Sumbawanews.com,- Jakarta – Dalam kancah negosiasi internasional, keputusan di Teheran tak lahir dari meja perundingan semata, melainkan dari ruang tertutup di bawah kendali tertinggi negara. Setiap mandat yang dibawa tim negosiator Iran telah melalui proses ketat: disusun oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, lalu mendapat persetujuan final dari Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei. Tak ada kebijakan luar negeri yang bergerak tanpa restu beliau—bukan sekadar bentuk formalitas, tapi fondasi sistem politik yang tak tergoyahkan.
Di sisi lain, tim Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump bergerak dengan struktur yang jauh lebih personal. Keputusan besar sering kali dipengaruhi oleh para penasihat dekat presiden, bukan oleh pakar teknis atau birokrasi profesional. Ketiadaan konsistensi ini, menurut pengamat di Teheran, membuat perundingan terasa seperti permainan yang terus bergeser garis tujuannya. “Mereka mengubah aturan saat kita sudah mulai bermain,” ujar seorang diplomat senior Iran yang enggan disebut namanya.
Ketidakpastian ini bukan sekadar kelemahan taktis, tapi cerminan perbedaan mendasar dalam cara dua negara memandang kekuasaan. Di Iran, keputusan bersifat hierarkis dan terkonsentrasi; di AS, ia lebih dinamis, tapi rentan terhadap fluktuasi politik pribadi. Hasilnya? Perundingan yang berlarut-larut, dengan setiap langkah Iran diawasi ketat oleh pusat kekuasaan, sementara AS sering kali bergerak tanpa peta yang jelas.
Diplomasi bukan lagi soal argumen logis semata—tapi soal siapa yang berkuasa, dan seberapa stabil sistemnya.
