oleh: Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Kejadian yang di alami oleh Sri Lanka, di mana Presiden nya Rajapaksa di demo Rakyatnya dan kabur, lalu Istana di duduki.
Rajapaksa gagal urus negara, Hutang numpuk dsn negara terancam bangkrut.
Kejadian dua tahun lalu di Srilanka itu, mirip dengan yang terjadi di sini, saat ini.
Indonesia, hutang memupuk, terbesar sepanjang sejarah RI, pemerintahan sebut, hutang 8000 Triliun lebih, padahal DPR melalui Misbakhun, hutang negara saat ini: 20.000 Triliun lebih.
Negara terancam bangkrut, maka jangan heran tahun depan pemerintah akan naikkan PPN 12% untuk tutupi hutang negara.
Belum lagi saat ini terjadi perlawanan Rakyat di mana-mana. Akibat Pemilu dan Pilpres Curang yang dianggap rakyat curang dan Politik Dinasty dan KKN Joko Widodo yang merusak.
Saat ini, Para Guru Besar, Dosen dan Para Mahasiswa di berbagai Kampus mulai lakukan perlawanan atas rusak nya demokrasi, akibat pemilu dan pilpres Curang, rusak konstitusi, rusak moral dan etika kekuasaan penguasa.
Rakyat juga terus menerus mendatangi KPU, Bawaslu dan DPR mendesak Di makzulkan nya Joko Widodo dari Kursi nya, karena dianggap langgar sumpah jabatan, UU dan konstitusi.
Joko Widodo dinilai melanggar HAM oleh PBB, akibat pemaksaan hak pilih Rakyat kepada calon presiden yang di dukung nya dengan memanfaatkan kekuasaan nya. Melalui Bansos, dan pemaksaan aparatur pemerintahan. Rakyat di perkosa hak-hak demokrasi nya.
Tindakan Joko Widodo itu terlihat jelas saat mantan walikota Solo itu, nyatakan Cawe-Cawe untuk bangsa dan negara. Nyatanya Cawe-Cawe Joko Widodo itu hanya kamuflase untuk loloskan anaknya sebagai cawapres.
Suatu tindakan yang melanggar norma dan etika kekuasaan, langgar konstitusi dan hak demokrasi Rakyat.
Maka, Rakyat mendatangu DPR untuk meminta agar Joko Widodo di berhenti sebagai Presiden, batalkan pemilu yang penuh kecurangan dan diskualifikasi paslon Capres-cawapres yang di dukung nya.
Saat ini meski bulan ramadhan, di mana kaum muslim di wajibkan berpuasa, tetapi semangat untuk melakukan perlawanan Rakyat untuk tegakkan kebenaran dan keadilan terus di lakukan.
Akan terjadi civil inobedience, perlawanan rakyat civil di seluruh negeri bila pemeriksaan melalui KPU memaksakan mensahkan hasil pemilu dan pilpres curang.
Jika terjadi Perlawanan Rakyat Semesta di berbagai pelosok negeri ini, bisa terjadi, nasib Joko Widodo akan sama seperti Presiden Rajapaksa di Srilanka.
Apalagi saat ini, kalau Rakyat protes dan lakukan demonstrasi baik di depan Istana, DPR, KPU maupun bawaslu dan demonstrasi di berbagai kota, Joko Widodo pilih tinggalkan Indonesia.
Artinya: Joko Widodo lebih memilih melarikan atau menghindar protes dan kritik Rakyat dibanding harus menghadapi nya.
Jadi, jika gelombang protes dan perlawanan rakyat semakin massif dan besar, bisa nasib Joko Widodo sama seperti Rajapaksa di Srilanka.
Jakarta: 19 Maret 2024
