Sumbawanews.com,- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Federasi Football Indonesia (FFI), sebuah langkah yang dianggap Michael Sianipar sebagai konfirmasi hukum atas kepengurusan FFI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024. Dalam pernyataannya pada Selasa (17/11), Michael menilai respons Kemenkum yang menyatakan pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui KLB justru memperkuat legitimasi kepengurusan yang sah menurut AD/ART FFI yang terdaftar secara resmi. Ia menekankan bahwa tidak ada dasar hukum untuk mengganti ketua umum lewat surat keputusan sepihak, dan tindakan PSSI yang mengeluarkan SK pencopotannya dinilai melanggar aturan organisasi. Michael menyatakan siap melanjutkan upaya hukum, termasuk melaporkan dugaan pelanggaran Statuta PSSI dan Kode Etik FIFA ke Komite Etik PSSI, BAKI, bahkan Court of Arbitration for Sports jika diperlukan.
Laporan FFI yang diajukan menyoroti dugaan pelanggaran oleh pimpinan PSSI, terutama Ketua Umum Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Yunus Nusi, terkait penerbitan SK penetapan pelaksana tugas (Plt) di FFI secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. FFI menegaskan bahwa langkah ini bukanlah upaya untuk menghambat demokrasi organisasi atau menyerang pribadi, melainkan mempertahankan prinsip tata kelola berbasis aturan yang diakui secara hukum. Pihak FFI menuntut pemeriksaan independen terhadap proses pemberhentian Michael Sianipar, dengan mengacu pada Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA yang mengatur batas kewenangan pejabat dalam menunjuk atau memberhentikan kepemimpinan asosiasi anggota.
Dengan pemblokiran SABH oleh Kemenkum, posisi hukum FFI hasil KLB 2024 semakin kuat, dan langkah ini menjadi titik balik dalam sengketa kepemimpinan sepak bola nasional yang telah berlangsung berbulan-bulan.















