Jakarta, sumbawanews.com – Saat meresmikan Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Provinsi DKI Jakarta, 15 Maret 2023, Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian Pertahanan dan Polri untuk membeli produk dalam negeri. Terkecuali untuk produk-produk yang tidak dapat disediakan oleh industri dalam negeri.
“Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer, kita ini bisa bikin, ekspor ke semua negara. Eh, kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata, kita bisa bikin loh. Kalau yang canggih-canggih, silakan. Yang mau beli pesawat tempur, karena memang kita belum bisa. Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar? Makanan prajurit. Saya dapat cerita dibisiki Pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan, “Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama?” Mestinya semakin banyak penyedia itu akan semakin baik, karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek, benar ndak,” kata Presiden Jokowi.
Selain itu, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah yang semustinya telah beralih ke sistem digital, dengan sistem dan flatform sendiri secara madiri. “Kalau kita bisa menggunakan itu betul-betul kita bisa mandiri. Hati-hati, kita ingat sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah. Sehingga kalau kita bisa memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan, dimulai dari kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota, kita akan lebih tenang,” jelas Presiden.
Ia mengingatkan, agar kebijakan pembelian produk dalam negeri dapat diterapkan. “Dan jangan sampai, yang kedua yang saya sampaikan, jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor, repackaging. Dipikir saya enggak tahu. Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri, untuk dicek betul. Kalau ada seperti ini, sudah, mau bohong-bohongan terus kita,” tegas presiden.
Sehingga nantinya, akan peringkat yang diintegrasikan dengan Tukin. “Yang nanti akhirnya kalau sudah tadi jelas, ada yang juara satu, juara satu, juara satu, itu akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke Menpan RB untuk yang namanya tukin –ini kalau sudah masuk ke tukin pasti semuanya akan semangat– akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, dan provinsi,” jelasnya.
Ia menekankankan, akan menerapkan reward and punishment terhadap kebijakan penggunaan anggaran. Baik Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Provinsi hingga kabupaten/kota.
“Jadi, saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya menjadi optimal dan kalau tukinnya tadi sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Sudah, pokoknya kalau yang masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, ya sudah sanksinya tolong dirumuskan, Pak Menko. Biar semuanya, kita bekerja dengan sebuah reward and punishment, semuanya,” ucap Presiden. (Setpres/Using)
