Home Berita Teritorial Dapat Bantu Pemerintah Daerah Wujudkan Stabilitas Keamanan

Teritorial Dapat Bantu Pemerintah Daerah Wujudkan Stabilitas Keamanan

sumbawanews.com,- Keterlibatan satuan jajaran komando kewilayahan TNI sebagai Komunitas Teritorial diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dan Polri untuk mewujudkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat di daerah.

Demikian amanat Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Purnomo yang dibacakan Paban IV/Komsos Ster TNI Kolonel Inf Suchono dihadapan 1.000 orang peserta Komunikasi Sosial (Komsos) TNI dengan Komunitas Teritorial TNI TA. 2018 dengan tema “Melalui Komsos TNI Dengan Komunitas Teritorial, Kita Kuatkan Netralitas TNI Dalam Rangka Mendukung Susksesnya Pemilu 2019”, bertempat di Sasono Langen Budoyo TMII, Jakarta Timur, Kamis (30/8/2018).

Lebih lanjut Waaster Panglima TNI mengatakan bahwa pelaksanaan Komsos dengan komunitas Teritorial TNI TA. 2018 bukan hanya sekedar kegiatan rutin. Tapi juga sebagai sarana komunikasi dan koordinasi untuk memberikan solusi serta menyamakan persepsi yang terkait dengan tugas kegiatan Teritorial TNI. “Kegiatan ini dapat memberikan masukan kepada Staf Teritorial TNI sebagai pertimbangan untuk program kerja bidang Teritorial yang akan datang,” ujarnya.

Waaster Panglima TNI menjelaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, akan berpengaruh terhadap Pertahanan Negara dan dapat menghadirkan kecenderungan terhadap perspektif kemungkinan ancaman nyata yang menjadi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. “Penyalahgunaan medsos, terorisme, narkoba dan kesemua lini kehidupan masyarakat menuntut kesiapsiagaan dari unsur TNI, baik di pusat sampai dengan di daerah,” katanya.

Menurut Brigjen TNI (Mar) Purnomo, masalah sosial sejak dini perlu diantisipasi dan dikoordinasikan oleh aparat komando kewilayahan dengan pejabat–pejabat terkait, sehingga berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih luas yang dapat berdampak kepada stabilitas sistem pemerintahan. “Peran seluruh jajaran aparat kewilayahan dalam komunitas Teritorial sangat dibutuhkan stabilitas kondisi wilayah yang aman,” ungkapnya.

“Dalam melaksanakan suatu perintah dari komando atas komandan satuan harus jelas, tepat waktu dan sasaran dengan perencanaan yang maksimal apa yang harus dilakukan dengan perintah dan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada anggota yang akan melaksanakan perintah, apabila ada yang kurang jelas agar ditanyakan ulang kepada pemberi perintah,” harap Waaster Panglima TNI.

Brigjen TNI (Mar) Purnomo juga menambahkan, untuk menjawab tuntutan dan tantangan tugas TNI ke depan, Panglima TNI telah mengeluarkan leaflet tentang Netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu TA. 2019. Instruksi dalam penanganan bencana alam harus maksimal dan cepat. “Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat satuan komando kewilayahan, guna lebih meningkatkan peran serta tugas TNI dalam mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut turut memberikan pembekalan Kasubdis Ilpengtek Dislitbangad Kolonel Czi Burlian Sjafei. Dalam paparannya Kolonel Czi Burlian Sjafei menyampaikan bahwa aparat Teritorial harus netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019. “Netralitas TNI bukan hanya pada saat Pemilu tapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pemilu hanya bagian kecil dari netralitas,” katanya. (Mad/Puspen TNI)

Previous articleMasyarakat Desa Maritim Cemaga Binaan Bakamla RI Serius Pelajari Teknik Padamkan Api dan Penyelamatan di Laut
Next articlePemerintah Akan Terbitkan PP Label Pengaturan Produk Susu Kental Manis
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.