Mataram, Sumbawanews.com.- Revitalisasi Posyandu menjadi posyandu keluarga merupakan salah satu program unggulan yang terus digesah pemerintah Provinsi NTB saat ini. Ikhtiar mewujudkan keluarga sehat melalui posyandu keluarga kini berbuah manis. Sinergi semua kabupaten kota Se-NTB dan kolaborasi semua pihak, angka Stunting turun menjadi 16,84 persen pada akhir tahun 2022
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah saat Membuka Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Hotel Aston Mataram, Rabu (22/02/23).
Baca juga: Indonesia Termasuk 10 Negara Tubuh Terpendek di Dunia, Apakah Stunting?
“Alhamdulillah kerja keras kita selama ini membuahkan hasil. Revitalisasi posyandu mencapai 100 persen, penangan stunting semakin baik. Saya optimis tahun 2023 bisa turun menjadi 14 sekian persen,” ungkap Ummi Rohmi bangga
Ummi Rohmi menjelaskan, jika melihat data dari waktu ke waktu di aplikasi e-PPGBM, tren angka stunting terlihat jelas penurunannya. Contohnya di tahun 2019 angka stunting berada di 25,5 persen, di 2020 sebesar 23,03 persen, di 2021 sebesar 19,23 persen, 18,94 persen di Februari 2022, dan turun menjadi 16,84 persen di Desember 2022.
Baca juga: Tekankan Pentingnya Protein Hewani Dalam Menangani Stunting, Wagub NTB Kunjungi 3 Posyandu
“Saya sangat apresiasi kepada dinas kesehatan, puskesmas, TP PKK, BKKBN dan semua stakeholder terkait yang berjuang mewujudkan keluarga sehat untuk menangani masalah Stunting,” imbuh Ummi Rohmi.
Senada dengan itu, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Drs H. Syamsul Anam M.PH mengatakan, tren angka stunting yang menurun tak lepas dari kolaborasi dan sinergi semua stakeholders terkait di NTB. Ia menilai semua pihak turut andil yang besar terhadap penurunan angka stunting.
“Dalam rapat kerja kali ini, kami akan menyiapkan beberapa langkah-langkah jitu guna menurunkan angka stunting yang lebih masif lagi,” jelasnya.
Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) juga dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, perwakilan BKKBN kabupaten kota Se-NTB, Dinas Kesehatan dan seluruh stakeholder terkait. (sn02).
