Sekjend GPI Kecam Tindakan Premanisme Terhadap Aktivis HMI

Buntut Aksi Premanisme Kepada Kader HMI, Sekjend GPI Sarankan Kapolda Metro Jaya Mundur

JAKARTA, sumbawanews.com.- Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI), Khoirul Amin mengecam keras tindakan brutal sekelompok orang preman yang menyerang para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sebelumnya, kader HMI dari Cabang Jakarta Timur, Jakarta Raya, Jakarta Pusat-Utara (Pustara). Menggelar aksi bela masyarakat Rempang di depan kantor Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta, pada Senin siang (02/10/2023).

Namun, aksi mereka dihadang oleh para preman bayaran yang diduga diperintah oleh Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia untuk membubarkan aksi yang dilakukan oleh para aktivis HMI tersebut.

“Saya menyatakan mengutuk keras tindakan premanisme kepada para aktivis HMI. Itu tindakan bar-bar dan sangat biadab, tidak pantas pejabat Negara di Negara Hukum melakukan cara-cara seperti itu,” tegas Amin dalam rilisnya yang diterima redaksi, Senin malam (02/10/2023).

“Jika benar para preman itu diperintahkan oleh Menteri Investasi/BKPM. Maka Polisi jangan tinggal diam, harus segera tangkap para preman tersebut dan pejabat Negara yang menyuruhnya. Indonesia ini Negara Hukum dan bukan Negara preman,” lanjutnya.

Khoirul Amin yang pernah menjabat sebagai Sekjend PP ISMAHI 2007-2011. Juga menyayangkan sikap Polisi yang menjaga dan mengamankan aksi masa. Karena tidak segera menangkap dan mengamankan para preman yang membubarkan aksi para kader HMI tersebut.

“Aksi unjuk rasa itu kan legal dan dijamin oleh Undang-undang. Tetapi kenapa Polisi kok diam saja melihat para preman itu dengan brutal membubarkan masa aksi. Apa premanisme di Indonesia sekarang sudah menjadi legal dan harus dilindungi?,” tanya Amin.

Selain itu, Amin juga berharap kepada Kapolda Metro Jaya untuk segera melakukan evaluasi internal. Jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa di Jakarta ini Polisi kalah dengan preman.

“Saya berharap kepada Kapolda Metro Jaya harus segera lakukan evaluasi internal. Atau jika memang tidak sanggup memberikan keamanan di Jakarta dan kalah dengan preman, maka saran saya mundur saja secara terhormat,” pungkas Amin. (*)