Sumbawanews.com,- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengaku kesulitan menutup anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer pada 2026, membutuhkan dana sebesar Rp114 miliar yang sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Yakub Husain, menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun ini direncanakan Rp608 miliar, sementara belanja disahkan sebesar Rp657 miliar, sehingga terjadi defisit Rp55 miliar. Karena pendapatan asli daerah belum mampu menutup kesenjangan itu, pemerintah kota tidak bisa memanfaatkannya untuk membayar gaji PPPK, sehingga efisiensi menjadi satu-satunya opsi yang tersedia. Ribuan PPPK di kota itu sebelumnya telah melakukan aksi menolak rencana pemutusan hubungan kerja, khawatir kebijakan itu akan mengganggu pelayanan publik. Salah satu PPPK paruh waktu, Sofyan Muhlis, mengungkapkan gajinya yang hanya Rp1,5 juta per bulan sudah dipotong 30 persen, dan kini terancam dirumahkan tanpa solusi pengganti.
