Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Khaeruddin, Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa mengakui, pemerintah daerah kesulitan untuk menjaga harga LPG bersubsidi hingga ke tangan konsumen. Hal tersebut disebabkan antara lain, kejelasan batasan pengguna dan Batasan HET hanya diatur hingga penyalur resmi atau penyalur pertama.
Baca Juga: Dipantau Pusat, Akan Digelar Pasar Pangan Murah Jelang Idul Adha
“Barang bersubsidi ini sangat sulit kita pantau. Ini barang subsidi, ditataran wacana khusus orang miskin. Tetapi Batasan miskin ini, diserahkan kepada khalayak. Ketika kami dalama tidak ada Batasan miskin disini. Karena oleh system tidak diatur sedemikian rupa.Sementara ini barang bersubsidi. Sangat-sangat tinggi subsidinya,” kata dia, di ruang kerjanya Kamis (22/06).
Sehingga, meski tetp memantau pembeli dan penjual namun dipasaran berlaku system ekonomi murni, untuk mencari keuntungan. Sehingga indikasi kelangkaan tidak dapat tutupi secara bersamaan dalam satu waktu.
Baca Juga: Dipantau Pusat, Akan Digelar Pasar Pangan Murah Jelang Idul Adha
“Misalnya ada indikasi kelangkaan disini, kami tambah suplay kesini. Tapi muncul disana, di tempat lain. Regulasinya pun, batas harga HET itu hanya pada penyalur pertama atau penyalur resmi. Penyalur ini juga kadang-kadang berlaku ekonomi, tidak bisa membatasi orang membeli. Sehingga ada yang membeli 10, ada yang membeli 20, dibolehkan karena harus cepat uangnya berputar. Ini dibawa lagi ke tempat lain untuk dijual. Dijuallah melebihi harga pasar. Ini gejolak,” ucapnya.
Dikatakan, saat ini suplay dari Pertamina melalui SPBE sebanyak 20 ton perhari. “Menjelang Idul Adha nanti kita lihat perkembangan. Memang itu dibuka peluang, ada fakultatif Namanya. Jika ada pertambanhan, tinggal kita minta. Tapi tetap kita menjaga agar jangan over suplay,” papar dia. (Using)
