PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI  SUMBAWA

PENJELASAN BUPATI SUMBAWA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

 Disampaikan pada:

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa

Rabu, 3 Oktober 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

TAHUN 2018

 BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI  WABARAKATUH.

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YANG TERHORMAT,

• SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
• ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR,
• SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN IV,
• SAUDARA SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, DAN PIMPINAN SKPD BESERTA PARA CAMAT SE-KABUPATEN SUMBAWA,
• PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN  ORGANISASI WANITA,
• PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDEKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

MELALUI KESEMPATAN YANG BAIK INI, DENGAN TIADA HENTI-HENTINYA SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KASIH SAYANGNYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERSILATURRAHIM GUNA MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PENJELASAN BUPATI SUMBAWA.

SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA KITA PERSEMBAHKAN                KE HADIRAT JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, PARA SAHABAT, KELUARGA DAN PARA PENGIKUT BELIAU YANG SELALU TAAT MENJALANKAN RISALAH DAN SUNNAH BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

MELALUI KESEMPATAN INI PULA, ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA MENYAMPAIKAN RASA DUKACITA YANG MENDALAM ATAS BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG MENIMPA SAUDARA-SAUDARA KITA DI PALU DAN DONGGALA, SEMOGA SAUDARA-SAUDARA KITA YANG MENJADI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DIBERIKAN KEKUATAN DAN KETABAHAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,

 MENGAWALI PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 INI, ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH SAYA MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, YANG TELAH MEMBERIKAN RUANG DAN WAKTU BAGI PEMERINTAH DAERAH BERSAMA BADAN ANGGARAN DPRD UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN MENGAMBIL KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,

 MENYAMAKAN PERSEPSI KITA BERSAMA, SEBAGAI BAGIAN DARI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH, PERLU KIRANYA KAMI MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT  BEBERAPA HAL YANG MENDASARI PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL BERBAGAI KEBIJAKAN FISKAL YANG BERPENGARUH TERHADAP SUBSTANSI DAN POSTUR RANCANGAN PERUBAHAN APBD DI SEMUA DAERAH, TIDAK TERKECUALI DAERAH YANG KITA CINTAI INI.

UNTUK MENYEGARKAN INGATAN KITA BERSAMA, BAHWA KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN APBD DIATUR SECARA KHUSUS PADA PASAL 316 UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH, YANG MANA FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI PERUBAHAN APBD ADALAH ANTARA LAIN: PERTAMA, PERKEMBANGAN KEADAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA PADA APBD MURNI; KEDUA, KEADAAN YANG MENYEBABKAN HARUS DILAKUKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA; KETIGA, KEADAAN YANG MENYEBABKAN SILPA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN; KEEMPAT, KEADAAN DARURAT; DAN KELIMA, KEADAAN           LUAR BIASA.

ADAPUN YANG DIMAKSUD DENGAN PERKEMBANGAN KEADAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA PADA APBD MURNI ADALAH MENGACU PADA PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MAKRO DAERAH YANG TENTUNYA MENGACU PADA PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MAKRO NASIONAL YANG MENJADI ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBN PERUBAHAN. MESKIPUN UNTUK TAHUN 2018 INI UNDANG-UNDANG APBN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN NAMUN DI TINGKAT DAERAH DINAMIKA PEREKONOMIAN NASIONAL SEDIKIT BANYAK BERKONTRIBUSI PADA DINAMIKA PEREKONOMIAN DAERAH.

