Jakarta – sumbawanews.com.-
OLEH ; SALAMUDDIN DAENG.
Laporan keuangan Pertamina tahun 2019 belum beres. Belum ada tanda tanda perusahaan BUMN terbesar di tanah air ini akan menyelesaikan laporan keuangan 2019. Padahal ini Sudah bulan Juni 2020, seharusnya pertamina sudah menyiapkan laporan kwartal pertama tahun 2020. Tiba tiba RUPS dan keputusannya ganti direksi pertamina, rombak seluruh organisasi pertamina, unbundling seuruh rantai pasok pertamina, dan liberalisasi seluru usahanya.
Ini Pertamian bukannya global Oil company, perusahaan kelas dunia? masuk 500 fortune, tapi menyelesaikan laporan keuangan mendekati tepat waktu saja tidak dijalankan. Menteri BUMN enteng enteng saja, dan tidak berusaha berbuat agar laporan keuangan BUMN beres. Kalau mengurus perusahaan pribadi boleh saja cara begini. Tapi mengurus perusahaan negara, milik bangsa, milik rakyat, ya mestinya memenuhi kaidah transparansi, akuntabilitas, yang menjadi nilai nilai universal dalam mengelola keuangan negara dan BUMM.
Pertanyaanya, tanpa laporan keuangan apa dasarnya semua keputusan menteri BUMN? Direksi yang sebelumnya berprestasi atau tidak? Organisasi yang ada bekerja dengan baik atau tidak? Apa ukuran ukurannya? Atau ini hanya langkah “kebelet pipis” kementerian BUMN untuk melalukan liberalisasi rantai Supply Pertamian agar kepentingan oligarki politik makin leluasa bermain di dalamnya? Atau hanya ini untuk mengacaukan pertamina agar terpuruk. Pertamina bangkrut kan bagus bagi oligarki. Bisnis Pertamian bisa ditelan habis oleh mereka. Ini dugaan.
Hanya bermodalkan keputusan menteri BUMN yang lamgsung dianggap sebagai RUPS pertamina, maka dipreteli semua lini usaha pertamina, tanpa dasar, tanpa argumentasi, tanpa studi ilmiah, tanpa kajian akademik, bahkan lebih memalukan sekali tanpa laporan keuangan tahun 2019, padahal ini sudah bulan Juni 2020. Jangan jangan ada usulan pihak lain? Pihak asing dibalik obrak abrik organisasi pertamina ini? Kalau memang ada, maka harus terbuka kepada rakyat.
Bukankah menteri BUMN kita pemain bisnis kelas dunia, berpengalaman internasional, sepak terjangnya dalam bidang keuangan dan segala macam unrusanya tak dipertanyakkan lagi. Tapi mengelola BUMN agar laporan keuangannya tepat waktu saja tidak bisa. Jadi ini BUMN kita sedang diurus dengan teori apa ? Yang lebih enteng lagi, urusan harga BBM dan listrik yang seharusnya menjadi kekuatan untuk menolong rakyat dalam tekanan wabah korona, malah harganya gak karuan. Konsumen merasakan tarif listrik mencekik dan harga BBM tidak mau turun. Padahal rakyat sedang bergelut dengan wabah, dan harga energi primer secara global sedang turun. Ini bahkan bukan bisnis yang profesional, ini sudah mencekik!
Jadi menteri BUMN hendaknya menyelesaikan dulu, atau minta BUMN termasuk pertamina menyelesaikan laporan keuangannya. Katanya langkah mempreteli atau mengacak acak organisasi pertamina sekarang agar perusahaan lebih licah, lebih adaptif terhadap perkembangan global, lah apa ini gombal? Laporan keuangan saja gak becus bagaimana mau bicara lebih lincah. Jangan jangan lincah yang lain?
