Sumbawanews.com,- PSSI dan Federasi Futsal Indonesia (FFI) tengah terlibat konflik serius sejak November 2026, bermula dari pemecatan Ketua Umum FFI Michael Sianipar yang dianggap melanggar AD/ART. Konflik ini berawal dari rencana Sianipar melanjutkan studi ke Amerika Serikat pada September 2026, yang membuat sejumlah klub Pro Futsal League gelisah terkait kepastian subsidi kompetisi. Tunggakan subsidi akhirnya dilunasi pada awal November, sekaligus diiringi pemecatan Sekretaris Jenderal Budi Setiawan pada 4 November oleh Sianipar, yang menyatakan keputusan itu demi kepentingan organisasi. Budi menolak pemecatan itu, menilai Surat Keputusan tidak sah karena tidak ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang menurutnya berwenang menunjuknya. Dari Surabaya, Budi menggalang dukungan dari klub dan asosiasi provinsi futsal untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Sianipar, namun justru memilih menuntut Kongres Luar Biasa (KLB) langsung ke PSSI. Pada 12 November 2026, PSSI mengeluarkan keputusan memecat Sianipar dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas. Sianipar membantah keabsahan keputusan itu, menilai PSSI melanggar struktur hukum FFI dan AD/ART. PSSI kemudian menyatakan akan mengaudit keuangan non-APBN FFI, sementara FFI menyatakan siap memberikan klarifikasi, tetapi tetap menolak keputusan pemecatan Sianipar sebagai cacat hukum. Hingga kini, belum ada penyelesaian resmi, dan konflik antara dua lembaga ini masih membeku tanpa titik terang.
Home Berita Olah Raga Konflik Berkepanjangan di Futsal Indonesia: Pemecatan Ketua dan Gugatan Hukum PSSI