MENURUT DATA YANG BERSUMBER DARI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN DIRILIS OLEH MEDIA NASIONAL, KONDISI MAKRO EKONOMI NASIONAL PADA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2018 SEDIKIT MELAMBAT MENJADI 5,2 PERSEN DIBANDINGKAN TARGET 5,4 PERSEN PADA APBN 2018. TINGKAT INFLASI BERHASIL DITEKAN PADA ANGKA 3,3 PERSEN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET 3,5 PERSEN MESKI KEMUNGKINAN AKAN ADANYA ESKALASI PADA AKHIR TAHUN BISA SAJA TERJADI. PERLAMBATAN JUGA DIALAMI PADA TINGKAT BUNGA SPN 3 BULAN TURUN DARI 5,3 PERSEN MENJADI 5,2 PERSEN, PELEMAHAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT DARI RP. 13.300 PER DOLAR AMERIKA SERIKAT MENJADI RP. 14.500 PER DOLAR AMERIKA SERIKAT, DAN HARGA MINYAK MENTAH NAIK DARI 45 DOLAR AMERIKA SERIKAT PER BAREL MENJADI 70 DOLAR AMERIKA SERIKAT PER BAREL.

MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI MAKRO NASIONAL TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENYESUAIAN-PENYESUAIAN PADA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAERAH. MESKIPUN SECARA NASIONAL PEREKONOMIAN MENGALAMI PERLAMBATAN NAMUN DI TINGKAT DAERAH PERTUMBUHAN EKONOMI TETAP DIHARAPKAN KONSISTEN PADA ANGKA 6 HINGGA 6,5 PERSEN, TINGKAT INFLASI TURUN DARI 4,11 PERSEN MENJADI 3,5 PERSEN, TINGKAT KEMISKINAN TERJAGA UNTUK TETAP MELANDAI PADA KISARAN 15 HINGGA 14 PERSEN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MELANDAI PADA KISARAN 4,20 HINGGA  4,00 PERSEN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,

 SELANJUTNYA, MENYIKAPI PENYESUAIAN PADA ASUMSI PEREKOMIAN MAKRO DI TINGKAT DAERAH, PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH MELALUI MEKANISME PERGESERAN ANTAR JENIS BELANJA, ANTAR ORGANISASI MAUPUN ANTAR UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH.

 DISAMPING ITU, TERDAPAT SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2017 YANG HARUS DIALOKASIKAN DALAM TAHUN BERJALAN SEPERTI SISA BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  (BOS) TAHUN 2017, SISA BELANJA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2017, SISA BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TAHUN 2017,        SISA DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TAHUN 2017, SISA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TAHUN 2017, PEMBAYARAN KLAIM BANTUAN SOSIAL PASIEN TIDAK MAMPU YANG DALAM PENGURUSAN KARTU BPJS TAHUN 2017, PENYELESAIAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN (DAK) TAHUN 2017, PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA SEBOTOK (DAK) TAHUN 2017 DAN SISA DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI SERTA BEBERAPA KEBUTUHAN BELANJA YANG HARUS DIALOKASIKAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 SEPERTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD – TUNJANGAN HARI RAYA MENGACU KEPADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN, PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN RI, PENANGANAN KEADAAN DARURAT BENCANA GEMPA BUMI, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI FASILITAS KESEHATAN, FASILITAS PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR PERKANTORAN YANG TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI, SAIL INDONESIA MOYO TAMBORA 2018,  PENERIMAAN CPNSD, PEMBAYARAN KEKURANGAN REKENING LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM, BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BEASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI, PERENCANAAN DAK TAHUN 2019, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU SERTA BELANJA-BELANJA PRIORITAS DAN MENDESAK LAINNYA, SEHINGGA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

SELANJUTNYA, BERKAITAN DENGAN KONDISI DARURAT PENANGANAN BENCANA, DAPAT KAMI INFORMASIKAN BAHWA MENURUT DATA TERKINI YANG ADA PADA PEMERINTAH DAERAH, TERDAPAT 17 KECAMATAN YANG TERDAMPAK, DENGAN 9091 RUMAH MENGALAMI KERUSAKAN. DARI TOTAL 9091 RUMAH TERSEBUT YANG SUDAH DITERBITKAN KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG HASIL VERIFIKASI KERUSAKAN RUMAH KORBAN BENCANA GEMPA BUMI BERJUMLAH 5.692 RUMAH DENGAN RINCIAN RUMAH RUSAK BERAT SEBANYAK 934 UNIT, RUSAK SEDANG SEJUMLAH 1.148 UNIT DAN RUSAK RINGAN SEJUMLAH 3.610 UNIT DAN PROSES VERIFIKASI DAN VALIDASI INI MASIH TERUS BERLANGSUNG SECARA DINAMIS DI LAPANGAN. PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA PENANGANAN UNTUK KERUSAKAN RUMAH INI AKAN DIALOKASIKAN MELALUI DANA SIAP PAKAI (DSP) DARI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB). DATA SEMENTARA YANG SUDAH DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA BNPB ADALAH SEBESAR 83 MILYAR RUPIAH, SEMENTARA REALISASI DARI PENGAJUAN TERSEBUT BARU SEBESAR 17 MILYAR RUPIAH.

