Jakarta, Sumbawanews.com. – Pembangunan Ibu Kota Nusantatra (IKN) diminta ditunda oleh Fraksi Demokrat dan PKS yang membuat Menteri Keuangan, Sri Mulyani buka suara soal permintaan tersebut.
Sebelumnya dalam Sidang Paripurna Selasa (23/5/2023) salah satu permintaan datang dari Demokrat untuk menunda anggaran IKN. Melalui pandangan yang dibacakan Rizki Aulia Rahman Natakusumah selaku anggota DPR dalam. Disebutkan jika anggaran IKN bukan prioritas dibandingkan dengan kebutuhan untuk stabilitasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
Baca juga: Bertema Pohon Hayat, IKN Resmi Punya Logo
Sedangkan PKS meminta pembangunan IKN dihentikan. Anggaran pembangunan seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat infrastruktur pertanian, kata anggota DPR, Andi Akmal Pasluddin.
Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan pembangunan IKN akan tetap berlanjut tahun depan, karena masuk dalam program prioritas bersama dengan pembangunan proyek prioritas lain.
Baca juga: Investasi Nihil, Jokowi Bujuk PM Kanada Kucurkan Dana Pensiun Negaranya ke IKN
“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Sri Mulyani saat rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2023) lalu.
Untuk meningkatkan kualitas belanja 2024, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan konsistem untuk melanjutkan penguatan prinsip spending better. Yakni dengan efisiensi belanja kebutuhan dasar dan sejumlah program pendukung program prioritas.
Baca juga: Diam-Diam, Jokowi Perintahkan Bappenas untuk Revisi UU IKN
Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Mulai dari PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, link and match, hingga penguatan kualitas dan akses kesehatan seperti efektivitas JKN, kemandirian farmasi, sistem kesehatan yang handal.
Akan ada pengarahan mendorong hilirisasi SDA dan mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi. Dengan begitu bisa tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata untuk masyarakat.
Tahun 2024 uga menjadi waktu Pemilu dan Pilkada. “Pada sisi lain, Pemerintah juga mendukung agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” ungkap Sri Mulyani. (sn03)
 diminta ditunda oleh Fraksi Demokrat dan PKS yang membuat){kind=link}