BUPATI SUMBAWA
JAWABAN BUPATI SUMBAWA
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Disampaikan pada:
Sidang Paripurna III DPRD Kabupaten Sumbawa
Sabtu, 6 Oktober 2018
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
SELAMAT MALAM, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.
YANG TERHORMAT,
• SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
• ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR,
• SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN IV,
• SAUDARA SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, DAN PIMPINAN OPD BESERTA PARA CAMAT SE-KABUPATEN SUMBAWA,
• PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN ORGANISASI WANITA,
• PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDEKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KITA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018. SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA KITA CURAHKAN KEHADIRAT JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG MERUPAKAN SURI TAULADAN BAGI SELURUH UMAT SERTA TELAH MENGANTARKAN KITA DARI ALAM KEGELAPAN KE ALAM YANG TERANG-BENDERANG.
ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH, KAMI MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS PEMANDANGAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA SEBELUMNYA. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERSEBUT KAMI MAKNAI SECARA POSITIF, KONSTRUKTIF DAN MENJADI MASUKAN YANG SANGAT BERHARGA TENTUNYA MERUPAKAN MASUKAN YANG SANGAT BERHARGA, DAN AKAN MENJADI BAHAN PEMBAHASAN LEBIH LANJUT UNTUK PENYEMPURNAAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018.
PERLU DISAMPAIKAN MELALUI SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT INI, KIRANYA KEDEPAN DAPAT MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA TERKAIT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI BATAS WAKTU PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD. KETENTUAN PASAL 317 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, BAHWA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN APBD HARUS SUDAH DIAMBIL PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN BERAKHIR. DEMIKIAN PULA DENGAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2019, PASAL 312 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGATUR BAHWA KEPALA DAERAH DAN DPRD WAJIB MENYETUJUI BERSAMA RANCANGAN PERDA TENTANG APBD PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEBELUM DIMULAINYA TAHUN ANGGARAN SETIAP TAHUN.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD. UNTUK ITU, MELALUI KESEMPATAN INI SAYA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG ATAS WAKTU YANG DISEDIAKAN HARI INI GUNA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA KEDUA YANG LALU.
SELANJUTNYA SAYA AKAN MENYAMPAIKAN JAWABAN SECARA BERURUTAN SESUAI DENGAN URUTAN PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD PADA SIDANG PARIPURNA KEDUA.
JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
TERHADAP SARAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PDI PERJUANGAN UNTUK OPTIMALISASI PAD DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH DAN AKAN TERUS MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA OPTIMALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH TERUTAMA PAD DENGAN MENGINTENSIFKAN POTENSI YANG SUDAH ADA DAN MENGGALI SERTA MENCARI POTENSI-POTENSI SEBAGAI SUMBER PAD BARU DENGAN SEKALIGUS BERUPAYA SECARA OPTIMAL MELAKUKAN PERBAIKAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PAD YANG SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PERUBAHAN PADA SEKTOR RETRIBUSI DAERAH.
SALAH SATU LANGKAH YANG TELAH DAN AKAN DITEMPUH ADALAH DENGAN PEMBERLAKUAN OBYEK DAN PENYESUAIAN TARIF MELALUI REVISI PERDA RETRIBUSI YANG SUDAH DITETAPKAN PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2018, MELAKUKAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI TERMASUK PERUBAHAN REGULASI PADA SEKTOR PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA SERTA TETAP MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PEMERINTAH DAERAH SEPAKAT TERHADAP USUL SARAN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA AGAR INFRASTRUKTUR MENUJU OBYEK WISATA DAPAT TERBANGUN TERMASUK SARANA OBYEK WISATA YANG BELUM LENGKAP UNTUK DAPAT DI LENGKAPI, TERMASUK OBYEK WISATA GILI DANGAR ODE DESA OLAT RAWA KECAMATAN MOYO HILIR, OBYEK WISATA AI BLING DUSUN KUANG AMO KECAMATAN MOYO HULU BESERTA OBYEK WISATA KECAMATAN LAINNYA.
TERHADAP HARAPAN UNTUK MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA PRINSIPNYA SUDAH SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERTUANG DALAM RPJMD.
TERKAIT PERMINTAAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEMERINTAH DESA DAPAT DIJELASKAN BAHWA FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN OLEH INSPEKTORAT DAN KECAMATAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH, SEMENTARA FUNGSI PENDAMPINGAN DIKOORDINIR OLEH DPMD SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILAKSANAKAN UNTUK MEMACU PENINGKATAN DEMOKRATISASI DI TINGKAT DESA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS MUSYAWARAH DESA SEHINGGA TERJADI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA.
HASIL DARI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA YANG INTENSIF, DITUNJUKKAN DENGAN PENURUNAN SECARA SIGNIFIKAN PELANGGARAN TERHADAP PROSES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DESA. BAIK JUMLAH MAUPUN JENISNYA.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA KAMI AKAN MENYAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
KAMI MEMBERIKAN APRESISASI ATAS ATENSI FRAKSI PARTAI GOLKAR MENGENAI TANTANGAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TERKAIT DENGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, KESENJANGAN SOSIAL DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA LUAS. DALAM SISTEM PEREKONOMIAN YANG SEMAKIN TERINTEGRASI SEPERTI DEWASA INI, TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MEMANG SEMAKIN KOMPLEKS, PEREKONOMIAN DAERAH SEMAKIN SALING TERHUBUNG SATU SAMA LAIN. OLEH SEBAB ITU, GEJOLAK PEREKONOMIAN GLOBAL SEPERTI YANG TERJADI SAAT INI, SUKA ATAU TIDAK SUKA, AKAN SEMAKIN CEPAT MEMPENGARUHI PEREKONOMIAN DAERAH. OLEH SEBAB ITU, PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKUALITAS SEBAGAI ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI YANG HENDAK DICAPAI, DIMANA TERJADI KESEIMBANGAN ANTARA STIMULUS UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN UPAYA-UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN. DALAM CATATAN BANK INDONESIA, SEBAGAIMANA DILAPORKAN PADA BULAN APRIL 2018, PERTUMBUHAN EKONOMI SECARA REGIONAL NTB PADA TAHUN 2017 SECARA YEAR ON YEAR, MENCAPAI 7,1%. PERTUMBUHAN EKONOMI INI DIATAS PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL YANG HANYA MENCAPAI 5,6%. MELIHAT DATA INI KITA OPTIMIS BAHWA SECARA REGIONAL PEREKONOMIAN KITA MULAI TERLEPAS DARI KONDISI MIDLE TRAP INCOME, DIMANA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TIDAK DAPAT BERANJAK KE LEVEL YANG LEBIH TINGGI. NAMUN DENGAN TERJADINYA BENCANA GEMPA BUMI YANG MELANDA DAERAH KITA, TENTU SEDIKIT BANYAK MEMBAWA IMPLIKASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERUTAMA BAGI MASYARAKAT KITA YANG TERDAMPAK LANGSUNG BENCANA. OLEH SEBAB ITU, PEMERINTAH DAERAH SECARA SERIUS MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI GUNA PEMULIHAN KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT.
TERHADAP HARAPAN FRAKSI PARTAI GOLKAR AGAR LEBIH MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PERPARKIRAN, PEMERINTAH DAERAH AKAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN PARKIR, MELALUI PENUNJUKKAN PETUGAS-PETUGAS PENGAWAS JURU PARKIR TERMASUK KEMUNGKINAN PENERAPAN SISTEM E-PARKIR. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.
