LAPORAN KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.
YANG TERHORMAT :
• BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
• PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
• SEGENAP ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
• SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, PARA STAF AHLI SERTA KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SE-KABUPATEN SUMBAWA
• KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DAN BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA
• PIMPINAN PARTAI POLITIK, PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN, SERTA SEGENAP UNDANGAN DAN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.
MENGAWALI PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI II INI, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA DILIMPAHKAN KEPADA RASULULLAH MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA SERTA PENGIKUTNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN. HARI YANG TIADA LAGI BERMANFAAT HARTA DAN ANAK BAGI PEMILIKNYA KECUALI BAGI MEREKA YANG DATANG MENGHADAP TUHANNYA DENGAN HATI YANG IKHLAS.
DALAM KESEMPATAN YANG TERHORMAT INI, KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN DAN TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA:
1. BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA.
2. FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM ATAS PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 18 TAHUN 2017 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018
3. BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG TELAH MEMBAHAS DAN MELAKUKAN SINKRONISASI ATAS HASIL PEMBAHASAN KOMISI DEWAN.
4. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA DENGAN SELURUH PIMPINAN SKPD DAN JAJARANNYA SEBAGAI MITRA KOMISI II YANG TELAH AKTIF BEKERJA KERAS DAN BERSINERGI DALAM MEMBAHAS RANCANGAN APBD P TAHUN ANGGARAN 2018
SEMUA MASUKAN TERSEBUT MENJADI BAHAN BAGI KOMISI II UNTUK MEMBAHAS DAN PADA HARI INI KAMI SAMPAIKAN INTI DAN POINT PENTING DARI HASIL PEMBAHASAN.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.
BERDASARKAN PENJELASAN DAN JAWABAN BUPATI SUMBAWA BAHWA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 DIATUR SECARA KHUSUS PADA PASAL 316 UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH, YANG MANA FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI PERUBAHAN APBD ANTARA LAIN : PERTAMA, PERKEMBANGAN KEADAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA PADA APBD MURNI; KEDUA, KEADAAN YANG MENYEBABKAN HARUS DILAKUKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA; KETIGA, KEADAAN YANG MENYEBABKAN SILPA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN; KEEMPAT, KEADAAN DARURAT; DAN KELIMA, KEADAAN LUAR BIASA.
MENYIKAPI PERKEMBANGAN DAN KONDISI DAERAH KITA, PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH MELALUI MEKANISME PERGESERAN ANTAR JENIS BELANJA, ANTAR ORGANISASI MAUPUN ANTAR UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TERUTAMA DALAM RANGKA PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM YANG MENERJANG KABUPATEN KITA TERCINTA. SEBAGAI FOKUS PERHATIAN KOMISI II ADALAH MENGEVALUASI CAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN PADA APBD 2018 TERLEBIH KHUSUS PADA BEBERAPA ASPEK, DIANTARANYA ADALAH ; PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN, PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN INVESTASI SERTA PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM. UNTUK MENDORONG HAL TERSEBUT KOMISI II MENEKANKAN PADA UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN DARI OPD TERKAIT UNTUK MEMPERBANYAK INDUSTRI DAN MEMBANTU KETIDAK BERDAYAAN MASYARAKAT ATAS TERJANGAN BENCANA ALAM. KARENA INDUSTRI MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN, MEMPERLUAS NILAI TAMBAH EKONOMI KOMODITAS, MENINGKATKAN PENDAPATAN, MENINGKATKAN DAYA BELI, MEMPERLUAS SKALA BISNIS, MENINGKATKAN DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DAN AKHIRNYA MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN. ADAPUN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM PERLU LANGKAH CEPAT UNTUK MENGANTISIPASI DATANGNYA MUSIM HUJAN DENGAN MENYIAPKAN HUNIAN SANGAT SEMENTARA BAGI MASYARAKAT YANG RUMAHNYA RUSAK BERAT.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.
ADAPUN HASIL PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA SKPD MITRA KOMISI II DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SUMBAWA DAPATLAH KAMI LAPORKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:
A. SEKTOR PENDAPATAN
DARI NILAI ANGGARAN YANG DIUSULKAN KEPADA KOMISI II, SETELAH MELALUI PEMBAHASAN SEBAGIAN BESAR TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ANTARA LAIN ;
1) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBESAR RP. 375.213.000,00 (375 JUTA 213 RIBU RUPIAH) BERTAMBAH 3.013.000 DARI TARGET APBD MURNI 2018.
2) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEBESAR RP. 2.536.396.000 (2 MILYAR 536 JUTA 396 RIBU RUPIAH).
3) DINAS PERTANIAN SEBESAR RP. 477. 625.000,00 (477 JUTA 625 RIBU RUPIAH) HAL INI BERKURANG SEBESAR 105 JUTA 850 RIBU RUPIAH DIBANDINGKAN TARGET APBD 2018 KARENA PRODUKSI BENIH DARI BALAI BENIH SERING YANG SEMAKIN BERKURANG.
4) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RP.1.694.400.000 ( 1 MILYAR 694 JUTA 400 RIBU RUPIAH) BERKURANG SEBESAR RP. 124.707.320 (124 JUTA 707 RIBU 320 RUPIAH) DARI TARGET APBD 2018
5) DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEBESAR RP.40.000.000,00 (40 JUTA RUPIAH) BERKURANG SEBESAR RP. 32.873.191 (32 JUTA 873 RIBU 191 RUPIAH) DARI APBD 2018
6) BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIUSULKAN KE KOMISI SEBESAR RP. 257.550.336.494,25 (257 MILYAR 550 JUTA 336 RIBU 494 RUPIAH 25 SEN) SETELAH DIBAHAS MENINGKAT SEBESAR 550.000.000 (550 JUTA RUPIAH) SEHINGGA JUMLAH PENDAPATAN MENJADI RP. 258.100.336.494,25 (258 MILYAR 100 JUTA 336 RIBU 494 RUPIAH 25 SEN). BERKURANG SEBESAR 11.791.267.757 (11 MILYAR 791 JUTA 267 RIBU 757 RUPIAH) DARI TARGET PADA APBD MURNI 2018.
7) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp. 94.450.000,00 (94 JUTA 450 RIBU RUPIAH).
8) PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RP. 1.277.751.479.000,00 (1 TRILYUN 277 MILYAR 751 JUTA 479 RIBU RUPIAH) BERKURANG Rp. 1.054.167.000 DARI TARGET APBD 2018.
SEHINGGA TOTAL PENDAPATAN YANG DIUSULKAN DI KOMISI II SEBESAR RP 1.541.069.899.494,25 (1 TRILYUN 541 MILYAR 69 JUTA 899 RIBU 494 RUPIAH 25 SEN)
B. SEKTOR BELANJA
PADA POS BELANJA LANGSUNG YANG DIUSULKAN KE KOMISI II, PAGU ANGGARAN PADA BEBERAPA SKPD BERUBAH,. SECARA LEBIH RINCI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 6.568.067.100,00 (6 MILYAR 568 JUTA 67 RIBU 100 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS TERJADI PENAMBAHAN ANGGARAN SEBESAR RP. 50.000.000 UNTUK PEMBANGUNAN PERPIPAAN AIR BERSIH PULAU TETE – NGALI SEHINGGA MENJADI RP. 6.618.067.100,00 (6 MILYAR 618 JUTA 67 RIBU 100 RUPIAH)
2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 8.429.213.949,00 (8 MILYAR 429 JUTA 213 RIBU 949 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS BERTAMBAH SEBESAR 49.700.000 (49 JUTA 700 RIBU RUPIAH) UNTUK KEGIATAN WORKSHOP PEMELIHARAAN SAPI DAN PEMERIKSANAN SAMPEL VIRUS SERTA KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA MENJADI RP. 8.478.913.949,00 (8 MILYAR 478 JUTA 913 RIBU 949 RUPIAH)
3. DINAS PERTANIAN
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 25.873.062.130,00 (25 MILYAR 873 JUTA 62 RIBU 130 RUPIAH). SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP
4. DINAS PANGAN
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II RP. 2.126.589.207,00 ( 2 MILYAR 126 JUTA 589 RIBU 207 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP
5. DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ANGGARAN YANG DIUSULKAN SEBESAR RP. 14.930.880.099,00 (14 MILYAR 930 JUTA 880 RIBU 99 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DI KOMISI ANGGARAN TETAP.
6. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ANGGARAN BELANJA YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 2.283.142.889,00 (2 MILYAR 283 JUTA 142 RIBU 889 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP
7. BADAN PENDAPATAN DAERAH
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP 15.816.852.340,00 (15 MILYAR 816 JUTA 852 RIBU 340 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP
8. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 8.757.509.051 (8 MILYAR 757 JUTA 509 RIBU 51 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DI KOMISI ANGGARAN TETAP.
