Sumbawanews.com,- Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya sah secara hukum, didukung Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disahkan. Ia menolak tegas upaya pergantian kepemimpinan di luar mekanisme organisasi, menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Pernyataan ini muncul menyusul keputusan PSSI yang memberhentikannya dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas Ketua FFI, sebuah langkah yang belum dikomunikasikan secara resmi kepadanya. Michael berjanji akan menempuh jalur hukum jika penunjukan itu benar-benar dilakukan.
Michael menekankan bahwa setiap perubahan kepengurusan di FFI wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART, termasuk penyelenggaraan kongres luar biasa sebagai satu-satunya jalur sah untuk mengganti ketua umum. Menurutnya, tindakan di luar kerangka itu bukan hanya melanggar aturan internal, tetapi juga mengabaikan perlindungan hukum yang diberikan Kemenkumham. Ia menilai, upaya mengganti kepengurusan yang sah tanpa proses yang benar adalah bentuk perlawanan terhadap tata kelola organisasi yang demokratis dan berbasis hukum.
Terlepas dari kisruh internal, Michael menegaskan bahwa kepengurusan di bawah kepemimpinannya tetap fokus pada misi jangka panjang: mengantarkan Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Dunia Futsal 2028. Ia menilai, polemik kepemimpinan jangan sampai mengganggu program teknis dan pembinaan atlet yang sedang berjalan. Ia meminta publik futsal nasional untuk menilai situasi ini secara objektif, berdasarkan fakta hukum dan bukan tekanan politik sesaat.
Michael juga menyatakan bahwa Komite Hukum FFI telah mengkonfirmasi bahwa aspirasi anggota harus disampaikan melalui mekanisme organisasi yang sah, bukan melalui tindakan sepihak atau keputusan eksternal dari lembaga lain. Ia menutup pernyataannya dengan peringatan tegas: siapa pun yang terlibat dalam penunjukan Plt Ketua FFI tanpa dasar hukum akan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan berpotensi dijerat hukum pidana.