TERKAIT OPTIMALISASI PENERIMAAN PASAR, TERUTAMA PASAR SEKETENG YANG DIHARAPKAN DAPAT DISERAHKAN PENGELOLAANNYA KEPADA PIHAK KETIGA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA UNTUK SAAT INI TIDAK BISA DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA KARENA SISTEM DAN PENGELOLAANNYA DIBAWAH UPT PASAR MELALUI SISTEM TAGIH DAN SETOR SETIAP HARI SERTA ADAANYA PERJANJIAN KONTRAK ANTARA PEDAGANG DAN PEMERINTAH DAERAH YANG MASIH BERLAKU HINGGA SAAT INI.
ADAPUN UPAYA-UPAYA MENINGKATKAN PAD DARI RETRIBUSI PASAR DENGAN MELAKUKAN PENDATAAN KEMBALI JUMLAH PEDAGANG TETAP DAN TIDAK TETAP SERTA MEMBERIKAN KARTU PENGENAL PEDAGANG.
KEDEPAN AKAN DITERAPKAN KARTU PEDAGANG BERBAYAR ELEKTRONIK (E-MONEY) SEHINGGA SELURUH POTENSI DAPAT DIHITUNG SECARA CERMAT.
TERIMA KASIH DISAMPAIKAN ATAS PERSETUJUAN TERHADAP RELOKASI RSUD SUMBAWA YANG MERUPAKAN SALAH SATU AMANAT RPJMD 2016-2021. KAJIAN KOMPREHENSIF TERHADAP PEMILIHAN LOKASI BBU SERING SEBAGAI LOKASI RELOKASI RSUD SUMBAWA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PADA TAHUN 2016 PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN IDENTIFIKASI TERHADAP CALON LOKASI UNTUK RELOKASI RSUD KABUPATEN SUMBAWA, DIANTARANYA KAWASAN SAMOTA, LAHAN RENCANA PEMBANGUNAN STIP DI LAB. BADAS, LAHAN DI BELAKANG BANDARA, LAHAN DI SEKITAR WORKSHOP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI JALAN BYPASS, LAHAN BBU SERING KECAMATAN UNTER IWES, LAHAN UNTER KETIMIS, DAN LAHAN OLAT MARAS DI KECAMATAN MOYO HULU. ALTERNATIF LOKASI TERSEBUT LEBIH DIUTAMAKAN LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH, SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH TIDAK PERLU MENGALOKASIKAN BELANJA UNTUK PENGADAAN LAHAN KARENA SELAIN MAHAL JUGA MEMBUTUHKAN PROSES PANJANG UNTUK PENGADAANNYA/ PEMBEBASANNYA.
TERHADAP LAHAN-LAHAN TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH BERSAMA TIM DARI KEMENTERIAN KESEHATAN RI TELAH MELAKUKAN PENINJAUAN DENGAN MENGACU KEPADA BEBERAPA KRITERIA STANDAR UNTUK LOKASI RUMAH SAKIT YAITU LETAK, KESTABILAN LAHAN, TOPOGRAFI, KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG, JENIS PENGGUNAAN LAHAN, NILAI PEROLEHAN LAHAN DAN AKSESIBILITAS. SETELAH MELAKUKAN ANALISIS DAN SKORING TERHADAP LAHAN ALTERNATIF TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN BAHWA BALAI BENIH UTAMA (BBU) SERING MERUPAKAN LAHAN YANG TEPAT UNTUK RELOKASI RSUD SUMBAWA.
BERKAITAN DENGAN PENETAPAN LOKASI MAKA DIBUTUHKAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN BALAI BENIH UTAMA SERING (BBU SERING) MENJADI LAHAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD SUMBAWA). HAL TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 44 DAN PASAL 48 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. SELANJUTNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1305 TAHUN 2017 TENTANG PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA KEPADA RSUD SUMBAWA;
PADA TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH DAERAH MELALUI PERDA APBD NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2017 TELAH MENGANGGARKAN BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY) DAN MASTER PLAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.
KEMUDIAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018 MELALUI PERDA APBD NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA. 2018 PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN PENYUSUNAN DOKUMEN DED DAN AMDAL DARI RUMAH SAKIT TERSEBUT.
ADAPUN BERKAITAN DENGAN KEKHAWATIRAN MASYARAKAT TERKAIT DAMPAK LINGKUNGAN DAN KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG MAUPUN ISU-ISU LAIN YANG BERKEMBANG PERLU KAMI KLARIFIKASI BAHWA BERKAITAN DENGAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKHAWATIRKAN, DAPAT DIJELASKAN BAHWA HAL TERSEBUT SUDAH DIPERHITUNGKAN DALAM DOKUMEN STUDI KELAYAKAN, TERUTAMA PADA PARAMETER RAWAN BENCANA YANG KEMUDIAN DIPERTAJAM DALAM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN MELALUI DOKUMEN AMDAL. PEMERINTAH DAERAH JUGA SUDAH MENYIAPKAN SKENARIO ANTISIPASI MELALUI REKAYASA TEKNOLOGI PENANGANAN KEMUNGKINAN TERJADINYA GENANGAN AIR PADA KAWASAN TERSEBUT DENGAN MENDESAIN POLDER DAN SALURAN YANG AKAN MENAMPUNG DEBIT AIR HUJAN MAUPUN SALURAN. ADAPUN BERKAITAN DENGAN KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG SEBAGAI PRASYARAT UTAMA DARI KRITERIA LOKASI INFRASTRUKTUR STRATEGIS, SAAT INI KABUPATEN SUMBAWA BELUM MEMILIKI DOKUMEN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) YANG MENGATUR SAMPAI KE TINGKAT LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG, SEMENTARA RTRW KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 MENGATUR SAMPAI SKALA KAWASAN. OLEH KARENA ITU UNTUK KRITERIA KESESUAIAN RUANG SUDAH DIPENUHI DENGAN TERBITNYA REKOMENDASI KESESUAIAN RUANG DARI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) NOMOR 650/084/BKPRD/ TAHUN 2017. SEMENTARA BERKAITAN DENGAN KONDISI BALAI BENIH UTAMA SERING DAPAT DIJELASKAN BAHWA KINERJA BALAI BENIH UTAMA TERSEBUT SUDAH MENGALAMI PENURUNAN FUNGSI SEJAK 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR. INDIKASINYA ADALAH PRODUKSI BIBIT YANG MENGALAMI PENURUNAN BAIK DARI SEGI KUANTITAS MAUPUN KUALITASNYA SEHINGGA PETANI LEBIH MEMILIH BIBIT DARI LUAR DARIPADA BIBIT YANG DIHASILKAN OLEH BBU SERING. OLEH KARENANYA PEMERINTAH DAERAH SUDAH BERENCANA UNTUK MERELOKASINYA KE TEMPAT YANG LEBIH LAYAK DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI DARI BALAI BENIH TERSEBUT BAHKAN SEBELUM ADA RENCANA UNTUK MERELOKASI RSUD KE LOKASI BBU TERSEBUT.