ADAPUN PENANGANAN KONDISI DARURAT DAN PADA MASA TRANSISI/PEMULIHAN, TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENYEDIAAN DAPUR UMUM, PENYALURAN PAKET PANGAN DAN SANDANG SERTA AIR BERSIH TELAH KAMI UPAYAKAN MELALUI PEMANFAATAN BELANJA TIDAK TERDUGA,  TERMASUK JUGA PENANGANAN PSIKO-SOSIAL DAN TRAUMA HEALING MASYARAKAT KORBAN BENCANA DI LOKASI PENGUNGSIAN.  ADAPUN PENANGANAN KERUSAKAN FASILITAS UMUM SEPERTI FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, TERMASUK KERUSAKAN PADA INFRASTRUKTUR PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN KAMI USULKAN MELALUI RANCANGAN PERUBAHAN APBD INI.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,

 BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017, MAKA PEMERINTAH DAERAH TELAH MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA MELALUI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, YANG SECARA GARIS BESAR DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT.

 1)  PENDAPATAN DAERAH

SEMULA DITARGETKAN SEBESAR 1 TRILYUN 632 MILYAR 4 JUTA 948 RIBU 475 RUPIAH, BERKURANG SEBESAR 9 MILYAR 285 JUTA 138 RIBU 958 RUPIAH 75 SEN, SEHINGGA PENDAPATAN DAERAH SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 1 TRILIUN 622 MILYAR 719 JUTA 809 RIBU 516 RUPIAH 25 SEN ATAU TURUN 0,57 PERSEN.

RENCANA PENDAPATAN DAERAH TERSEBUT TERDIRI ATAS.

PERTAMA, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR 144 MILYAR 11 JUTA 520 RIBU 890 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 651 JUTA 63 RIBU 377 RUPIAH, SEHINGGA PAD SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 144 MILYAR 662 JUTA 584 RIBU 267 RUPIAH ATAU MENINGKAT 0,45 PERSEN.

PENINGKATAN TERJADI PADA LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN HASIL RETRIBUSI DAERAH, SEMENTARA HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN MENGALAMI PENURUNAN.

RINCIAN PERUBAHAN DAN ALASAN PERUBAHAN MASING-MASING KOMPONEN PAD TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT.

• PAJAK DAERAH; SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR 27 MILYAR 998 JUTA RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 2 MILYAR 777 JUTA RUPIAH, SEHINGGA PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 30 MILYAR 775 JUTA RUPIAH ATAU MENINGKAT 9,92 PERSEN. PENINGKATAN TERSEBUT TERJADI PADA OBYEK PAJAK RESTORAN SEBESAR 777 JUTA RUPIAH, PAJAK REKLAME SEBESAR 50 JUTA RUPIAH, PAJAK PENERANGAN JALAN SEBESAR 1 MILYAR 500 JUTA RUPIAH, PAJAK PARKIR SEBESAR 20 JUTA RUPIAH, PAJAK AIR TANAH SEBESAR 30 JUTA RUPIAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBESAR   200 JUTA RUPIAH DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBESAR 400 JUTA RUPIAH. SEDANGKAN PAJAK HOTEL MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 200 JUTA RUPIAH.