SEHINGGA TOTAL BELANJA LANGSUNG SEBESAR RP. 84.885.016.765,00 (84 MILYAR 885 JUTA 16 RIBU 765 RUPIAH )
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT. PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
MELALUI SIDANG YANG TERHORMAT INI, KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA MEMBERIKAN APRESIASI ATAS KERJA KERAS DAN KEMITRAAN YANG SUDAH TERJALIN DENGAN BAIK. HAL INI MENJADI KEKUATAN, MELANJUTKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMBAWA YANG SEMAKIN HARI TANTANGANNYA SEMAKIN KOMPLEK. WALAUPUN DEMIKIAN KOMISI II MEMBERIKAN CATATAN PENTING UNTUK DITINDAK LANJUTI DEMI PERBAIKAN KINERJA MAUPUN AKSELERASI PEMBANGUNAN PADA MASING MASING SKPD SEBAGAIMANA YANG BERKEMBANG SELAMA PEMBAHASAN DIANTARANYA ADALAH :
1. TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
A. DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGUPDATE SELALU DATA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH. SEIRING DENGAN MENJAMURNYA USAHA SARANG BURUNG WALET, KOMISI II MENDORONG AGAR DAPAT DILAKUKAN PENDEKATAN DAN PENDATAAN PADA SELURUH OBJEK PAJAK BURUNG WALET DENGAN BEKERJASAMA DENGAN PAGUYUBAN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET DAN PIHAK KARANTINA SEHINGGA SETIAP PENGIRIMAN SARANG BURUNG WALET DAPAT TERPANTAU DAN DITARIK PAJAKNYA.
B. UNTUK PENATAAN PEDAGANG, PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHARAPKAN GEBRAKAN LEBIH BESAR. LANGKAH PENERTIBAN PASAR SEKETENG YANG SEMPAT TERTUNDA DAPAT DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEHINGGA PASAR YANG RAPI DAN NYAMAN DAPAT TERCIPTA. KEMUDIAN PENDATAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEDAGANG ATAU E – MONEY HENDAKNYA DAPAT SEGERA DILAKUKAN.
C. TERHADAP POTENSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PERLU DIMAKSIMALKAN MELALUI SISTEM KONTROL APLIKASI ONLINE (BIL), BEGITU PULA DARI RESTORAN BEBERAPA PERUSAHAAN BESAR YANG BEROPERASI DI SUMBAWA SEPERTI PT SJR DAN YANG SEJENIS DAPAT DITARIK PAJAKNYA.
2. TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN,
SEHUBUNGAN DENGAN MARAKNYA AKSI PEMBAKARAN HUTAN DAN ILEGAL LOGGING DI BEBERAPA WILAYAH DI KABUPATEN SUMBAWA SEPERTI DI KECAMATAN ORONG TELU DAN KECAMATAN LUNYUK, DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGEFEKTIFKAN TIM GABUNGAN YANG ADA DARI LINTAS INSTANSI SEPERTI POLISI KEHUTANAN, KEPOLISIAN, TNI, POL PP, PEMADAM KEBAKARAN, DAN KELOMPOK MASYARAKAT. MENJADI KERESAHAN KITA BERSAMA ATAS LAPORAN MASYARAKAT YANG SAMPAI SAAT INI MENJADI KEPERIHATINAN, MENGINGAT DATANGNYA MUSIM HUJAN MENJADI SASARAN PARA PELADANG LIAR UNTUK MENGGARAP KAWASAN HUTAN TERSEBUT, HAL INI PATUT UNTUK DIWASPADAI KARENA ANCAMAN KERUSAKAN HUTAN SECARA SISTEMIS DAPAT MENGAKIBATKAN MALAPETAKA BANJIR DIMUSIM HUJAN DAN KEKERINGAN DIMUSIM KEMARAU.
3. TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN POPULASI TERNAK BESAR KITA, PROGRAM YANG DIGULIRKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM MENDORONG KEBERADAAN TERNAK PERANAKAN BRAHMANO DI KABUPATEN SUMBAWA, DIHARAPKAN DAPAT DIKAWAL DAN DIBINA DENGAN BAIK SEHINGGA PROYEK PERDANA TERSEBUT DAPAT BERGULIR PADA TAHUN 2019 MENDATANG SEKALIGUS MENJADI PERCONTOHAN BAGI PERTERNAK LAINNYA. KOMISI II SANGAT MENDUKUNG GERAKAN SUMBAWA BEEF, DAN GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG TERINTEGRASI SAPI (GEMAJIPI) YANG BERTUJUAN UNTUK MENJAGA KUALITAS DAN KUANTITAS DAGING SAPI KITA MELALUI PENGUATAN PETERNAK, PENYEDIAN PERLENGKAPAN TERNAK, MENJAGA KETERSEDIAAN LAHAN DAN TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN DARI HULU HINGGA HILIR SERTA PEMENUHAN INDUKAN BERKUALITAS.