SELANJUTNYA, PENTING KAMI SAMPAIKAN BAHWA RENCANA RELOKASI RSUD INI PADA TAHUN 2019 MERUPAKAN MOMENTUM YANG STRATEGIS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SESUAI DENGAN MISI KE-TIGA PEMERINTAHAN HUSNI-MO, YAITU MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMBANGUN SINERGI YANG KUAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI. TERKAIT RELOKASI RSUD INI, PEMERINTAH PUSAT MELALUI KEMENTERIAN KESEHATAN SUDAH BERKOMITMEN UNTUK MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK KONSTRUKSI RSUD PADA TAHUN 2019 DENGAN CATATAN PEMERINTAH DAERAH MENYIAPKAN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERUPA DOKUMEN FS, MASTERPLAN, DED DAN AMDAL SERTA KOMITMEN ANGGARAN DALAM RANGKA BERSINERGI MEMBANGUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG REPRESENTATIF.
HARAPAN KAMI AGAR SEGENAP ELEMEN MASYARAKAT DAPAT MENDUKUNG IKHTIAR INI. RIAK-RIAK YANG BERKEMBANG DI TENGAH MASYARAKAT, KAMI ANGGAP SEBAGAI DINAMIKA KITA DALAM BERDEMOKRASI. IKHTIAR RELOKASI MERUPAKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA SEJAK LAMA, SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENCOBA UNTUK MEWUJUDKAN HARAPAN MASYARAKAT TERSEBUT MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN PEMBANGUNAN SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADAPUN KEKURANGAN-KEKURANGAN YANG ADA, KIRANYA MENJADI MASUKAN BAGI KITA SEMUA DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DENGAN TIDAK MENGURANGI SUBSTANSI DARI RENCANA RELOKASI RSUD YANG KITA CITA- CITAKAN BERSAMA.
JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HATI NURANI RAKYAT, FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL, FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT DAN FRAKSI BINTANG KEADILAN.
TERKAIT PENCANANGAN RELOKASI PASAR ALAS, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TIDAK PERNAH MENCANANGKAN UNTUK MERELOKASI PASAR ALAS ATAUPUN PUSKESMAS ALAS. AKAN TETAPI MENGUPAYAKAN UNTUK MENGURAI KEMACETAN LALU LINTAS DI DEPAN PASAR ALAS DENGAN MEMBANGUN JALAN LINGKAR UTARA ALAS.
PEMERINTAH DAERAH SEPAKAT DENGAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA BAHWA KE DEPAN AKAN MENAMBAH RAGAM DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN FESTIVAL PESONA MOYO DI SEMUA KECAMATAN TERMASUK DI ISTANA DALAM LOKA, BALA DEA BUSING KECAMATAN LAPE, CAGAR-CAGAR BUDAYA YANG CUKUP TERKENAL MAUPUN DI JEMBATAN TUA UTAN DAN LAIN-LAIN.
TERKAIT PEMBIAYAAN UNTUK PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA TELAH DIALOKASIKAN SETIAP TAHUN, NAMUN JUMLAHNYA MASIH BELUM OPTIMAL
UNTUK BISA MENINGKATKAN NILAI DARI CAGAR BUDAYA YANG ADA. KE DEPAN DIUPAYAKAN PENINGKATAN PEMBIAYAANNYA SEHINGGA NILAI DAN PEMANFAATANNYA DAPAT LEBIH OPTIMAL SEBAGAI SALAH SATU DESTINASI PARIWISATA.
TERHADAP HARAPAN UNTUK OPTIMALISASI LAHAN TPA AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH. SEDANGKAN UNTUK LAHAN-LAHAN TPA YANG BELUM DIFUNGSIKAN SECARA BERTAHAP AKAN DIUPAYAKAN PEMANFAATANNYA SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.
MENGENAI KETERSEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN SEPERTI PUPUK, BIBIT, OBAT-OBATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN HASIL PADI, JAGUNG DAN PALAWIJA SERTA MENDUKUNG KESTABILAN HARGA HASIL PERTANIAN. DAPAT DIJELASKAN BAHWA UNTUK KEBUTUHAN PUPUK, KABUPATEN SUMBAWA TELAH MENDAPATKAN TAMBAHAN ALOKASI PUPUK SEBANYAK 3.000 TON SEHINGGA TOTAL ALOKASI PUPUK TAHUN 2018 SEBANYAK 30.000 TON DAN STOCK PUPUK SUDAH BERADA DI GUDANG DISTRIBUTOR DAN SIAP UNTUK DISALURKAN KE PENGECER SERTA CUKUP UNTUK MENGHADAPI MASA TANAM MH 2018/2019. SEDANGKAN UNTUK TAHUN 2019 ALOKASI PUPUK DALAM TAHAP VERIFIKASI RDKK UNTUK DIAJUKAN KE KEMENTERIAN PERTANIAN RI. UNTUK BENIH, MENGHADAPI MASA TANAM MH. 2018/2019 KETERSEDIAAN BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT YANG DIKEMBANGKAN OLEH PENANGKAR BENIH DAN OBAT-OBATAN PERTANIAN DI KABUPATEN SUMBAWA CUKUP UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PETANI.
TERKAIT HARGA BELI JAGUNG DAN GABAH PADA SAAT PANEN, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGUPAYAKAN HARGÀ JAGUNG DAN GABAH TIDAK DIBAWAH HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH MELALUI KERJA SAMA DENGAN PIHAK BULOG DAN DIBANTU OLEH TNI. SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN DALAM HAL PENJUALAN HASIL PERTANIAN TERUTAMA PADA MASA-MASA PANEN RAYA, SESUNGGUHNYA PEMERINTAH DAERAH TELAH MENYIAPKAN STRATEGI MELALUI PEMANFAATAN DAN PENYIMPANAN HASIL DI LUMBUNG-LUMBUNG PANGAN SERTA MEMANFAATKAN GAPOKTAN UNTUK MEMBELI HASIL PANEN PETANI TERUTAMA GAPOKTAN YG MENDAPATKAN DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP). JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.
ADAPUN MENGENAI HARAPAN TERSEDIANYA SARANA PRASARANA DAMKAR DISETIAP KECAMATAN ATAU DAPIL, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERUPAYA SECARA BERTAHAP UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA DAMKAR SESUAI ZONA YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERHATIKAN HARAPAN TERKAIT KETERSEDIAAN LAPANGAN SEPAK BOLA DI KECAMATAN ALAS. UNTUK MEMENUHI HARAPAN TERSEBUT DIRENCANAKAN DI LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BERLOKASI DI DESA LABUHAN ALAS KECAMATAN ALAS.
TERIMA KASIH ATAS APRESIASI FRAKSI PARTAI GOLKAR TERKAIT KEBIJAKAN PENGANGGARAN SURPLUS/DEFISIT, DAPAT DIJELASKAN BAHWA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018, BAHWA PEMERINTAH DAERAH MENETAPKAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN 2018 BERSALDO NIHIL. DALAM HAL PERHITUNGAN PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/RANCANGAN PERUBHAAN APBD MENGHASILKAN SILPA TAHUN BERJALAN POSITIF, PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMANFAATKANNYA UNTUK PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DIBUTUHKAN, VOLUME PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH DIANGGARKAN, DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN. DALAM HAL PERHITUNGAN SILPA TAHUN BERJALAN NEGATIF, PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENGURANGAN BAHKAN PENGHAPUSAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWAJIBAN DAERAH, PENGURANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG KURANG PRIORITAS DAN/ATAU PENGURANGAN VOLUME PROGRAM DAN KEGIATANNYA.