2)   RETRIBUSI DAERAH; SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 17 MILYAR 945 JUTA 417 RIBU 576 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 386 JUTA    442 RIBU 680 RUPIAH, SEHINGGA RETRIBUSI DAERAH SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 18 MILYAR 331 JUTA 860 RIBU      256 RUPIAH ATAU MENINGKAT 2,15 PERSEN.

PENINGKATAN TERJADI PADA OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBESAR 665 JUTA RUPIAH, RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN SEBESAR 12 JUTA 500 RIBU RUPIAH SEDANGKAN PENURUNAN TERJADI PADA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG BERKURANG SEBESAR 28 JUTA RUPIAH, RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERKURANG SEBESAR 125 JUTA RUPIAH, RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH SEBESAR 105 JUTA 850 RIBU RUPIAH, RETRIBUSI IJIN GANGGUAN BERKURANG SEBESAR 137 JUTA 207 RIBU 320 RUPIAH, SEDANGKAN RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN MENINGKAT 12 JUTA 500 RIBU RUPIAH.

3)   HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN; SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR 20 MILYAR 99 JUTA 803 RIBU      911 RUPIAH, BERKURANG SEBESAR 5 MILYAR 921 JUTA 232 RIBU    422 RUPIAH, SEHINGGA HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR            14 MILYAR 178 JUTA 571 RIBU 489 RUPIAH ATAU TURUN SEBESAR 29,46 PERSEN. PENURUNAN TERJADI PADA DEVIDEN PT. BANK NTB SEBESAR 6 MILYAR 338 JUTA 106 RIBU 659 RUPIAH, SEDANGKAN PENINGKATAN TERJADI PADA DEVIDEN PD. BPR NTB SUMBAWA BARAT SEBESAR 416 JUTA 874 RIBU 237 RUPIAH.

4)   LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH; SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR 77 MILYAR 968 JUTA 299 RIBU 403 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 3 MILYAR 408 JUTA 853 RIBU 119 RUPIAH, SEHINGGA LAIN-LAIN PAD YANG SAH SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 81 MILYAR 377 JUTA 152 RIBU 522 RUPIAH ATAU MENINGKAT 4,37 PERSEN. PENINGKATAN TERJADI PADA PENDAPATAN BLUD SEBESAR 3 MILYAR 768 JUTA 726 RIBU             310 RUPIAH. SEDANGKAN PENURUNAN TERJADI PADA PENDAPATAN DEPOSITO SEBESAR 315 JUTA RUPIAH DAN HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR SEBESAR 44 JUTA 873 RIBU 191 RUPIAH.

KEDUA, DANA PERIMBANGAN

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018, TELAH DIALOKASIKAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA INSENTIF DAERAH DAN DANA DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018. PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR 1 TRILYUN 218 MILYAR 52 JUTA 46 RIBU RUPIAH, BERKURANG SEBESAR 1 JUTA 727 RIBU RUPIAH, SEHINGGA PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 1 TRILYUN 218 MILYAR 50 JUTA 319 RIBU RUPIAH.

RINCIAN MASING-MASING KOMPONEN DANA PERIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT.

• BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK; SEMULA DITARGETKAN SEBESAR 62 MILYAR 283 JUTA 617 RIBU RUPIAH, TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN.
• DANA ALOKASI UMUM; SEMULA DITARGETKAN SEBESAR 821 MILYAR 927 JUTA 598 RIBU RUPIAH, TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN.
• DANA ALOKASI KHUSUS; SEMULA DITARGETKAN SEBESAR 333 MILYAR 840 JUTA 777 RIBU RUPIAH, BERKURANG SEBESAR 1 JUTA 727 RIBU RUPIAH, SEHINGGA DANA ALOKASI KHUSUS SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 333 MILYAR 839 JUTA 50 RIBU RUPIAH. PENURUNAN TERSEBUT DISESUAIKAN DENGAN PAGU DANA ALOKASI KHUSUS YANG TERCANTUM PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

DENGAN DEMIKIAN, DARI KELOMPOK DANA PERIMBANGAN, KONTRIBUSI DANA ALOKASI UMUM MASIH TETAP SEBAGAI PENYUMBANG TERBESAR DENGAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI SEBESAR 67,48 PERSEN DARI TOTAL PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN SUMBAWA, SEDANGKAN DANA ALOKASI KHUSUS MENYUMBANG SEBESAR 27,41 PERSEN, DAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK MENYUMBANG SEKITAR SEBESAR 5,11 PERSEN.

KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PADA APBD TAHUN ANGARAN 2018 DIRENCANAKAN SEBESAR 269 MILYAR 941 JUTA 381 RIBU 585 RUPIAH, BERKURANG SEBESAR 9 MILYAR 934 JUTA 475 RIBU         335 RUPIAH 75 SEN, SEHINGGA LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 260 MILYAR 6 JUTA       906 RIBU 249 RUPIAH 25 SEN ATAU TURUN 3,68 PERSEN.

RINCIAN MASING-MASING KOMPONEN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH SEBAGAI BERIKUT.

• PENDAPATAN HIBAH; SEMULA DITARGETKAN SEBESAR 60 MILYAR 753 JUTA 600 RIBU RUPIAH, BERKURANG SEBESAR 1 MILYAR 52 JUTA 440 RIBU RUPIAH ATAU TURUN SEBESAR 1,73 PERSEN SEHINGGA PENDAPATAN HIBAH SETELAH PERUBAHAN MENJADI 59 MILYAR 701 JUTA 160 RIBU RUPIAH.

PENURUNAN TERJADI PADA PENDAPATAN HIBAH DANA BOS SEBESAR 1 MILYAR 52 JUTA 440 RIBU RUPIAH KARENA DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH SISWA SD MAUPUN SMP TAHUN AJARAN 2018.

• BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA; SEMULA DITARGETKAN SEBESAR 57 MILYAR 527 JUTA 994 RIBU 585 RUPIAH, BERKURANG SEBESAR 8 MILYAR    891 JUTA 610 RIBU 615 RUPIAH 75 SEN ATAU TURUN 15,46 PERSEN, SEHINGGA BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 48 MILYAR 636 JUTA 383 RIBU 969 RUPIAH 25 SEN. PENURUNAN TERJADI PADA BAGI HASIL PAJAK ROKOK.
• DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS; SEMULA DITARGETKAN SEBESAR 151 MILYAR 659 JUTA 787 RIBU RUPIAH, TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN.
• BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA; SEMULA TIDAK DITARGETKAN, BERTAMBAH SEBESAR 9 JUTA 575 RIBU 280 RUPIAH, SEHINGGA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 9 JUTA 575 RIBU 280 RUPIAH.

2)  BELANJA DAERAH

SEMULA  DIRENCANAKAN SEBESAR 1 TRILIUN 661 MILYAR 796  JUTA   477 RIBU 639 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 98 MILYAR 830 JUTA       782 RIBU 217 RUPIAH 86 SEN, SEHINGGA BELANJA DAERAH SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 1 TRILIUN 760 MILYAR 627 JUTA         259 RIBU 856 RUPIAH 86 SEN ATAU MENINGKAT SEBESAR 5,95 PERSEN.

PERUBAHAN BELANJA DAERAH TERDIRI ATAS.

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG; SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 967 MILYAR 144 JUTA 969 RIBU 69 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 21 MILYAR 835 JUTA 259 RIBU 132 RUPIAH 6 SEN, SEHINGGA BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 988 MILYAR 980 JUTA 228 RIBU 201 RUPIAH 6 SEN ATAU NAIK SEBESAR 2,26 PERSEN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
2. BELANJA PEGAWAI; SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 668 MILYAR 660 JUTA 867 RIBU 970 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 12 MILYAR 376 JUTA 365 RIBU 737 RUPIAH 80 SEN, SEHINGGA BELANJA PEGAWAI SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 681 MILYAR 37 JUTA 233 RIBU 707 RUPIAH 80 SEN ATAU NAIK SEBESAR 1,85

