Mataram – Sejumlah kontraktor (rekanan) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambangi Pendopo Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada Rabu (3/5/2023). Mereka datang ingin menggembok dan memasangi _police line_ mobil dinas Gubernur NTB.
Mereka geram lantaran sudah jenuh pada janji Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang tak kunjung membayar utang proyek kepada para kontraktor di NTB. Mereka mendatangi Pendopo Gubernur NTB bertepatan dengan momen Halal Bihalal yang digelar Pemprov NTB.
Baca juga: Terkait Utang Pemprov NTB, Tidak Ada Penyegelan, Pemprov Komit Bayar Proyek Rekanan
Ahmad Amrullah bersama Rahamtullah Jayadi selaku kontraktor tiba di Pendopo Gubernur NTB sekira pukul 11.05 Wita. Kedatangan Amrullah lengkap membawa gembok dan police line.
Setibanya di Pendopo Gubernur NTB, Ahmad Amrullah dan kawan-kawan kemudian mencari mobil dinas milik Gubernur NTB. Namun sayang, mobil yang dimaksud tak ada di tempat.
Baca juga: Dugaan Penyimpangan Puluhan Milyar Batalkan Pelantikan Rektor UNS Terpilih? Ini Kata Alumni
Setelah tak menemukan mobil dinas Gubernur NTB, mereka kemudian menyambangi Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Namun, di Kantor BPKAD mereka juga tidak menemukan Kepala BPKAD Samsul Rizal.
“Saya tadi di Pendopo, saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur. Giliran proyek selesai dan belum dia bayar, kok kontraktor saja yang disalahkan. Sekarang kita bereaksi,” kata Amrullah.
baca juga: Pelantikan Sepihak Rektor UNS, MWA: Menteri Nadiem Melawan Hukum
“Event-event internasional saja yang diurus, tapi soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam. Gubernur seharusnya mengayomi rakyat, jangan zalim. Fokus bayar utang saja. Saya mau gembol mobil dinas, ini kan dari pakak rakyat juga, hak kita,” imbuhnya.
Amrullah menceritakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu yang lalu telah mengingatkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah agar memprioritaskan untuk membayar utang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, hingga hari ini, Amrullah mengaku belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB kepada para kontraktor.
baca juga: Warganet Bongkar Presiden Partai Buruh Said Iqbal Cium Tangan Ganjar Pranowo
Upaya menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB dinilainya jadi langkah yang tepat. Sebab, selama ini aspirasi mereka ia pikir tidak pernah digubris dan mendapatkan atensi serius.
“Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar dia diam menyelesaikan utang. Saya mau menegakkan keadilan,” ujarnya.
baca juga: Miris! UMP 2023 Jateng Terendah se-Indonesia tapi Ganjar di Dukung KSPSI dan Partai Buruh
Ia pun menyayangkan sikap pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor. Hal itu, kata Amrullah membuat kontraktor di NTB berang. Seharusnya, pihaknya menilai pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang dan berkomentar yang menyejukkan.
Ia pun menantang pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya.
Baca juga: Panglima TNI Mutasi 172 Perwira Tinggi TNI, Ini Dia Nama Lengkapnya
“Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan kok. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kita saja yang disalahkan,” ujarnya.
Amrullah berujar, dirinya tidak hanya mengerjakan paket yang sumbernya dari DPRD NTB, tetapi jika direktif milik Gubernur. Ia menegaskan, Gubernur NTB jangan berusaha menutup mata dan melempar persoalan ini menjadi hanya milik satu lembaga saja.
baca juga: Hanura Bubar? PPP: Gerbong Wiranto Bakal Ikut Pindah
“Saya ini kan tidak hanya mengerjakan pokir dari DPRD NTB, tetapi juga Direktif Gubernur. Ingat itu,” jelasnya
Ahmad Amrullah menekankan, jika dalam waktu dekat pemprov NTB tidak segera membayar utang, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal-hal lain lebih kongkret.
Baca juga: Gurita KKN di Penjara, Ini Profil Anak Yasonna Laoly yang Diduga Terlibat Bisnis di Dalam Lapas
*Gubernur NTB Salahkan Rekanan*
Sebelumnya, Pemprov NTB tidak menampik belum bisa menyelesaikan utang ke rekanan atas program 2022 yang masih mencapai ratusan miliar tersebut. Namun Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyindir utang tersebut timbul dikarenakan kebiasaan kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa belum ada kejelasan alokasi anggaran untuk proyek tersebut.
Baca juga: Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
“Ini jadi pelajaran. Kontraktor kita senang mengerjakan apa-apa padahal dananya belum keluar. Akhirnya minjam dulu, nalangain dulu,” sindir gubernur.
“Kita kebiasaan sering mengerjakan apa-apa lebih dahulu,” sambungnya.
Pemprov mengaku utang ditimbulkan juga akibat diterpa covid-19. Dampak covid tersebut banyak anggaran yang harus direfocusing. Gubernur mengaku tidak ada yang menyangka dampak korona meruntuhkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berakibat pada gangguan pembangunan.
Baca juga: Usai Viral, Jokowi akan Cek Jalan Rusak di Lampung, Dana Belum ada tapi Dalam Sekejap Diperbaiki
“Nggak ada yang pernah menyangka covid datang,” katanya.
Refocusing anggaran oleh pemerintah demi menyelamatkan jiwa manusia. Tentu langkah itu sangat penting dilakukan pemerintah.
“Karena menyelamatkan jiwa manusia sangat penting,” ucap gubernur.
Namun demikian gubernur optimis utang tersebut bisa diselesaikan oleh OPD Pemprov.
Baca juga: Pasca di Hempas Jokowi, Prabowo Rajai Survei Poltracking Indonesia
“Insya Allah akan mampu dilunasi. Saya yakin OPD kita pasti diselesaikan,” ungkapnya.
Hal lain yang membuat kontraktor meradang adalah pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPRD NTB Sambirang Ahmadi. Persoalan utang kepada kontraktor, kata Sambirang bagian daripada risiko bisnis.
“Yang ribut-ribut ini orang yang berbisnis proyek dengan pemerintah. Nah ini soal bayar yang tersendat itu sebetulnya masuk dalam risiko bisnis yang semestinya sudah diperhitungkan dengan matang,” ujar Sambirang.