TERKAIT HARAPAN UNTUK MENGEMBANGKAN SKEMA PEMBIAYAAN SEPERTI PUBLIK PRIVATE PARTNERSHIP DAPAT DIJELASKAN BAHWA HAL TERSEBUT AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
MENGENAI PERMASALAHAN GTT DAN PTT, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT TERKAIT FORMASI PENERIMAAN CPNS DARI TENAGA HONORER PTT DAN GTT. KHUSUSNYA GTT DAN PTT YANG TELAH MENGABDI DAN SUDAH MELAMPAUI BATAS USIA UNTUK MENDAPAT PERHATIAN DARI PEMERINTAH PUSAT. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.
SEPENDAPAT DENGAN PEMANDANGAN FRAKSI GOLKAR BAHWA KEBERHASILAN APBD BUKAN HANYA DIUKUR DARI KESESUAIAN TARGET DAN REALISASI, NAMUN LEBIH JAUH ADALAH BAGAIMANA APBD SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL MAMPU MEWUJUDKAN FUNGSI-FUNGSI ANTARA LAIN :
1. FUNGSI PERENCANAAN, BAHWA APBD MERUPAKAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PERKEMBANGAN DAERAH DARI TAHUN-KETAHUN DAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG AKAN DATANG.
2. FUNGSI OTORITAS, BAHWA SEGALA SESUATU YANG TIDAK TERCANTUM DALAM APBD TIDAK BOLEH DILAKUKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TIDAK BOLEH MELEBIHI KETETAPAN YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM APBD.
3. FUNGSI PENGAWASAN, BAHWA APBD BERFUNGSI UNTUK MENILAI ATAU MELIHAT KEBERHASILAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DAERAH.
4. FUNGSI ALOKASI, BAHWA ANGGARAN DAERAH BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, MENGURANGI PENGANGGURAN, DAN PEMBOROSAN SUMBERDAYA, SERTA MENINGKATKAN EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS PEREKONOMIAN DAERAH.
5. FUNGSI DISTRIBUSI, BAHWA KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGGARAN DAERAH HARUS MEMPERHATIKAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN SESUAI YANG TERJADI ATAU DIBUTUHKAN DAERAH.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA TERKAIT DENGAN PENURUNAN PENDAPATAAN DAERAH, DISAMPAIKAN BAHWA PENURUNAN TERSEBUT DIPENGARUHI OLEH KEBIJAKAN DAN REGULASI EKSTERNAL YANG TIDAK BISA DIPREDIKSI, SEDANGKAN DARI ASPEK PAD KINERJANYA TERUS MENINGKAT, TERUTAMA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.
MENANGGAPI PEMANDANGAN FRAKSI HANURA YANG MENILAI KETIDAKSEIMBANGAN ANTARA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAPAT DIJELASKAN BAHWA MEMANG DISISI PENDAPATAN DAERAH TERJADI PENURUNAN SEMENTARA DISISI BELANJA DAERAH TERJADI PENINGKATAN, SEHINGGA MEMUNCULKAN ANGKA DEFISIT ATAU SELISIH KURANG ANTARA PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH. IDEALNYA, PENDAPATAN DAERAH DIUPAYAKAN SAMA DENGAN BELANJA DAERAH. NAMUN KETENTUAN DALAM MELIHAT POSTUR APBD MAUPUN PERUBAHAN APBD TIDAK HANYA TERKONSENTRASI PADA POSTUR PENDAPATAN DAERAH MAUPUN BELANJA DAERAH, NAMUN JUGA MELIHAT POSTUR KETIGA YAITU PEMBIAYAAN DAERAH YANG BERPERAN SEBAGAI PENUTUP DEFISIT ATAU PEMANFAATAN SURPLUS. SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH UNTUK MENUTUP DEFISIT PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 ADALAH SiLPA 2017 DAN DIVESTASI SAHAM PT. DAERAH MAJU BERSAING.
TERKAIT HARAPAN FRAKSI PARTAI HANURA AGAR PROSES VERIFIKASI DAN VALIDASI (VERIVALI) DATA BENCANA DAPAT DIPERCEPAT ADALAH JUGA MERUPAKAN HARAPAN PEMERINTAH DAERAH, MENGINGAT KETERBATASAN PETUGAS TEKNIS DI LAPANGAN YANG SAAT INI MASIH SEDANG DAN TERUS BEKERJA MELAKUKAN PROSES VERIVALI. HASIL VERIVALI MERUPAKAN BAHAN BAKU BAGI PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL VERIFIKASI RUMAH KORBAN BENCANA GEMPA BUMI YANG MENJADI PRASYARAT PENGUSULAN UNTUK PENCAIRAN DANA SIAP PAKAI (DSP). SAAT INI PROSES PERUBAHAN KEEMPAT DARI KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL VERIFIKASI RUMAH KORBAN BENCANA GEMPA BUMI SEDANG BERLANGSUNG SEHINGGA DATA TERKAIT KERUSAKAN RUMAH PENDUDUK MASIH MENGGUNAKAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1112 TAHUN 2018 YANG DIRILIS PADA 28 SEPTEMBER 2018 SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN PADA PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
MENGENAI PENANGANAN PASCA BENCANA TELAH DIALOKASIKAN ANGGARAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN SETIAP TINGKATAN PEMERINTAHAN BAIK PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
MENANGGAPI PERMINTAAN UNTUK MENUNDA PEMBEBASAN LAHAN JALAN LINGKAR UTARA ALAS DAPAT DIJELASKAN BAHWA PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR UTARA ALAS MENDESAK UNTUK DILAKUKAN AGAR TERSEDIANYA JALAN ALTERNATIF DARI JALAN NASIONAL YANG MENGHUBUNGKAN KECAMATAN ALAS DAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA GUNA MENGURAI KEMACETAN DALAM KOTA ALAS. PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA ALAS SUDAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH PUSAT MELALUI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNANNYA DENGAN MENSYARATKAN BAHWA PEMBEBASAN LAHAN SEGERA DILAKUKAN.
TAHAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA ALAS SUDAH DIMULAI SEJAK TAHUN 2017 YAITU TAHAPAN PERENCANAAN DENGAN TELAH DIBUATKAN DOKUMEN STUDI KELAYAKAN ATAU FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL). KEMUDIAN PADA TAHUN 2018 SUDAH SAMPAI PADA TAHAPAN KE 3 (TIGA) DARI 4 (EMPAT) TAHAPAN YAITU TAHAP PERENCANAAN, TAHAP PERSIAPAN, TAHAP PELAKSANAAN DAN TAHAP PENYERAHAN HASIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YAITU TAHAP PELAKSANAAN. TAHAP PELAKSANAAN INI MERUPAKAN KEWENANGAN DARI KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PROVINSI NTB. KANWIL ATR/BPN PROVINSI NTB TELAH MELAKUKAN PENGUKURAN BIDANG PER BIDANG TANAH PIHAK YANG BERHAK (MASYARAKAT) YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA ALAS DAN TELAH DILAKUKAN PROSES TENDER PENILAI PUBLIK/INDEPENDEN (APPRAISAL). DIPERKIRAKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN KEPADA PIHAK YANG BERHAK AKAN DILAKUKAN PADA AWAL DESEMBER 2018. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL, FRAKSI GERINDRA DAN FRAKSI BINTANG KEADILAN.
