Sumbawanews.com,- Pengelola dapur makan bergizi gratis (MBG) menolak keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan operasional program selama masa libur sekolah. Kebijakan itu, tertuang dalam Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026, dinilai merusak ekosistem yang telah dibangun selama ini—mulai dari relawan, pemasok bahan pangan, hingga usaha mikro yang bergantung pada rantai pasok MBG.
Ketua Umum GAPEMBI, Alven Stony, menyatakan penolakan tegas terhadap edaran tersebut. Menurutnya, keputusan itu bertentangan dengan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 tahun 2025 dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. “Ini bukan sekadar penghentian distribusi makanan. Ini adalah penghentian mata pencaharian,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Selama libur, ribuan relawan yang sehari-hari mengelola dapur MBG di seluruh Indonesia tiba-tiba kehilangan honor. Sementara petani, peternak, dan UMKM penyuplai bahan pangan—yang selama ini menjamin ketersediaan beras, telur, sayur, dan daging untuk program ini—kini menghadapi tumpukan stok yang tak terbeli. “Bayangkan seorang ibu yang setiap pagi mengirimkan sayur ke dapur MBG. Sekarang, dia tak punya pembeli selama dua minggu. Itu bukan sekadar kerugian ekonomi, tapi ancaman kelangsungan hidup,” kata Alven.
Ia membandingkan kebijakan ini seperti pemerintah tiba-tiba menghentikan pembayaran sewa rumah tanpa konsultasi. “Pemerintah minta dispensasi, tapi tak pernah minta izin. Kami bukan kontraktor sementara. Kami mitra yang berkomitmen jangka panjang,” tegasnya.
BGN, melalui Wakil Kepala sekaligus juru bicara Agustina Arumsari, membela kebijakan itu sebagai upaya optimalisasi anggaran dan efisiensi operasional. “Libur sekolah resmi dari 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Selama itu, kebutuhan makanan di sekolah memang nol. Jadi, logis jika insentif harian Rp6 juta per dapur dihentikan,” ujar Arum.
Namun, GAPEMBI menegaskan: efisiensi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan. Program MBG, yang menjangkau 60 juta penerima manfaat di awal 2026, adalah salah satu pilar utama kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto. Organisasi ini menawarkan solusi: alih-alih menghentikan, BGN bisa mengalihkan operasional ke pusat-pusat komunitas, posyandu, atau rumah ibadah selama libur—tetap memberi makan bergizi kepada anak-anak yang rentan, sekaligus menjaga daya beli petani dan pendapatan relawan.
“Kami siap bekerja lebih cerdas, bukan berhenti. Tapi jangan paksa kami memilih antara kelangsungan program dan kelangsungan hidup ratusan ribu orang yang bergantung padanya,” pungkas Alven.
GAPEMBI menyerukan agar BGN segera mengkaji ulang kebijakan ini sebelum libur sekolah dimulai—sebelum kerusakan ekonomi lokal menjadi tak terpulihkan.
