Sumbawanews.com,- Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang yang melarang anak di bawah usia 15 tahun mengakses media sosial mulai Januari 2027. Kebijakan ini menjadikan Prancis sebagai negara pertama di Eropa yang memberlakukan pembatasan semacam itu, dengan syarat setiap pengguna wajib melakukan verifikasi usia untuk mendapatkan akses. Larangan ini disetujui oleh Senat dan Majelis Nasional pada 21 Juli 2026, setelah menjadi bagian dari agenda Presiden Emmanuel Macron menjelang akhir masa jabatannya. Penerapan aturan dilakukan secara bertahap: mulai September 2026, akun baru harus melalui verifikasi usia, dan pada Januari 2027, seluruh akun yang sudah ada juga wajib memenuhi persyaratan tersebut.
Pemerintah Prancis menegaskan bahwa teknologi verifikasi usia yang digunakan telah memenuhi standar keamanan dan privasi yang ditetapkan otoritas perlindungan data pribadi. Menteri Digital Anne Le Hénanff menyatakan bahwa solusi teknis tersedia dan dapat diterapkan. Namun, kekhawatiran tetap muncul terkait kemungkinan anak mengelabui sistem, risiko pelanggaran privasi, serta efektivitas jangka panjang kebijakan ini. Prancis menjadi negara kedua di dunia yang menerapkan larangan serupa, menyusul Australia yang melarang anak di bawah 16 tahun sejak Desember 2025—meskipun laporan menunjukkan sebagian besar remaja tetap dapat mengakses platform media sosial.
Sejumlah ahli, seperti Profesor Tama Leaver dari Curtin University, menilai kebijakan ini lebih sebagai eksperimen daripada solusi sempurna, namun berhasil membuktikan bahwa pembatasan semacam itu secara teknis dapat dilakukan. Ia menekankan pentingnya melibatkan kaum muda dalam perumusan kebijakan, agar aturan tidak dipaksakan, tetapi dibangun bersama mereka.