PENINGKATAN TERSEBUT DIALOKASIKAN ANTARA LAIN UNTUK PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN- TUNJANGAN HARI RAYA PNSD SEBESAR 6 MILYAR 951 JUTA 520 RIBU RUPIAH, PENGALOKASIAN SISA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TAHUN 2017 SEBESAR 5 MILYAR 212 JUTA 463 RIBU 680 RUPIAH, SISA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TAHUN 2017 SEBESAR    42 JUTA 152 RIBU RUPIAH DAN SISA TUNJANGAN KHUSUS GURU TAHUN 2017 4 JUTA 585 RIBU 800 RUPIAH, INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 138 JUTA 850 RIBU RUPIAH. SEDANGKAN PENURUNAN TERJADI PADA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH SEBESAR 76 JUTA 927 RIBU 866 RUPIAH.

2. BELANJA HIBAH, SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 25 MILYAR 694 JUTA 532 RIBU 500 RUPIAH, BERKURANG SEBESAR 227 JUTA RUPIAH, SEHINGGA BELANJA HIBAH SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 25 MILYAR 467 JUTA 532 RIBU 500 RUPIAH ATAU TURUN 0,88

PENURUNAN TERSEBUT ANTARA LAIN KARENA PERALIHAN BELANJA HIBAH BOP PAUD KE BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBESAR 342 JUTA RUPIAH. SEDANGKAN PENINGKATANNYA DIALOKASIKAN UNTUK BELANJA HIBAH KEPADA BAZNAS KABUPATEN SUMBAWA DALAM RANGKA MENUNJANG PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH BAZNAS  SEBESAR 75 JUTA RUPIAH, HIBAH UNTUK SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH SEBESAR 20 JUTA RUPIAH, HIBAH KEPADA PMI KABUPATEN SUMBAWA SEBESAR 20 JUTA RUPIAH.

3. BELANJA BANTUAN SOSIAL SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 11 MILYAR 544 JUTA 976 RIBU 500 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 7 MILYAR 518 JUTA 726 RIBU 310 RUPIAH, SEHINGGA BELANJA BANTUAN SOSIAL SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 19 MILYAR 63 JUTA 702 RIBU 810 RUPIAH ATAU MENINGKAT SEBESAR 65,13

PENINGKATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL ANTARA LAIN BERUPA BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN KURANG MAMPU SEBESAR 750 JUTA RUPIAH, TAMBAHAN BANTUAN SOSIAL PASIEN TIDAK MAMPU YANG DALAM PENGURUSAN KARTU BPJS KESEHATAN 2018 SEBESAR 3 MILYAR RUPIAH, DAN KEKURANGAN BANTUAN SOSIAL PASIEN TIDAK MAMPU YANG SEDANG DALAM PENGURUSAN KARTU BPJS KESEHATAN TAHUN 2017 SEBESAR 3 MILYAR 768 JUTA 726 RIBU 310 RUPIAH.

4. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA, SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 4 MILYAR 594 JUTA 341 RIBU 757 RUPIAH 60 SEN, BERTAMBAH SEBESAR 316 JUTA 344 RIBU 268 RUPIAH, SEHINGGA BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 4 MILYAR 910 JUTA 686 RIBU   25 RUPIAH 60 SEN ATAU MENINGKAT SEBESAR 6,89 PERSEN.

PENINGKATAN TERJADI KARENA ADANYA TAMBAHAN TARGET PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DIMANA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA WAJIB MENGANGGARKAN PALING SEDIKIT    10 PERSEN DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PEMERINTAH DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 72 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  TENTANG DESA.

5. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK SEMULA SEBESAR 254 MILYAR 650 JUTA 250 RIBU 341 RUPIAH 40 SEN, BERTAMBAH SEBESAR 140 JUTA RUPIAH SEHINGGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 254 MILYAR 790 JUTA 250 RIBU 341 RUPIAH 40 SEN ATAU MENINGKAT SEBESAR 0,05 PERSEN.

