Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Dalam membangun ekonomi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan berpegang pada konsep, bahwa distribusi ekonomi musti teralisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Sehingga tidak lagi timbul anggapan Java Sentris, melainkan Indonesia sentris.
“Jadi konsep yang saya bawa atas perintah Bapak Presiden, bagaimana distribusi ekonomi ini betul-betul terealisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Tidak lagi menjadi java sentris, tetapi menjadi Indonesia sentris,” kata Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam dialog bersama masyarakat pemilik lahan Shrimp Estate, di Kecamatan Moyo Utara, Jum`at (18/03).
Dan dalam membangun ekonomi masyarakat, yakni dengan menciptakan ekonomi disuatu dareah serta bermanfaat untuk daerah tersebut. “Kita install pembangunan ekonomi di wilayah sini, tidak kurang dari Rp 7,2 triliun,” jelasnya.
Disebutkan, melalui program shrimp estate, petani tambak tidak perlu lagi mengeluarkan modal pribadi atau melakukan pinjaman bank untuk melakukan pengelolaan. “jadi pembudidaya kita harus punya hitungan, dia harus keluarin dari kantongnya atau minjam di bank, belum tentu berhasil. Sekarang udah, biar pemerintah saja yang bikin. Tinggal bekerja dengan baik saja, nanti hasilnya dapat bagian. Lebih enak itu kan,” katanya.
Ia mengungkapkan, dengan pengolaan secara modern, maka diperkirakan akan dapat menghasilkan panen sekitar 40 ton per hektar. Atau dengan target mencapai 10 kali lipat dari model pengelolaan sebelumnya.
“Untuk mendapatkan 40 ton perhektar, maka harus dibangun secara modern, dengan standart, sesuai dengan kaidah-kaidah. Tidak lagi sembarangan asal buka lahan. Nanti lahannya akan diatur sedemikian rupa seperti real estate. Targetnya adalah kalau sekarang dapatnya Rp 1 juta sekali panen, nanti idealnya mungkin Rp 10 juta. Dengan demikian, maka peningkatan ekonominya akan 10 kali lebih besar.,” ucapnya.
Ia menegaskan, seluruh lahan yang akan digunakan tersebut, tetap menjadi hak milik dari pemilik sebelumnya. “Tapi yang paling penting haknya tetap milik bapak dan ibu. Yang bekerja nanti, adalah keluarga dari bapak dan ibu,” ucap Menteri Trenggono.
Ia menekankan, harapan dan target tersebut, dapat diwujudkan dengan kerjasama, soliditas pemilik lahan, pemerintah daerah dan Anggota Dewan. Dan pembangunan shrimp estate yang akan menelan anggaran sekitar Rp 7,2 Milliar harus dilakukan secara transparan.
“Ini harapan. Harapan ini hanya bisa diwujudkan dengan kerjasama, soliditas antara bapak dan ibu selaku pemilik lahan, bapak bupati selaku pemangku wilayah, anggota DPR RI Komisi IV yang akan membimbing bapak ibu semuanya. Bahwa ini akan berjalan dengan baik. Kalau ini dijalankan dengan cara yang transparan, semua bisa melihat. Menurut saya, ini adalah model. Jadi model ini tolong, baru bisa berhasil apabila ada dukungan dari bapak ibu semua secara optimal. apalagi dari seluruh Forkopimda disini, ada pak dandim, pak kapolres, Kajari, ketua DPRD, semua akan melihat. Ada Rp 7,2 triliun duit negara yang akan diinstal disini,” jelasnya.
Menteri Trenggono mengaku, mengharapkan pembangunan shrimp estate kurang dari dua tahun dan segera dapat beroperasi. Namun untuk mencapai hasil terbaik, musti memenuhi standart, memenuhi kadidah-kaidah dan tidak boleh terjadi kesalahan.
“Saya tidak mau main-main dalam membangun ini,” tegasnya.
Ia memaparkan, dengan pembangunan ekonomi melalui program shrimp estate, nantinya terdapat pabrik pakan, pengolahan hasil, pengepakan, prosesing, penjualan serta eksport di dalam kawasan shrimp estate. “Maka seluruh nilai tambahnya akan berputar disini. Kalau Rp 7,2 triliun, hasilnya satu tahun menurut perhitungan pak direktur BLU itu Rp 1,4 triliun sekali panen. Kalau nanti didoublekan menjadi seribu hektar maka akan menjadi Rp 2,8 triliun. Kalau untungnya 35 persen saja, itu sudah sekitar Rp 650 milliar, kalau seribu hektar. Jadi duit itu akan berputar disini semua,” ungkap Menteri.
Ia menjelaskan, investasi senilai Rp 7,2 triliun yang dikucurkan, akan dilakukan skema pengembalian melalui pengelolaan oleh BLU. “itu yang miliknya pemerintah, karena pemerintah yang install, dikelolah BLU untuk pengembaalian investasi dulu. Dan selebihnya akan dibagi kepemilik lahan, demikian seterusnya. Ini harusnya menjadi model ekonomi yang dibuat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (Using)