MENGENAI PENANGANAN KORBAN TERDAMPAK BENCANA GEMPA BUMI YANG MENGAKIBATKAN RUSAKNYA INFRASTRUKTUR TERMASUK RUMAH WARGA DI BEBERAPA KECAMATAN, SELALU MELIBATKAN UNSUR-UNSUR PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA TERMASUK DIDALAMNYA TNI DAN POLRI UNTUK BERSAMA-SAMA BAHU-MEMBAHU DALAM MEMPERCEPAT PROSES PEMBANGUNAN RUMAH WARGA DALAM BENTUK RISHA, KONVENSIONAL DAN RUMAH KAYU SESUAI DENGAN KONDISI RIIL DI LAPANGAN. SELAIN ITU PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH MENGUSULKAN DANA SIAP PAKAI DARI TAHAP PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA KE PEMERINTAH PUSAT MELALUI BNPB. DISAMPING ITU PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TERUS MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BEBERAPA KECAMATAN TERDAMPAK, MEMBENTUK TIM TEKNIS, TIM SOSIALISASI DAN TIM PENDAMPING MASYARAKAT DAN TIM PENDAMPING MASYRAKAT DAN TELAH TERBENTUK BEBERAPA KELOMPOK MASYARAKAT ( POKMAS).
TERKAIT RELOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERKAIT RELOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
TERKAIT PENANGANAN RUAS-RUAS JALAN SJN – LABUHAN MAPIN-MAPIN KEBAK, SJN-SAMPING KANTOR CAMAT ALAS BARAT, SJN-DUSUN AI JATI DESA MAPIN KEBAK KECAMATAN ALAS BARAT SUDAH DIUSULKAN PENANGANANNYA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS 2019.
SEDANGKAN MENGENAI HARAPAN AGAR PEMBANGUNAN RISHA DAPAT DISELESAIKAN SEBELUM MUSIM HUJAN SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA.
MENGENAI PENANGANAN FASILITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, INSFRASTRUKTUR PERKANTORAN, SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI, DAPAT DIJELASKAN BAHWA UPAYA REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH, PRASARANA KESEHATAN, INFRASTRUKTUR PERKANTORAN, SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI YANG TERDAMPAK GEMPA TELAH DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN APBD DAN JUGA SEBAGIAN DIUSULKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT MELALUI BNPB.
TERHADAP USULAN PENYEDIAAN 1 UNIT KENDARAAN RODA 3 (TIGA) UNTUK DESA LANTUNG SEPUKUR KECAMATAN LANTUNG DAPAT DIJELASKAN BAHWA KENDARAAN RODA 3 DIMAKSUD SUDAH TERSEDIA DAN SIAP DISERAHKAN SETELAH KELENGKAPAN ADMINITRASI TERPENUHI.
SESUAI DENGAN PASAL 6 AYAT 2 PERDA NO.4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAHWA PENETAPAN LOKASI TPST DAN TPA SAMPAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) HURUF D HARUS MEMPERHATIKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN HARUS MEMENUHI KAIDAH-KAIDAH PENIMBUNAN AKHIR SAMPAH DI TPA SESUAI DENGAN PERMEN PU.NO.3 TAHUN 2013. BERDASARKAN HAL TERSEBUT SUDAH MENJADI PERTIMBANGAN DAN MENJADI BAGIAN DARI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI WILAYAH TIMUR DAN BARAT YANG BERADA DISEPANJANG RUAS JALAN NEGARA UNTUK DILAKUKAN PENANGANAN KHUSUS TERHADAP TIMBULAN SAMPAH YANG ADA. DAN UNTUK SAAT INI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIDAK BISA MELAYANI PERSAMPAHAN KE KECAMATAN YANG BERADA DAN DI LEWATI JALAN NEGARA SEPERTI, EMPANG, PLAMPANG, MARONGE DAN TARANO SECARA BERKALA (SETIAP MINGGU) DIKARENAKAN ARMADA DUMP TRUK PENGANGKUT SAMPAH YANG TERBATAS (HANYA ADA 9 SEMBILAN UNIT) DAN HANYA UNTUK PELAYANAN DALAM KOTA SERTA KECAMATAN SEKITAR ( KECAMATAN UNTER IWES, KECAMATAN LAB. BADAS, KECAMATAN DAN MOYO UTARA). ALTERNATIF PERTAMA UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PERSAMPAHAN YANG ADA SAAT INI DI KECAMATAN TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIAP UNTUK MENEMPATKAN KONTAINER DI LOKASI YANG DISETUJUI OLEH MASYARAKAT SETEMPAT, DAN JIKA DIPERLUKAN UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT DALAM HAL GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN SAMPAH DI WILAYAH TERSEBUT KAMI SIAP MEMBANTU DENGAN MENYEDIAKAN ARMADA PENGANGKUT BERUPA DUMP TRUK SAMPAH. ALTERNATIF KEDUA BERDASARKAN KAJIAN SEBAIKNYA DISETIAP KECAMATAN DAPAT DI BUATKAN/DISEDIAKAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH SEMENTARA (TPS3R)ATAU DAPAT DIBUATKAN PENAMPUNGAN SAMPAH SEMENTARA (TRANSFER DEPO).
ADAPUN HARAPAN UNTUK MENEMPATKAN ARMADA DAN PETUGAS DAMKAR DI WILAYAH KECAMATAN ATAU SETIAP ZONA, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN SEPERTI SUMUR DANGKAL/SUMUR GALI ATAU SUMUR BOR, PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PERTANIAN TELAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN MELALUI APBD DAN APBN DALAM HAL DANA ALOKASI KHUSUS DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIALOKASIKAN MENYEBAR DI KELOMPOK TANI DI SELURUH KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA. UNTUK TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH MEMBANGUN SUMUR DANGKAL/SUMUR GALI/BOR SEBANYAK 92 UNIT. SEDANGKAN MELALUI APBN TELAH DIALOKASIKAN UNTUK PEMBANGUNAN IRIGASI PERPOMPAAN/SUMUR DANGKAL SEBANYAK 9 UNIT.
TERKAIT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GTT DAN PTT, AKAN SELALU MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERKAIT DENGAN PENDATAAN ULANG BARANG MILIK DAERAH, PEMERINTAH DAERAH SAAT INI TELAH DAN SEDANG MELAKUKAN INVENTARISASI ASET DAERAH DAN SERTIFIKASI ASET BEKERJA SAMA DENGAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
MENGENAI PEMBINAAN OLAHRAGA DAN PRESTASI PEMUDA, PEMERINTAH DAERAH SETIAP TAHUN MENGALOKASIKAN ANGGARAN MELALUI KONI DAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
TERHADAP KEBERADAAN PTT DAN GTT SERTA TENAGA HONORER LAINNYA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
BAHWA GUNA MEMINIMALISIR KETERGANTUNGAN MASYARAKAT KITA UNTUK MENJADI PNS MAKA BERBAGAI UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH SALAH SATUNYA MELALUI KEGIATAN AJANG PROMOSI POTENSI INVESTASI DAERAH, APKASI YANG DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA DI LUAR PROVINSI MELIPUTI JAKARTA, BALI, BANDUNG DAN LAIN LAIN DENGAN DIHADIRI OLEH INVESTOR LUAR MAUPUN DALAM NEGERI SEHINGGA BEBERAPA INVESTOR SUDAH/SEDANG DALAM PROSES MEMBUKA USAHANYA DI KABUPATEN SUMBAWA. HAL INI DILAKUKAN DENGAN HARAPAN PARA INVESTOR YANG DATANG DAPAT MEMANFAATKAN TENAGA KERJA LOKAL.