PENINGKATAN TERSEBUT TERJADI PADA BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS.

6. BELANJA TIDAK TERDUGA, SEMULA SEBESAR 2 MILYAR RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 1 MILYAR 710 JUTA 822 RIBU 816 RUPIAH 26 SEN, SEHINGGA BELANJA TIDAK TERDUGA SETELAH PERUBAHAN MENJADI 3 MILYAR 710 JUTA 822 RIBU 816 RUPIAH 26 SEN ATAU MENINGKAT SEBESAR 85,54 PERSEN.

PENINGKATAN TERSEBUT DALAM RANGKA PENANGANAN DAN ANTISIPASI KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM DAN KEADAAN DARURAT LAINNYA.

1. BELANJA LANGSUNG SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 694 MILYAR 651 JUTA 508 RIBU 570 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 76 MILYAR 995 JUTA 523 RIBU 85 RUPIAH 80 SEN, SEHINGGA BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 771 MILYAR 647 JUTA 31 RIBU 655 RUPIAH 80 SEN ATAU MENINGKAT SEBESAR 11,08 PERSEN, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
2. BELANJA PEGAWAI SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 23 MILYAR 264 JUTA 559 RIBU 250 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 2 MILYAR 295 JUTA 679 RIBU 750 RUPIAH, SEHINGGA BELANJA PEGAWAI SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 25 MILYAR 560 JUTA 239 RIBU  RUPIAH ATAU MENINGKAT 9,87 PERSEN.

PENINGKATAN PADA BELANJA PEGAWAI ANTARA LAIN DIALOKASIKAN UNTUK PENYESUAIAN HONORARIUM TIM PENGADAAN TANAH, HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA, HONORARIUM BENDAHARA PENERIMAAN, HONORARIUM PENGURUS BARANG, HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, DAN HONORARIUM NON PNSD YANG TERSEBAR PADA BEBERAPA SKPD.

2. BELANJA BARANG DAN JASA SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 362 MILYAR 129 JUTA 655 RIBU 438 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 28 MILYAR 308 JUTA 968 RIBU 916 RUPIAH 82 SEN, SEHINGGA MENJADI SEBESAR 390 MILYAR 438 JUTA 624 RIBU  354 RUPIAH 82 SEN ATAU MENINGKAT 7,82 PERSEN.

PENINGKATAN PADA BELANJA BARANG DAN JASA ANTARA LAIN BERUPA PERGESERAN DARI BELANJA HIBAH UNTUK BELANJA DAK BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD), SISA BELANJA DANA BOS TAHUN 2017, SISA BELANJA KAPITASI JKN TAHUN 2017, SISA BELANJA BLUD TAHUN 2017, PEMBAYARAN KLAIM BANTUAN SOSIAL PASIEN TIDAK MAMPU YANG SEDANG DALAM PENGURUSAN KARTU BPJS TAHUN 2017, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU, PEMBAYARAN KEKURANGAN REKENING LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM, PENERIMAAN KUNJUNGAN PRESIDEN RI, SAIL INDONESIA MOYO TAMBORA 2018, PENERIMAAN CPNSD, PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARA 2019, REWARD KEPADA ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI PADA ASIAN GAMES 2018 SERTA BELANJA-BELANJA BARANG DAN JASA PRIORITAS DAN MENDESAK LAINNYA YANG TERSEBAR PADA HAMPIR SELURUH SKPD.

3. BELANJA MODAL SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 309 MILYAR 257 JUTA 293 RIBU 882 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 46 MILYAR 390 JUTA 874 RIBU 418 RUPIAH 98 SEN, SEHINGGA BELANJA MODAL SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 355 MILYAR 648 JUTA 168 RIBU 300 RUPIAH 98 SEN ATAU MENINGKAT        15,00 PERSEN.

