Jakarta, sumbawanews.com – Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar audiensi bersama Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, pada Rabu malam (28/5) di Rumah Makan Sari Ratu, Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini difasilitasi langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.
Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan KP4S dari lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Yakni Kabupaten Bima (Samudera Putera), Kota Bima (Muhammad Jafar), Kabupaten Dompu (Muhammad Syafi’i), Kabupaten Sumbawa (Dahlan) dan Kabupaten Sumbawa Barat (Whyu Kawiryan).
Baca Juga: Yakin PPS Segera Terbentuk, Penasehat KP3S: Dokumen Lengkap
Selain itu, hadir pula Ketua KP4S Zakaria Surbini dan perwakilan generasi muda serta tokoh desa, Alwan Hidayat.
Dalam sambutannya, Wabup H. Ansori menyampaikan apresiasi kepada Menkum atas kesediaannya menerima aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa. Dan kehadirannya dalam audiensi ini adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat daerah untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat yang sebelumnya disuarakan dalam aksi damai pada 15 Mei lalu.
“Audiensi ini bukan agenda politik, melainkan tindak lanjut dari komunikasi langsung saat aksi 15 Mei kemarin. Saya hadir sebagai fasilitator karena suara rakyat Pulau Sumbawa adalah gerakan murni dari bawah,” tegas Wabup, H.Ansori.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh delegasi menyampaikan harapan dan pandangan mengenai pentingnya percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Ketua KP4S, Zakaria Surbini menegaskan, KP4S adalah gerakan moral yang dibentuk untuk mengonsolidasikan perjuangan rakyat secara damai dan terstruktur, sebagai kelanjutan dari perjuangan KP3S yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. “Sudah lebih dari 20 tahun kami menanti. Namun hilal itu belum juga tampak. Kami berharap, dari audiensi malam ini, hilal itu mulai terlihat,” ujar Zakaria, yang akrab disapa Jack.
Di tempat yang sama, Alwan Hidayat, mewakili generasi muda dan tokoh desa, turut menyampaikan gambaran suasana kebatinan masyarakat Pulau Sumbawa saat ini, bahwa gelombang harapan terus menguat di tengah masyarakat. “Aspirasi ini bukan sekadar wacana, tetapi suara hati masyarakat yang ingin melihat keadilan pembangunan hadir lebih dekat di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menkum Dr. Supratman Andi Agtas menyatakan komitmennya untuk mengawal perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa. Dan memastikan bahwa jika pembahasan RUU DOB selesai, maka salah satu daerah yang akan masuk dalam daftar prioritas adalah Pulau Sumbawa.
“Saya konsisten dan tetap berada di barisan perjuangan PPS. Saya sudah sampaikan kepada massa aksi bahwa saya siap mengawal pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas,Dr. Supratman.
Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh perjuangan dilakukan secara konstitusional, damai, dan tidak bersifat anarkis. “Silakan bersuara, saya mendukung aspirasi masyarakat. Tapi kalau perjuangannya anarkis dan merusak fasilitas negara, maka saya akan menarik diri,” ujar Menkum mengingatkan, seraya mendorong masyarakat untuk mulai mengatur ritme perjuangan dengan lebih terarah dan bijak.
Audiensi yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sekaligus, mempertegas legitimasi gerakan rakyat lintas generasi dalam mewujudkan cita-cita besar: berdirinya Provinsi Pulau Sumbawa. (Using)