TERHADAP HARAPAN AGAR PEMERINTAH DAERAH TERUS MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH YAITU PDAM DAN PERUSDA TERKAIT PENYERTAAN MODAL, DAPAT DIJELASKAN BAHWA KEDUA BUMD TERSEBUT DIBENTUK DENGAN PERDA YANG MASIH MENGACU KEPADA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SEHINGGA DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT YAITU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH TENTUNYA AKAN DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP PERDA PEMBENTUKAN DARI BUMD TERSEBUT. BERDASARKAN KETENTUAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH, HANYA ADA DUA PILIHAN BENTUK BUMD YANG ADA DI DAERAH YAITU PERUMDA DAN PERSERODA. PERUMDA DIHAJATKAN BAGI BUMD YANG LEBIH MENGUTAMAKAN FUNGSI SOSIAL KETIMBANG MENGEJAR LABA. SEMENTARA PERSERODA LEBIH BERORIENTASI PADA PROFIT KETIMBANG FUNGSI SOSIAL, SEHINGGA DIBUTUHKAN KONSENSUS DARI SETIAP STAKEHOLDER BADAN USAHA MILIK DAERAH TERSEBUT, APAKAH AKAN MEMILIH BENTUK PERUMDA ATAU PERSERODA, TENTUNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONSEKUENSI DARI MASING-MASING BENTUK BUMD TERSEBUT. SEHINGGA, BILAMANA PDAM BATULANTEH DISEPAKATI UNTUK MENJADI PERUMDA, MAKA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH UNTUK PDAM TIDAK DAPAT LAGI DIMAKSIMALKAN UNTUK MENGEJAR PENDAPATAN DAERAH. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT.
TERKAIT PENGGANTIAN DIREKTUR PERUSDA, SAAT INI PROSESNYA SUDAH MULAI BERJALAN DAN DALAM WAKTU DEKAT SEGERA AKAN DITUNJUK DAN DITETAPKAN DIREKTUR YANG BARU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA DAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT.
ADAPUN TERKAIT PERPARKIRAN TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR.
KAMI MENGAPRESIASI PANDANGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PAN BAHWA KE DEPAN LEBIH DITINGKATKAN KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTORAL, BAHKAN PELAKU PARIWISATA DENGAN MENGADAKAN EVENT TRAVEL MART, PAMTRIP, DAN MELAKUKAN PEMBINAAN TRAVEL GUIDE YANG NOTA BENE MASYARAKAT SUMBAWA AGAR MENJADI LEBIH PROFESSIONAL.
PADA PRINSIPNYA KAMI SANGAT SEPAKAT DENGAN OPSI PENANGANAN RUMAH KORBAN BENCANA GEMPA MEMPERTAHANKAN TEKNOLOGI TRADISIONAL YAITU RUMAH KAYU/PANGGUNG. MENINDAKLANJUTI HAL TERSEBUT TIM POSKO BENCANA KABUPATEN SUMBAWA TELAH MEMBERIKAN PILIHAN ALTERNATIF SELAIN RUMAH RISHA YAITU RUMAH TAHAN GEMPA KONVENSIONAL DAN RUMAH TAHAN GEMPA STRUKTUR PANGGUNG KAYU.
TERKAIT PENANGANAN BENCANA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.
ADAPUN MENGENAI RELOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR
TERHADAP PEMBEBASAN LAHAN JALAN LINGKAR UTARA KECAMATAN ALAS TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HATI NURANI RAKYAT.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
TERKAIT RELOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
MENGENAI PEMBEBASAN LAHAN JALAN LINGKAR UTARA KECAMATAN ALAS TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HATI NURANI RAKYAT.
TERHADAP PEMBEBASAN LAHAN SELUAS 8 HA DI LOKASI BERINGIN SILA DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH MEMBEBASKAN TANAH DI LUAR KAWASAN HUTAN SELUAS 361.725 M2 (36,17 HA) DENGAN JUMLAH GANTI KERUGIAN BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN APPRAISAL ADALAH SEBESAR RP. 16.672.738.882,- (ENAM BELAS MILYAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH). PROSES PEMBAYARAN TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TENTUNYA BERDASARKAN ALAS HAK / BUKTI KEPEMILIKAN PARA PIHAK YANG BERHAK (MASYARAKAT) YANG TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG KEADILAN.
BERKENAAN DENGAN HARAPAN UNTUK MEMASTIKAN KETERSEDIAN KEBUTUHAN PETANI BAIK ITU BIBIT, PUPUK DAN OBAT OBATAN PERTANIAN, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
MENYIKAPI PANDANGAN FRAKSI GERINDRA UNTUK MENGAKUISISI BPR, PEMERINTAH DAERAH AKAN TETAP BERKOORDINASI SECARA INTENS DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SELAKU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI.
TERKAIT PENGGANTIAN DIREKTUR PERUSDA, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.
SELANJUTNYA MENGENAI PERMASALAHAN KINERJA PDAM, HAL INI JUGA MENJADI PERHATIAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH MENGINGAT AIR BERSIH MERUPAKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT. AKAN TETAPI BERDASARKAN HASIL EVALUASI YANG KAMI LAKUKAN, HAL TERSEBUT DIPENGARUHI OLEH KETERSEDIAN AIR BAKU YANG TERUS MENURUN PADA MUSIM KEMARAU. HAL TERSEBUT DIPERPARAH OLEH INFRASTRUKTUR JARINGAN PERPIPAAN YANG SUDAH MELAMPAUI UMUR EKONOMIS DAN PERLU DIREVITALISASI.
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN AIR BERSIH, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGUPAYAKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH MENGGUNAKAN TANKI KE DAERAH-DAERAH YANG SULIT AIR KHUSUSNYA PADA MUSIM KEMARAU.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
BERKENAAN DENGAN OPTIMALISASI PAD, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.
ADAPUN MENGENAI HARAPAN FRAKSI NASDEM AGAR PEMERINTAH DAERAH TERUS MENDORONG PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA MELALUI REVITALISASI OBJEK-OBJEK WISATA DAERAH SERTA AKSES MENUJU OBJEK WISATA TERSEBUT SANGAT KAMI APRESIASI, DAN PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN 2019 SUDAH MERENCANAKAN UNTUK MELAKSANAKAN REVITALISASI BEBERAPA OBJEK WISATA DI DAERAH. PERLU KAMI SAMPAIKAN PULA BAHWA PADA TAHUN INI PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMBANGUN JALAN AKSES WISATA AIR TERJUN TEBA MURIN BESERTA BANGUNAN PLAZANYA, JALAN AKSES WISATA TIU DUA DESA BATU DULANG KECAMATAN BATULANTEH BERSERTA PLAZANYA JUGA DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN JALAN AKSES WISATA AIR TERJUN TEBA TEWA DESA PERNEK KECAMATAN MOYO HULU TERMASUK OBYEK WISATA DI KECAMATAN LAINNYA.
SELANJUTNYA MENANGGAPI PERTANYAAN FRAKSI PARTAI NASDEM BERKAITAN DENGAN TINGKAT KEMISKINAN, DAPAT DIJELASKAN BAHWA TINGKAT KEMISKINAN YANG MELANDAI ATAU MENURUN HINGGA ANGKA 14% TERSEBUT MERUPAKAN ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN. DATA BPS SEJAK TAHUN 2015 MENUNJUKKAN RATA-RATA PENURUNAN KEMISKINAN PER TAHUN BERKISAR PADA ANGKA 0.52 PERSEN, YAITU 16.73 (ENAM BELAS KOMA TUJUH PULUH TIGA) PERSEN TAHUN 2015 DAN MENURUN PADA ANGKA 15.31 (LIMA BELAS KOMA TIGA PULUH SATU) PERSEN PADA TAHUN 2017. SEHINGGA UNTUK TRIWULAN KE-TIGA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2018 ANGKA KEMISKINAN DAPAT MENCAPAI KISARAN ANGKA 15 (LIMA BELAS) HINGGA 14 (EMPAT BELAS) PERSEN.
ADAPUN UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN ADALAH DENGAN MELAKSANAKAN INTEGRASI PROGRAM/KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DENGAN MENYASAR PENDUDUK MISKIN YANG TERDAPAT DALAM BASIS DATA TERPADU (BDT) YANG DILAKSANAKAN SECARA KONTINYU MELALUI SKEMA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) PENANGANAN FAKIR MISKIN.
TERKAIT RELOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN KARTU NELAYAN, PEMERINTAH PUSAT MELALUI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) TELAH MENCANANGKAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI WUJUD PELAYANAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN. JIKA SEBELUMNYA PROGRAM TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN MENERBITKAN KARTU NELAYAN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI NELAYAN KECIL ATAU NELAYAN YANG MEMILIKI KAPAL DI BAWAH 10 GROSS TON (GT), MAKA KARTU TERSEBUT AKAN SEGERA DIGANTIKAN DENGAN KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN ATAU KARTU “KUSUKA”. SAAT INI PERGANTIAN KARTU TERSEBUT SEDANG DALAM TAHAP PENDATAAN DI INPUT MELALUI APLIKASI PUPI (PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI UNTUK DI CETAK KARTU NELAYANNYA KE PT. ASURANSI JASINDO JAKARTA, AGAR BENAR BENAR TEPAT SASARAN PERUNTUKANNYA. SETELAH TERBIT AKAN DIKIRIM KE KANTOR CABANG PT. ASURANSI JASINDO BIMA DAN SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA UNTUK DIBAGIKAN KE MASING-MASING YANG BERHAK MENERIMA KARTU NELAYAN.
KEUNTUNGAN “KUSUKA” BAGI ANGGOTA ADALAH PERLINDUNGAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN, REFRESH KAPAL DAN ALAT TANGKAP, SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH MILIK NELAYAN, SERTA AKSES PERMODALAN.
TERHADAP PENGAMANAN WILAYAH LAUT DENGAN MASIH ADANYA AKSI PENGEBOMAN / ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN TELUK SALEH, PEMERINTAH DAERAH AKAN TERUS BERSINERGI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN APARAT PENEGAK HUKUM. SEDANGKAN UNTUK MENGURANGI KERUSAKAN BIOTA LAUT DAN TERGANGGUNYA EKOSISTEM LAUT, TELAH DILAKUKAN BERBAGAI UPAYA, ANTARA LAIN MELALUI KEGIATAN PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI USAHA PERIKANAN, PENYULUHAN HUKUM DI LOKASI ASAL PELAKU PENGEBOMAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS), BAHKAN UNTUK TAHUN 2019 PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGUSULKAN PELAKSANAAN OPERASI KEAMANAN LAUT KEPADA BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA).
TERHADAP HARAPAN UNTUK MENAMBAH ARMADA TRUK PENGANGKUT SAMPAH, PEMERINTAH DAERAH AKAN BERUPAYA UNTUK MENAMBAH ARMADA SECARA BERTAHAP, SAAT INI PEMERINTAH DAERAH SEDANG MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN BANK SAMPAH.
MENGENAI HARAPAN MEMBANGUN TPA DI WILAYAH TIMUR, TENGAH, BARAT DAN SELATAN KABUPATEN SUMBAWA PEMERINTAH DAERAH AKAN MENGUPAYAKAN SECARA BERTAHAP MELALUI BERKOORDINASI YANG INTENSIF DENGAN KEMENTERIAN PUPR SEBAGAI LEADING SEKTOR PERSAMPAHAN.
DALAM UPAYA MENJAGA AKSES MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PADA DAERAH-DAERAH TERDAMPAK GEMPA, PROSES PENDIDIKAN TETAP BERJALAN SEBAGAIMANA BIASA SERTA PELAYANAN KESEHATAN DILAKUKAN SECARA OPTIMAL SESUAI DENGAN STANDAR LAYANAN KESEHATAN. SELAIN ITU, PADA SARANA PRASARANA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN YANG TERDAMPAK BENCANA TELAH DIANGGARKAN UNTUK DILAKUKAN REHABILITASI.
MENGENAI HARAPAN FRAKSI NASDEM TERKAIT PENANGANAN BEBERAPA RUAS JALAN SEPERTI LANTUNG – ROPANG, LITO – BAGELOKA, LANJUTAN BRANGREA – SEMPE DAPAT DIJELASKAN BAHWA, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGUSULKAN PENINGKATAN JALAN LANTUNG – ROPANG MELALUI USULAN DAK PENUGASAN, UNTUK RUAS LITO – BAGELOKA TETAP DITANGANI SESUAI DENGAN KONDISI YANG ADA. SEDANGKAN UNTUK PENANGANAN BRANG REA-SEMPE KECAMATAN MOYO HULU TUNTAS DILAKSANAKAN TAHUN INI.
SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN PENINGKATAN JALAN DI DAERAH TERISOLIR SEPERTI DUSUN SILI, MACI DAN PANUBU SUDAH KAMI USULKAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG TRANSPORTASI SUB BIDANG PENINGKATAN JALAN NON STATUS.
TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR ALAS TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT YANG MENGINGINKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.
TERKAIT HARAPAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP FUNGSI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DARI KECAMATAN TARANO SAMPAI ALAS BARAT TERMASUK BAGIAN SELATAN, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH MELALUI APLIKASI E-LAMP SEDANG MELAKUKAN IDENTIFIKASI, PENDATAAN DAN PEMETAAN TERHADAP JUMLAH DAN LOKASI LAMPU JALAN DI SELURUH KABUPATEN SUMBAWA. HARAPANNYA DENGAN DATABASE LAMPU JALAN YANG SOLID MAKA PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM KHUSUSNYA DI LOKASI-LOKASI STRATEGIS YANG BISA MENIMBULKAN KECELAKAAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN.