PENAMBAHAN PADA BELANJA MODAL ANTARA LAIN DIALOKASIKAN UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN (DAK) TAHUN 2017, PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA SEBOTOK (DAK) TAHUN 2017, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI FASILITAS KESEHATAN, FASILITAS PENDIDIKAN DAN GEDUNG/AULA KANTOR DAN RUMAH DINAS YANG TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI, PEMATANGAN LAHAN RSUD SUMBAWA, SERTA BELANJA-BELANJA MODAL PRIORITAS DAN MENDESAK LAINNYA YANG TERSEBAR PADA BEBERAPA SKPD.

DARI URAIAN PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERSEBUT, DEFISIT ANGGARAN SEMULA SEBESAR 29 MILYAR 791 JUTA 529 RIBU 164 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 108 MILYAR 115 JUTA     921 RIBU 176 RUPIAH 61 SEN, SEHINGGA TOTAL DEFISIT ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 137 MILYAR 907 JUTA 450 RIBU 340 RUPIAH 61 SEN ATAU MENINGKAT SEBESAR 362,91 PERSEN.

3. PEMBIAYAAN

DEFISIT ANGGARAN TERSEBUT DITUTUPI MELALUI PEMBIAYAAN NETTO, YAKNI BERASAL DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI PENGELUARAN PEMBIAYAAN.

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR 34 MILYAR 791 JUTA 529 RIBU 164 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 108 MILYAR 115 JUTA 921 RIBU 176 RUPIAH 61 SEN, SEHINGGA PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 142 MILYAR 907 JUTA 450 RIBU 340 RUPIAH 61 SEN ATAU MENINGKAT 310,75 PERSEN.

PENINGKATAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN BERASAL DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERTANGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 SEBESAR 61 MILYAR 164 JUTA     758 RIBU 187 RUPIAH 61 SEN DAN HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BERUPA DIVESTASI SAHAM PT. DAERAH MAJU BERSAING (PT. DMB) SEBESAR 46 MILYAR 951 JUTA 162 RIBU 989 RUPIAH.

1. PENGELUARAN PEMBIAYAAN SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR 5 MILYAR RUPIAH, TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN.

DENGAN DEMIKIAN PEMBIAYAAN NETTO YANG SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR 29 MILYAR 791 JUTA 529 RIBU 164 RUPIAH, BERTAMBAH SEBESAR 108 MILYAR 115 JUTA 921 RIBU 176 RUPIAH  61 SEN, SEHINGGA PEMBIAYAAN NETTO SETELAH PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 137 MILYAR 907 JUTA 450 RIBU 340 RUPIAH       61 SEN ATAU MENINGKAT 362,91 PERSEN.

PEMBIAYAAN NETTO INI DIGUNAKAN UNTUK MENUTUP DEFISIT ANGGARAN, SEHINGGA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN MENJADI NOL RUPIAH.

RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DISERTAKAN DALAM LAMPIRAN    PENJELASAN INI.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,

MENGAKHIRI PIDATO PENJELASAN INI SAYA MENGAJAK KITA SEMUA, BAIK PARA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH, MAUPUN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT UNTUK SECARA BERSAMA-SAMA TURUT MENGAWAL DAN MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH INI SESUAI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KITA MASING-MASING. KAMI MENYADARI BAHWA APA YANG TELAH KAMI LAKUKAN DAN UPAYAKAN TENTU BELUM BISA MENJAWAB SEMUA EKSPEKTASI MASYARAKAT. NAMUN MELALUI DUKUNGAN SEMUA PIHAK, MUDAH-MUDAHAN SEGALA UPAYA YANG KITA TEMPUH KE DEPAN DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG SIGNIFIKAN BAGI KEMAJUAN DAERAH DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT. SEMOGA ALLAH SWT MERIDHOI SETIAP LANGKAH DAN UPAYA YANG KITA TEMPUH, SERTA SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH TERCINTA INI.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WAR. WAB.

SUMBAWA BESAR, 3  OKTOBER 2018

BUPATI SUMBAWA

H.M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc