Sumbawanews.com,- PSSI akan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk mengungkap penyebab tunggakan subsidi klub dan hilangnya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Langkah ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, yang menegaskan bahwa pemerintah pada 2026 telah mengalokasikan anggaran Rp20 miliar kepada FFI melalui PSSI untuk mendukung tim nasional futsal, dengan proses pengusulan yang melibatkan langsung FFI sebagai organisasi teknis. Namun, persoalan dana subsidi yang terlambat dan insentif yang tidak cair bukanlah bagian dari alokasi APBN, melainkan berasal dari sumber pendanaan non-APBN seperti sponsor, kerja sama komersial, dan pendapatan organisasi lainnya. Audit akan memeriksa secara objektif arus kas, sumber pendapatan, penggunaan anggaran, serta kewajiban FFI terhadap klub dan AFP.
Yunus Nusi menekankan bahwa transparansi keuangan adalah prinsip utama PSSI, yang setiap tahun menyusun laporan keuangan yang diaudit dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres PSSI. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan APBN telah jelas, namun pengelolaan dana non-APBN FFI belum sepenuhnya terpantau secara mendalam. “Kami ingin tahu mengapa kewajiban kepada klub dan asosiasi provinsi tidak terpenuhi. Apakah ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, atau ada masalah struktural yang menghambat distribusi?” ujarnya.
PSSI menilai bahwa keberlanjutan prestasi tim nasional futsal di kancah internasional tidak bisa dipisahkan dari kesehatan organisasi di tingkat dasar. Klub dan AFP adalah fondasi utama pembinaan futsal di Indonesia, dan jika fondasi ini lemah, maka keberhasilan di level atas pun berisiko tidak berkelanjutan. “Jangan sampai tim nasional meraih prestasi, sementara klub-klub di daerah berjuang tanpa insentif dan subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka,” tutup Yunus Nusi. Audit ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola futsal Indonesia berjalan sehat, adil, dan berkelanjutan.
