Sumbawanews.com,- Sepuluh klub Pro Futsal League (PFL) dan sejumlah asosiasi futsal provinsi mendesak digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), menyusul keluhan luas terkait tata kelola organisasi, komunikasi yang buruk, dan ketidakjelasan kompetisi. Desakan ini muncul setelah tujuh klub—Blacksteel, Pangsuma FC, Halus FC, Proton, Bintang Timur Surabaya (BTS), Cosmo, dan Kuda Laut Nusantara (KLN)—hadir dalam konferensi pers di Best Western Hotel, STC Senayan, pada Senin, 9 November. Tiga klub lainnya—Unggul FC, Nanzaby, dan Mimika FC—tidak hadir secara fisik tetapi telah mengirimkan surat dukungan tertulis. Sekretaris Jenderal AFI, Budi Setiawan, memastikan dukungan untuk KLB telah melampaui dua pertiga dari total 58 suara yang tersedia di kongres, berasal dari gabungan klub PFL dan asosiasi futsal provinsi.
Budi menegaskan, gerakan ini bukan persoalan pribadi antara dirinya dan Ketua Umum AFI Michael Sianipar, melainkan ketegangan struktural antara induk organisasi dan anggotanya. Ia mengkritik lambatnya respons AFI terhadap aspirasi klub, termasuk pesan WhatsApp yang baru dibalas setelah satu hingga dua pekan. Komunikasi dengan 18 asosiasi futsal provinsi (AFP) juga dinilai hanya terjadi saat federasi membutuhkan bantuan, bukan sebagai bentuk kemitraan berkelanjutan. Lebih dari itu, 16 AFP tidak menyelenggarakan Liga Nusantara (Linus) karena tidak adanya jalur promosi jelas, sementara 18 AFP lainnya tetap mengikuti kompetisi nasional tanpa subsidi transportasi atau dukungan logistik.
Budi juga mempertanyakan transparansi keuangan AFI. Ia menyebut anggaran APBN untuk tim nasional futsal mencapai Rp7 miliar pada 2024, Rp19 miliar pada 2025, dan Rp22 miliar pada 2026, ditambah dukungan sponsor dari PSSI yang totalnya melebihi Rp60 miliar. Namun, ia mengaku tidak memiliki akses ke laporan keuangan internal AFI—bahkan untuk gaji karyawan sekalipun. Ia menyoroti utang AFI sebesar Rp4,5 miliar kepada Indonesia Arena, yang menurutnya harus segera diungkap dan ditangani karena dana organisasi berasal dari APBN. Budi menekankan, reformasi tata kelola bukan soal prestasi timnas, yang pendanaannya ditopang APBN, PSSI, dan Kemenpora, melainkan soal akuntabilitas dan kedekatan organisasi dengan klub dan asosiasi daerah.
Asisten Manajer BTS, Andika Amorinno, memperkuat narasi ini dengan menyatakan bahwa desakan KLB adalah akumulasi keresahan selama tiga tahun kepengurusan AFI yang tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan kompetisi maupun tata kelola. Ia berharap KLB menjadi pintu masuk bagi kepengurusan baru yang lebih terbuka, responsif, dan benar-benar mendengarkan suara anggota.
