Sumbawanews.com,- Sejumlah klub Pro Futsal League (PFL) mendesak Federasi Futsal Indonesia (FFI) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) setelah PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum pada Kamis (12/11) malam. Desakan itu muncul akibat akumulasi kekecewaan terhadap tata kelola federasi yang dinilai buruk, mulai dari subsidi yang terlambat hingga ketidaktransparanan data kompetisi. Perwakilan tiga klub—Bintang Timur Surabaya, Black Steel FC, dan Kuda Laut Nusantara—menegaskan gerakan KLB murni lahir dari ketidakpuasan, bukan intervensi pihak luar.
Subsidi keuangan menjadi keluhan utama. Manajer Black Steel FC, Afdhal Umar, mengungkapkan klub hanya menerima Rp12,5 juta per pekan, jumlah yang jauh di bawah biaya operasional. Lebih parah, pencairan subsidi sering tertunda hingga lima bulan, bahkan untuk tim putri di Women Pro Futsal League (WPFL). “Nominalnya kecil, tapi mereka menuntut kami profesional. Lucu kalau subsidi yang sedikit itu baru cair setelah dua, tiga, bahkan lima bulan,” ujarnya.
Klub juga mengeluh janji sponsor dari FFI tak terwujud. Asisten Manajer Bintang Timur Surabaya, Andhika Amorinno, menyebut federasi gagal memenuhi komitmen membantu pencarian sponsor dan membagikan hasil hak siar, meski pertandingan besar seperti BTS vs Black Steel mencatatkan rating tinggi. “Kami minta hak siar diperhatikan, tapi yang kami dapat hanya subsidi kecil,” katanya.
Jumlah peserta PFL pun merosot dari 16 tim menjadi hanya 9–10 tim dalam 11 tahun terakhir. Sistem promosi-degradasi tidak berjalan, sementara klub baru bisa masuk dengan membayar lisensi. Afdhal menilai banyak tim mundur bukan karena bangkrut, tapi karena kelelahan menghadapi tata kelola yang kacau. “Kalau semua klub profesional lelah, tidak akan ada timnas. Selesai.”
Transparansi juga jadi masalah serius. Edwin Rizky Indarto dari Kuda Laut Nusantara mengatakan klub kesulitan mencari sponsor karena FFI tidak pernah membagikan data dasar kompetisi—mulai dari jumlah penonton di stadion hingga angka streaming. Laporan keuangan federasi pun tertutup, memicu spekulasi dan tuntutan audit. “Aneh kalau Sekjen saja tidak tahu kondisi keuangan federasi,” ujarnya.
Koordinasi teknis pun kacau. Perwakilan Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) sering absen di Match Coordination Meeting (MCM), membuat klub tidak bisa mendapat jawaban atas pertanyaan teknis. Match Commissioner dan panitia lokal tidak punya wewenang menjawab, sementara KFI tidak merespons. “Kami diminta bertanya ke KFI, tapi KFI tidak pernah jawab,” keluh Edwin.
Dengan kondisi ini, klub-klub PFL memandang KLB sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan futsal nasional dari kehancuran struktural.
