Home Berita Politik Dinasti: Puncak Kerusakan Perpolitikan Nasional

Politik Dinasti: Puncak Kerusakan Perpolitikan Nasional

Catatan dari Jawa Timur

Muslim Arbi.

 

Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

 

Alih-alih. Bangun Perpolitikan dengan kaidah-kaidah demokrasi dan konsitusi justru dinasti politik yang sedang di bangun Joko Widodo merusak Konsitusi dan Demokrasi.

 

Joko Widodo. Seorang yang tidak punya andil saat terjadi Reformasi 1998.

 

Dia disetting oleh sebuah kekuatan Oligarki Politik dan ekonomi untuk jadi presiden hampir dua periode: 2014-2024. Hampir Sepuluh Tahun.

 

Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik telah mendesain dan memoles seorang Joko Widodo. Dari Solo – Jakarta dan Indonesia.

 

Oligarki yang berada di belakang Joko Widodo telah memanfaatkan sejumlah Tokoh Politik dan sejumlah Partai Politik untuk menopang kekuasaan dan kekuatan nya selama ini.

 

Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik sangat sadar. Joko Widodo akan ber akhir kekuasaan nya. Pada Oktober 2024.

 

Di pilpres 2024 ini. Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mencoba mengadu untung agar tetap punya boneka baru dengan mendorong Joko Widodo agar memaksakan putra nya: Gibran Rakabuming Raka agar tampil sebagai cawapres.

 

Jika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Dan Jika Prabowo Subianto sebagai Presiden berhalangan tetap. Bisa saja. Gibran akan di tampilkan sebagai Presiden.

 

Untuk dan tujuan itu. Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mendukung penuh dengan cara apapun agar Paslon Capres – Cawapres no 2 memenangkan pilpres nanti.

 

Maka jangan heran sejumlah Oligarki Ekonomi sudah sesumbar dengan kekuatan modal yang di keruk selama sepuluh tahun Joko Widodo berkuasa bertekad memenangkan paslon dukungan.

 

Publik jangan ragu. Seburuk apa pun dinasti politik yang di bangun dengan memaksajan Gibran sebagai Cawapres adalah kekuatan Oligarki Ekonomi yang telah menangguk keuntungan selama ini.

 

Dengan mempromosikan Gibran dengan berbagai cara menabrak konstitusi dan merusak demokrasi sekalipun akan di lakukan.

 

Maka, jangan heran publik dan Rakyat Indonesia jangan berharap Presiden akan Netral. Karena dengan genggaman kekuasaan yang di miliki nya akan menekan semua unsur kekuasaan untuk kepentingan politik dan kemenangan kekuasaan nya. Ya. Kemenangan Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik di belakang nya.

 

Dan itu menempatkan Joko Widodo sebagai Boneka lama dan akan di ganti dengan Boneka Baru.

 

Nampaknya Kekuatan Oligarki Ekonomi sudah tidak nyaman lagi dengan konfigurasi perpolitikan lagi. Dimana Joko Widodo di klaim sebagai Petugas Partai.

 

Joko Widodo harus keluar dan harus berani melawan Megawati Soekarnoputri yang telah membesarkan nya.

 

Kekuatan Oligarki Ekonomi akan berusaha untuk menopang dinasti politik yang sedang di bangun oleh Joko Widodo apa pun caranya dan berapa pun biaya nya.

 

Dan desain politik Dinasti seperti itu adalah musuh demokrasi dan musuh Rakyat.

 

Desain yang merusak bangsa dan negara. Merusak Indonesia. Dan itulah puncak politik Dinasti yang sangat dungu untuk membangun tatanan bersama sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

 

Tidak ada opsi lain. Untuk menghentikan perpolitikan kedunguan nasional dengan menghentikan politik Dinasti yang sedang di bangun Joko Widodo dengan pemakzulan.

 

Pemakzulan terhadap Joko Widodo adalah upaya bangsa ini untuk bersihkan bangsa dari kanker ganas nasional yang sedang grogoti bangsa dan negara hari ini. Kanker Ganas Oligarki yang berada di belakang Joko Widodo.

Oligarki Ekonomi.

 

Ya. Rakyat dan kekuatan nya di Parlemen untuk segera bergerak mengakhiri dinasti politik dungu ini.

 

Mojokerto: 22 Januari 2024

Previous articleHMS Memberikan Bimbingan Teknis Bioflok Kepada Kelompok Baru Pokdakan Sumbawa
Next articleDebat Publik Bagi Rakyat Untuk Memantapkan Pilihan Calon Pemimpin Yang Tidak Keblinger
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.