ADAPUN MENGENAI HARAPAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA SATDAMKAR YANG SUDAH DITEMPATKAN DI TIGA ZONA YAITU PLAMPANG, LENANGGUAR DAN UTAN, AKAN DIUPAYAKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
TERHADAP HARAPAN AGAR NILAI-NILAI BUDAYA SAMAWA DAPAT TERINTERNALISASI DAN TERINTEGRASI PADA SETIAP JENJANG PENDIDIKAN DARI PENDIDIKAN DASAR HINGGA MENENGAH ADALAH SALAH SATU SASARAN DARI TELAH DIHASILKANNYA DOKUMEN POKOK-POKOK KEBUDAYAAN DAERAH YANG DIAMANATKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN. LEBIH LANJUT DAPAT KAMI INFORMASIKAN BAHWA PEMERINTAH SAAT INI SEDANG MENGGODOK RENCANA IMPLEMENTASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON-FISIK BIDANG KEBUDAYAAN YANG DIHAJATKAN PADA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DI DAERAH-DAERAH TERUTAMA DIPRIORITASKAN KEPADA DAERAH YANG TELAH MENYELESAIKAN DOKUMEN POKOK-POKOK KEBUDAYAAN DAERAH.
MENGENAI HARAPAN PARTAI DEMOKRAT TERKAIT ALTERNATIF KONSEP HUNIAN YANG MEMPERTIMBANGKAN DESIGN TRADISIONAL DALAM MEREKONTRUKSI RUMAH MASYARAKAT KORBAN BENCANA, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN.
ADAPUN TERKAIT HARAPAN UNTUK MENGAKOMODIR GURU-GURU, PERAWAT DAN PEGAWAI YANG SUDAH BERPENGALAMAN DAN MENGABDIKAN DIRINYA BELASAN TAHUN UNTUK PEMERINTAH DAERAH TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI PARTAI GOLKAR.
BERKENAAN DENGAN RELOKASI RUMASH SAKIT UMUM DAERAH, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHDAPA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG KEADILAN
PENURUNAN TARGET PENERIMAAN DEVIDEN DARI PT. BANK NTB DISEBABKAN OLEH ADANYA REKOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PT. BANK NTB, SEHINGGA BERKONSEKUENSI TERJADINYA PENURUNAN PERSENTASE PEMBAGIAN DEVIDEN SERTA KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH.
TERHADAP SARAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI BINTANG KEADILAN UNTUK OPTIMALISASI PAD TELAH KAMI SAMPAIKAN MELALUI JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.
ADAPUN MENGENAI PERKEMBANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH : PAJAK SARANG BURUNG WALET, RETRIBUSI PASAR, RETRIBUSI TERMINAL, RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PAJAK SARANG BULET WALET PENGELOLAANNYA SUDAH DIATUR MELALUI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH, UNTUK OPTIMLASISASI PENERAPANNYA SAAT INI SEDANG DILAKUKAN KOORDINASI LINTAS OPD DAN PENDATAAN POTENSI OBYEK SARANG BURUNG WALET BUDIDAYA. RETRIBUSI PASAR, CAPAIAN KINERJA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DARI TAHUN KETAHUN TERUS MENINGKAT, TAHUN 2017 REALISASI MENCAPAI 102%, TAHUN 2018 SAMPAI AKHIR TRIWULAN III SUDAH MENCAPAI SEBESAR 75%, WALAUPUN SAAT INI ADA BEBERAPA PASAR YANG SEDANG DALAM TAHAP PEMBANGUNAN, REHAB DAN RENOVASI YANG MENYEBABKAN AKTIFITAS PEDAGANG TERGANGGU.
TERKAIT RELOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.
MENGENAI PEMBEBASAN LAHAN JALAN LINGKAR UTARA KECAMATAN ALAS TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HATI NURANI RAKYAT.
ADAPUN TERKAIT POSISI PIMPINAN PERUSDA YANG LOWONG, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN.
DEMIKIAN PULA TERHADAP AKUISISI PD. BPR NTB TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.
TERKAIT DENGAN KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAPAT DIJELASKAN BAHWA PENGADAAN MERUPAKAN BAGIAN PENTING DARI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH KARENA SEBAGIAN BESAR DARI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH DI ALOKASIKAN UNTUK BELANJA MODAL ATAU BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA SEHINGGA PROSES PENGADAAN WAJIB DILAKSANAKAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 PASAL 111 MENGAMANATKAN BAHWA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) , PADA TAHUN 2018 PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TELAH DIGANTI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN 2018 YANG SECARA KESELURUHAN BAHWA TAHAPAN PROSES DAN EVALUASI DILAKSAKAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM LPSE DENGAN TUJUAN AGAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEBIH TRANSPARAN DAN KOMPETITIF.
DALAM PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MASIH SERING TERJADI BEBEREPA PERMASALAHAN YANG DISEBABKAN OLEH KELEMAHAN SISTEM LPSE SEHINGGA PIHAK PENGEMBANG DALAM HAL INI LKPP PUSAT SUDAH MENGEMBANGKAN VERSI SEBANYAK EMPAT KALI TERAKHIR MENGGUNAKAN VERSI 4.3 YANG LEBIH TRANSPARAN DAN KOMPETITIF DAN PEMERINTAH DAERAH SETIAP AWAL DAN AKHIR TAHUN MELAKSANAKAN KEGIATAN SOSIALISASI TENTANG PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEPADA SEMUA PELAKU PENGADAAN TERMASUK PENYEDIA/KONTRAKTOR DALAM RANGKA MEMINIMALISIR PERMASALAHAN DAN KELUHAN MASYARAKAT.
DEMIKIAN PULA TERHADAP PERMASALAHAN KINERJA PELAYANAN PDAM TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.
TERKAIT NASIB 38 KK YANG TERDAMPAK TERHADAP GENANGAN BENDUNGAN BERINGIN SILA, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TIDAK DAPAT MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KARENA LOKASI LAHAN/TANAH MEREKA MASUK DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN HASIL PENINJAUAN LAPANGAN OLEH BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH) WILAYAH VIII DENPASAR, KPH PUNCAK NGENGAS BATULANTEH DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
UNTUK 38 KK TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN MEMBUKA LAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA. PEMERINTAH DAERAH AKAN MENGKAJI DAN MENINDAKLANJUTI PERMOHONAN TERSEBUT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
SEDANGKAN TERKAIT 8 HA AREAL DILUAR GENANGAN TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA.
BERKENAAN DENGAN PERMASALAHAN TENAGA SUKARELA PERAWAT DAN PEGAWAI HONOR GURU, TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN
DEMIKIAN PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA KE TIGA INI. KAMI MENYAMBUT BAIK AJAKAN DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK BERSAMA-SAMA MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018 PADA PEMBAHASAN TINGKAT SELANJUTNYA. ATAS DASAR KEMITRAAN DAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT, MAKA KAMI PERCAYA BAHWA KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL YANG DIAMANATKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DAPAT DISELESAIKAN SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN.
UNTUK ITU, MARILAH KITA MEMANJATKAN DOA KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA, AGAR KITA SENANTIASA DIBERIKAN KEKUATAN, KESEHATAN DAN KEMAMPUAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG DIBERIKAN KEPADA KITA BAGI KEMAJUAN DAERAH YANG KITA CINTAI INI.
TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.
WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQWAMITH THARIQ
WASSALAMU ‘ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
SUMBAWA BESAR, 6 OKTOBER 2018
WAKIL BUPATI SUMBAWA
Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
