Sumbawanews.com,- PSSI mengambil alih kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia (FFI) dengan menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum, menyusul pencopotan Michael Sianipar dari jabatannya periode 2024–2028. Keputusan ini, tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026, memicu kontroversi tajam dari pengamat olahraga dan kubu Sianipar, yang menilai intervensi tersebut melanggar statuta organisasi. Akmal Marhali, pengamat sepak bola nasional, mengecam langkah PSSI sebagai “offside” dan menduga ada skenario besar menjelang Kongres PSSI 2027.
Akmal menegaskan, berdasarkan statuta yang berlaku, Plt hanya bisa diisi oleh pengurus FFI yang ada, bukan dari luar organisasi, dan hanya sah jika ketua mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, atau tersangkut kasus pidana. Ia menilai pemecatan Sianipar yang didasarkan pada kisruh internal—termasuk pemecatan Sekjen Budi Setiawan, desakan KLB sebagian klub dan asprov, serta mundurnya sejumlah pengurus Exco—tidak memenuhi syarat hukum untuk penggantian mendadak. “Ini pelanggaran Statuta,” tulis Akmal di akun Instagram pribadinya, @akmalmarhali20, pada 15 November 2026. Ia juga mengibaratkan langkah PSSI sebagai “udang di balik batu,” menduga adanya grand design politik menjelang pemilihan ketua umum PSSI tahun depan.
Di sisi lain, Michael Sianipar menolak keputusan pencopotannya. Ia menegaskan kepengurusannya masih sah secara hukum berdasarkan AD/ART FFI dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika penunjukan Vivin Cahyani Sungkono tetap dipaksakan, Sianipar menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum, termasuk melaporkan pihak-pihak terkait ke kepolisian dan Kemenkum. Sikap tegas ini diperkuat oleh pernyataan Komite Hukum FFI yang menekankan bahwa aspirasi anggota harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah, bukan intervensi eksternal.
Kecurigaan terhadap pola intervensi PSSI juga meluas ke level asosiasi provinsi, di mana sejumlah jabatan ketua asprov kini juga diambil alih oleh Exco PSSI pusat. Akmal memperingatkan bahwa praktik ini membahayakan otonomi organisasi cabang olahraga dan membuka celah bagi sentralisasi kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola olahraga yang demokratis. Konflik ini kini menjadi ujian berat bagi kredibilitas PSSI sebagai induk organisasi sepak bola, sekaligus menyoroti kerentanan tata kelola futsal nasional di tengah persiapan menuju ajang internasional.
