Paris, sumbawanews.com – Menlu RI, bersama Menlu Arab Saudi, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria dan Sekjen Liga Arab melakukan pertemuan dengan Pers Internasional. Dalam pertemuan dengan Pers Internasional, dua hal disampaikan Menlu RI, Retno Marsudi.
“Pertama, saya angkat mengenai pentingnya penghormatan terhadap international humanitarian law. Saya sampaikan, di dalam perang pun ada hukumnya, ada aturannya. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit, adalah bagian penting dari hukum humaniter,” kata Retno Marsudi, Kamis (23/11)
Baca Juga: Dari Moskow ke London, Menlu RI: Informasi dari Gaza Minim, Kontak dengan WNI Relawan RS Indonesia Belum Dapat Dilakukan
Bicara mengenai rumah sakit, ia menyampaikan, rumah sakit Indonesia adalah salah satu korban diantaranya. “Saya sampaikan sudah beberapa hari ini Indonesia kehilangan kontak dengan WNI yang bekerja di rumah sakit Indonesia. Sekali lagi saya menekankan proteksi terhadap masyarakat sipil sangat penting,” jelasnya.
Sedangkan Kedua, negara-negara dari Global South selama ini banyak mendengar “kuliah” mengenai penghormatan HAM, mengenai pentingnya menghormati international law dan international humanitarian law. “Saya tanyakan apakah semua lectures ini, apakah semua values dan standar ini juga berlaku untuk masalah Palestina,” bener Menlu.
Kemudian pada Pertemuan kedua di London dengan Foreign Secretary, David Cameron yang diikuti oleh Indonesia, Saudi Arabia, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria, dan Sekjen Liga Arab, Menlu Turki, Retno Marsudi menekankan, kejadian di Gaza sudah melewati batas dan sama sekali tidak dapat diterima dilihat dari perspektif apapun, dan dari nilai maupun standar apapun juga. Oleh karena itu, kekejaman harus segera dihentikan.
“Permanent ceasefire diperlukan, dan stop untuk menyerang humanitarian facilities dan masyarakat sipil,” katanya.
Ditegaskan, apa yang terjadi di Gaza bukan hanya terjadi sekarang ini, namun sebuah kelanjutan dari ketidakadilan terhadap Palestina. Sebuah kelanjutan dari pendudukan ilegal Israel, dan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan Palestina.
“Kata-kata yang sering dipakai Israel bahwa ini adalah sebuah self-defense hanya dijadikan pretext saja. Self-defense doesn’t mean a license to kill civilians,” jelasnya, juga menambahkan, Sehingga Indonesia mendesak DK PBB untuk menunjukkan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.
Dihadapan David Dalam dCameroon, Retno Marsudi juga menyampaikan, saatnya nilai-nilai yang sering diucapkan oleh negara-negara Barat mengenai penghormatan terhadap HAM dan hukum internasional juga diberlakukan untuk Palestina. Indonesia mengharapkan Inggris untuk berpihak pada perjuangan keadilan dan kemanusiaan.
Setelah dari London, para Menlu OKI melanjutkan kunjungan ke Paris. Ini adalah destinasi terakhir dari trip pertama para Menlu OKI. Selama di Paris, dilakukan pertemuan dengan Presiden Macron dan dilanjutkan pertemuan dengan Menlu Prancis.
Dijelaskan, Kemudian Diskusi dengan Presiden Macron cukup lama dan dilakukan sangat terbuka. Para Menlu menyambut ucapan Presiden Macron bahwa “tidak ada double standard bagi Perancis”. Para Menlu mengharapkan agar Perancis menggunakan pengaruhnya terhadap negara lain untuk tidak terapkan double standard untuk kasus Palestina. Para Menlu OKI kembali menekankan pentingnya ceasefire dan unhindered humanitarian assistance.
Dalam pertemuan dengan Menlu Prancis, dibahas lebih lanjut mengenai harapan para Menlu OKI mengenai perlunya sebuah Resolusi DK PBB yang lebih kuat dan komprehensif, terutama mengenai masalah bantuan kemanusiaan, dan OKI sangat mengharapkan dukungan dari Perancis.
Ia menyatakan, Secara keseluruhan kunjungan, RRT, Rusia, Inggris dan Perancis berlangsung dengan baik. Diskusi yang dilakukan sangat terbuka dan detail.
“Kita sangat berharap dengan diskusi yang terbuka ini, maka upaya untuk melakukan de-eskalasi akan dapat terus dilanjutkan, walaupun kita tahu masih terdapat perbedaan pandangan, terutama mengenai isu gencatan senjata,” jelas dia.
Dalam diskusi-diskusi tersebut, disepakati mengenai pentingnya bantuan kemanusiaan yang lebih besar dan cepat dari yang ada saat ini, mengingat situasi kemanusiaan di Gaza sudah sangat buruk. “Semua juga sepakat menentang forced displacement. Semua juga memiliki kesamaan pandangan bahwa two state solution masih harus menjadi rujukan bagi penyelesaian masalah Palestina,” ucap Menlu RI. (Using)
