Jakarta, Sumbawanews.com. – Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyoroti penjelasan Ketua Komite Nasional TPPU Mahfud Md soal tidak dilarang mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga hingga ia membawa-bawa nama Kepala BIN Budi Gunawan. Arteria tak terima dibenturkan dengan Budi Gunawan.
“Saya karier dari kecil, Prof, saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati Pak Budi Gunawan,” ujar Arteria saat rapat bersama Mahfud Md di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Baca juga: Terkait Penolakan Tim Piala Dunia, Mahfud: Tak Ada Hubungan Diplomatik dengan Israel hingga Palestina Merdeka
Baginya, tak masalah bila kariernya harus berhenti karena pernyataan Mahfud itu. Arteria menegaskan tak takut kehilangan jabatan.
“Bagi saya takdir saya kalau saya harus berhenti di sini ya saya berhenti. Mimpi saya jadi anggota DPR nggak pernah saya punya cita-cita,” kata Arteria dikutip dari Detiknews.
“Setelah ini (jika) pimpinan mengatakan Arteria berhenti, iya saya berhenti, karena saya juga bisa terpilih kalau saya sendiri itu nggak mungkin, pasti ada budi baik tangan dinginnya pimpinan,” ujar Arteria.
Baca juga: Mahfud Bongkar Transaksi Rp 349 T, Benny: Dia Ingin Singkirkan Sri Mulyani
Meski tak terima dibenturkan oleh Mahfud dengan Budi Gunawan, Arteria telah siap dengan segala konsekuensinya.
“Saya coba dibenturkan begitu, saya siap nggak apa-apa tapi Prof juga ingat saya di sini mewakafkan diri untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik,” lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud Md menjawab kritik Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal Rp 349 triliun. Menurut Mahfud, dia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga.
Baca juga: Ketemu Erick Thohir, FIFA Resmi Batalkan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023
“Beranikah Saudara Arteria bilang kayak gitu kepada Kepala BIN Bapak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan anak buah langsung Pak Presiden, bertanggung jawab pada Presiden, bukan anak buah Menko Polhukam, tapi setiap minggu laporan resmi info intelijen ke Polhukam,” kata Mahfud.
Mahfud menantang balik anggota Komisi III DPR soal larangan dan ancaman hukuman karena mengumumkan laporan. Mahfud mencontohkan dengan Kepala BIN Budi Gunawan.
“Coba Saudara bilang pada Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan menurut UU, BIN bisa diancam 10 tahun, menurut Pasal 44. Kan persis yang Saudara baca kepada saya,” ujarnya.
Menurut Mahfud, laporan dari kementerian dan lembaga penting untuk dia. Sebab, kementerian yang dipegang Mahfud bekerja antara lain dari informasi intelijen.
“Ini penting Saudara, karena apa? Karena saya bekerja berdasarkan info intelijen. Misal kayak gini, nggak saya bocorkan, tapi saya tahu besok akan demo di sana,” ucap Mahfud.(dtk/sn02)
