Sumbawanews.com,- Badan Gizi Nasional tengah menyusun ulang kriteria penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data riil. Tujuannya: memastikan bantuan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan, sekaligus menyesuaikan anggaran dengan kondisi fiskal negara.
Sebelumnya, program yang menyediakan makanan bergizi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita ini mengandalkan indikator desil—pembagian populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan—sebagai acuan utama. Namun, menurut Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, pendekatan itu kini akan diperkaya dengan tiga parameter baru: kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pangan bergizi.
“Desil hanya salah satu indikator. Kami sedang meramu formula yang lebih komprehensif,” ujar Arumsari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026). “Jika suatu wilayah memiliki angka stunting tinggi, akses pangan terbatas, dan pendapatan keluarga di bawah garis kemampuan, maka itulah prioritas utama kami.”
Kajian ini dilakukan di tengah evaluasi menyeluruh terhadap asumsi jumlah penerima manfaat MBG tahun 2027 yang saat ini masih berdasarkan angka 81 juta orang. Angka itu, menurut BGN, dinilai terlalu besar dan tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. “Kami tidak ingin anggaran terbuang karena penargetan yang terlalu luas. Yang penting adalah ketepatan, bukan jumlah,” tegasnya.
Proses penyusunan formula baru ini akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, mengingat rencana anggaran MBG untuk tahun depan masih dalam tahap finalisasi. BGN juga menekankan bahwa keputusan akhir belum diambil, dan semua data sedang dalam proses pengolahan mendalam, termasuk analisis spasial terhadap daerah-daerah dengan beban gizi tertinggi.
Langkah ini merupakan respons terhadap kritik yang muncul sejak awal pelaksanaan MBG, terutama terkait efisiensi dan distribusi yang tidak merata. Beberapa laporan menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, bantuan justru dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi masih mampu, sementara keluarga miskin di daerah terpencil justru kesulitan mengaksesnya.
Dengan pendekatan baru ini, BGN berharap bisa memperkuat akuntabilitas program sekaligus memperbesar dampaknya. “Kami ingin setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan—bukan yang paling mudah dijangkau,” ujar Arumsari.
Kajian ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program sosial secara sistematis, menghindari duplikasi dan pemborosan. Dalam waktu dekat, BGN akan mengumumkan hasil uji coba piloting di beberapa kabupaten prioritas, sebagai dasar untuk penerapan nasional pada tahun anggaran 2027.