4. TERKAIT DENGAN PERSOALAN YANG MUNCUL DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN SALURAN TEGANGAN TINGGI (SUTET). KOMISI II MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MELAKUKAN SOSIALISASI YANG MENYELURUH KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK PROGRAM TERSEBUT. SEHINGGA SEGALA PERSOALAN DAPAT DISELESAIKAN DENGAN BAIK.
5. TERHADAP UPAYA MENJAGA KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAI DAERAH SWASEMBADA PANGAN. KOMISI II MEMBERIKAN DORONGAN KEPADA APARATUR DI SKPD TEKNIS UNTUK DAPAT BEKERJA LEBIH PROGRESSIF LAGI. PEMBANGUNAN SUMUR DANGKAL ATAU BOR DAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAN EMBUNG DIHARAPKAN DAPAT SELESAI DENGAN BAIK DAN KEBERADAANNYA DAPAT DIMANFAATKAN OLEH PETANI. KELUHAN ATAS KUALITAS BIBIT JAGUNG OLEH PETANI DIHARAPKAN DAPAT SEGERA DICARIKAN SOLUSINYA. TERHADAP PROGRAM PERTANIAN ORGANIK YANG DIRENCANAKAN PADA TAHUN 2018 SEBANYAK 1000 HEKTAR DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA KOMODITI BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH SERTA KEDELAI. DIHARAPKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK BAIKNYA DAN MEMBAWA DAMPAK KESEJAHTERAAN BAGI PETANI KITA. SELANJUTNYA BRANDING ATAS PRODUK LOKAL KITA MESTI DILINDUNGI DAN DIKEMBANGKAN MENJADI PELUANG DALAM MENDAPATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
6. TERKAIT DENGAN STOCK PANGAN DAERAH. KOMISI II MENDORONG PEMANFAATANNYA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM, LIMA TON BERAS YANG TELAH DIKELUARKAN DARI LUMBUNG PANGAN DAERAH UNTUK PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM DIHARAPKAN DAPAT DIPERSIAPKAN KEMBALI, SEHINGGA SEWAKTU DIBUTUHKAN LAGI STOCK PANGAN KITA TETAP TERSEDIA.
7. TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUMBAWA, PADA RANCANGAN PROGRAM APBD P TAHUN 2018, TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM PRIORITAS YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PERHATIAN ADALAH PROGRAM LAHAN TERINTEGRASI YANG TIDAK HANYA MENGHASILKAN GARAM TETAPI JUGA IKAN, DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM). PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENGINTEGRASIKAN KEBERADAAN PABRIK PENGOLAHAN IKAN DENGAN IKM. MENGUATKAN KELEMBAGAAN IKM, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASARNYA DAN TATA ATURAN LAIN DENGAN MEMBANGUN AGLOMERASI ATAU KLUSTER IKM. SELANJUTNYA HAL YANG PENTING DIPERHATIKAN ADALAH ADANYA AKSI ILEGAL FISHING YANG TERJADI DI PERAIRAN LAUT TELUK SALEH DAN SEKITARNYA OLEH KARENA ITU KOMISI II MENGHARAPKAN AGAR DAPAT DIINTENSIFKAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN PERAIRAN LAUT SEHINGGA KITA TIDAK SEMATA-MATA MENARGETKAN PAD DARI MASYARAKAT NAMUN JUGA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ATAS USAHA MEREKA.
8. TERKAIT DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOMISI II MENDORONG OPTIMALISASI KEBERADAAN DINAS INI SEBAGAIMANA SURAT DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 503/5723/BAK TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2017 TENTANG OPTIMALISASI KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH. DALAM PENYUSUNAN APBDP 2018 TELAH DIANGGARKAN UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN USAHA DALAM DAERAH SEBAGAI WUJUD MEMPERCEPAT PROSES PERIZINAN SEIRING DENGAN UPAYA PENINGKATAN TATALAKSANA, KUALITAS, DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.
