Sumbawanews.com,- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menolak keras wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri, menegaskan bahwa pendidikan selama 12 tahun harus tetap gratis sesuai amanat undang-undang. Ia menekankan bahwa pembiayaan sarana, prasarana, dan kesejahteraan guru menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan beban bagi orang tua siswa. Ono menilai usulan SPP yang hanya dikenakan pada kelompok desil 6 hingga 10 tidak tepat, karena data kesejahteraan masyarakat masih penuh ketidakakuratan dan banyak warga kurang mampu yang tidak tercakup bantuan sosial. Ia juga mendesak pemerintah daerah memperkuat anggaran pendidikan dan memberi dukungan lebih besar kepada sekolah swasta agar tidak membebani peserta didik dengan biaya tambahan.
Ono menambahkan, alokasi minimal 20 persen anggaran dari APBD untuk pendidikan harus benar-benar dipenuhi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga tempat ibadah. Menurutnya, keterbatasan fasilitas bukan alasan untuk menghidupkan kembali SPP, melainkan bukti bahwa pemerintah gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Ia berharap wacana ini segera dihentikan agar fokus kebijakan tetap pada pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
