Jakarta,Sumbawanews.com. – Ekonom Senior Rizal Ramli menyoroti tentang kelemahan struktural dalam makro ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Rizal dalam pandangannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI terkait Calon Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Senior Bank Indonesia, Senin (26/3).
Melihat hal itu, Rizal menilai bahwa adanya kelemahan tersebut sebagai tantangan bagi Gubernur dan Deputi BI yang baru.
Rizal lalu mencontohkan berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan selama 3 bulan berturut-turut, mulai Januari 2018 sebesar USD -0,68 miliar, defisit transaksi berjalan -USD 5,8 miliar.
Lalu, service payment defisit APBN untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800an triliun yang porsinya hampir 2 kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan dan defisit neraca keseimbangan primer -Rp68,2triliun, 2017.
Tentang utang, lanjutnya kurang lebih 50 persen dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. “Kondisi ini menyebabkan kerentanan (vulneranilibity) dalam pasar uang,” ucap Rizal.
Karena itu, secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang. Selain itu, juga renegosiasi ke negara-negara kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang.
“Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik,” jelas dia.
Selanjutnya, ketimpangan kredit yang berbentuk seperti gelas anggur (bisnis besar dan BUMN di cawan gelas, bisnis menengah di leher gelas, mayoritas rakyat dasar gelas). Sebanyak 83 persen kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17 persen ke bisnis menengah dan rakyat.
“BI bersama OJK harus dapat mengubah dalam 3 tahun ini struktur kredit menjadi 70 persen ke bisnis besar dan 30 persen untuk bisnis menengah dan kecil. Dengan ini pendalaman pasar uang malah akan dapat terjadi karena bisnis besar dapat menggali permodalan dari menjual saham dan menerbitkan surat utang,” tutur Rizal.
Berikan Target Tinggi
Mantan Menko Kemaritiman inipun lalu berharap hasil RDPU Komisi XI DPR RI tidak hanya memberikan rekomendasi yang normatif bagi Gubernur dan Deputi BI terpilih nanti.
“DPR harus memberikan target yang tinggi dan jelas. Seperti menugaskan BI dalam penanggulangan berbagai defisit, dalam restrukturisasi tenor utang, dan mengubah struktur kredit yang timpang,” tegasnya.
“Dan, yang paling penting, BI harus berani memberikan data yang benar kepada publik. Katakan kebenaran meskipun kadang itu menyakitkan,” tutup Rizal. (Es)