9. TERKAIT DENGAN KEBERADAAN PEMBANGUNAN PASAR BRANG BARA DAN PASAR UTAN DITARGETKAN DAPAT DI LAUNCHING UNTUK DIMANFAATKAN OLEH PEDAGANG DAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2018. KEBERADAAN PASAR BRANG BARA AKAN DIKELOLA DENGAN BAIK SEHINGGA DAPAT MENJADI PASAR INDUK YANG DIBANGGAKAN DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITARNYA.
10. TERHADAP PENINGKATAN PAD DARI PRODUK LOKAL DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MEMBREAKDOWN REGULASI BERUPA PERATURAN BUPATI TERKAIT DENGAN BEBERAPA PRODUK UNGGULAN DAERAH SEHINGGA POTENSI PAD DARI SEKTOR TERSEBUT BENAR BENAR KITA MAKSIMALKAN. SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNANAN TENUN KHAS SUMBAWA PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH, KOMISI II MENYAMBUT BAIK HAL TERSEBUT. KARENA KEBIJAKAN INI DAPAT MENDORONG PERTUMBUHAN USAHA KERAJINAN TENUN DI KABUPATEN SUMBAWA. KAMI BERHARAP UNTUK PRODUK LOKAL LAINNYA DAPAT DILAKUKAN AFIRMASI KEBIJAKAN YANG SERUPA. HAL INI DAPAT DISELARASKAN DENGAN KEBERADAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIKIM) YANG TAHUN INI DIBANGUN DI WILAYAH STP KECAMATAN MOYO HULU.
11. TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH. KOMISI II BERHARAP AGAR DAPAT DILAKUKAN PERGANTIAN DIREKTUR PERUSDA SABALONG SAMAWA KARENA DIREKTUR TERPILIH TELAH MUNDUR DARI JABATANNYA. DEMIKIAN PULA TERHADAP DIREKTUR PDAM BATU LANTEH DIHARAPKAN SEGERA DILAKUKAN PENETAPAN DIREKTUR TETAP MENGINGAT HAL INI SANGAT MEMPENGARUHI KINERJA PDAM, BANYAK MASYARAKAT YANG MAU BERLANGGANAN PDAM TIDAK BISA DILAYANI KARENA MANAJEMEN PDAM YANG KURANG TERKONTROL DENGAN BAIK. TERHADAP USULAN BEBERAPA FRAKSI ATAS AKUISISI PD BPR NTB SUMBAWA MENJADI BANK SUMBAWA, KOMISI II DPRD SUMBAWA MENDORONG UNTUK DILAKUKAN KAJIAN KOMPREHENSIF DARI PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA SEGALA PERSIAPAN UNTUK AKUISISIS TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.
MENGAKHIRI LAPORAN KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT INI. KAMI MENYAMPAIKAN BAHWA DALAM MENYIKAPI SITUASI DAERAH YANG MASIH BERKABUNG KARENA DITIMPA BENCANA ALAM, KOMISI II BERHARAP KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT BERGERAK CEPAT MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN DAN DERITA MASYARAKAT KITA, HUNTARA ATAU TIPE HUNIAN SANGAT SEMENTARA YANG DIANGGARKAN PADA APBDP 2018 INI HENDAKNYA DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN CEPAT DENGAN MELIBATKAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG ADA. ANGGARAN YANG DIBERIKAN MEMANG MASIH JAUH DARI JUMLAH IDEAL YANG DIBUTUHKAN, NAMUN DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU MASYARAKAT DARI EKSES NEGATIF ATAS KETIADAAN HUNIAN DAN KETIADAAN PEKERJAAN MASYARAKAT.
DEMIKIANLAH LAPORAN KOMISI II DPRD KAB SUMBAWA. DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MENYETUJUI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. AKHIRNYA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA DAN ATAS SEGALA PERHATIANNYA, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.
WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, WASSALAMU ‘ALAIKUM WAR. WAB.
SUMBAWA BESAR 11 OKTOBER 2018
KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
ABDUL RAFIQ : (KETUA)
H. SALMAN AL FARIZI SH : (WAKIL KETUA)
SALAMUDDIN MAULA : (ANGGOTA)
HASANUDDIN, SE : (ANGGOTA)
I NYOMAN WISMA : (ANGGOTA)
MUHAMMAD YASIN MUSAMMA, S.AP : (ANGGOTA)
BERLIAN RAYES, S.Ag : (ANGGOTA)
SARIPUDDIN : (ANGGOTA)
MUHAMMAD NUR S.PDi : (ANGGOTA)
HASANUDDIN, SE : (ANGGOTA)
