Sumbawanews.com,- Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, menanggapi pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan menegaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) masih mengakui kepengurusan FFI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024. Dalam pernyataannya pada Selasa (17/11/2026), Michael menyoroti respons resmi Kemenkum terhadap surat dari Pimpinan PSSI yang mengajukan pergantian ketua umum. Kemenkum justru menegaskan bahwa pergantian tersebut hanya bisa diproses jika melalui KLB, bukan lewat surat keputusan sepihak.
Michael menilai, sikap Kemenkum ini justru memperkuat legitimasi kepemimpinannya. Jika pergantian ketua umum bisa dilakukan semudah mengeluarkan SK, maka Kemenkum seharusnya langsung mengesahkan permintaan PSSI. Fakta bahwa Kemenkum menolak dan menegaskan prosedur KLB menunjukkan komitmen terhadap tata kelola administrasi yang tertib, sesuai aturan AD/ART FFI yang telah terdaftar resmi di kementerian. Ia pun mengapresiasi langkah Kemenkum yang menolak segala bentuk pergantian kepemimpinan ilegal.
Menurut Michael, pemblokiran akses SABH yang terjadi tidak serta-merta menandakan pencabutan pengakuan hukum terhadap FFI. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016, Pasal 8, pemblokiran hanya dapat dilakukan jika ada bukti gugatan atau sengketa yang terdaftar, atau atas permintaan resmi instansi pemerintah atau penegak hukum. Ia menekankan bahwa hingga kini, tidak ada putusan hukum atau surat resmi yang mencabut SK Kemenkum terhadap kepengurusan FFI 2024–2028.
Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, sebelumnya juga mengingatkan pentingnya stabilitas kepemimpinan di tubuh FFI demi kelancaran program tim nasional. Sementara itu, kejelasan hukum ini menjadi fondasi penting bagi seluruh aktivitas federasi, mulai dari kompetisi hingga persiapan ajang internasional.















