wewenangnya. “Keputusan jabatan Jokowi bukan kewenangan saya,” ujar Ali.
Pernyataan serupa ditegaskan oleh Ketua Bidang Politik PSI, Bestari Barus, yang menyatakan bahwa pemberian jabatan simbolis kepada Jokowi—misalnya sebagai Ketua Dewan Pembina—akan sepenuhnya menjadi ranah Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. “Sabar. Tentu ada waktunya. Nanti menjadi ranah Ketua Umum kami Kaesang Pangarep,” kata Bestari.
Jokowi sendiri enggan menjawab secara tegas apakah ia akan mengemban posisi formal di struktur partai. Ia hanya menyebut dirinya akan hadir sebagai “motivator” dalam setiap undangan yang diterimanya. “Sebagai apa… sebagai motivator,” ucapnya singkat.
Dalam berbagai forum, Jokowi telah berulang kali menyatakan dukungannya kepada PSI, mulai dari kongres hingga rakernas. Namun, ia menekankan bahwa keterlibatannya tidak serta-merta berarti keanggotaan resmi. “Saya akan hadiri semuanya, tapi prosesnya harus sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, PSI terus mempersiapkan langkah-langkah formal untuk mengakomodasi kehadiran Jokowi, meski belum ada jadwal pasti. Dalam khazanah politik Indonesia, keputusan Jokowi—siapa pun yang memimpinnya—akan menjadi salah satu momen paling dinanti dalam peta kekuatan partai pasca-pemilu 2024.
Dengan reputasi sebagai tokoh yang menghindari konfrontasi politik langsung, Jokowi tampak memilih jalan yang hati-hati: tetap berpengaruh, tanpa terjebak dalam dinamika struktural yang bisa memicu kontroversi. Bagi PSI, kehadirannya bukan sekadar simbol—tapi sebuah strategi politik yang harus dikelola dengan presisi.
