Sumbawanews.com,- Komisi III DPR meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelang rapat kerja dengan jajaran Polri pada Kamis, 12 November 2026. Ia juga mendesak kepolisian mengusut rangkaian tindakan ilegal yang diduga dilakukan kelompok LSP, termasuk pengawasan ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial, hingga penggalangan massa aksi. Habiburokhman menegaskan, jika terbukti, rangkaian tindakan tersebut berpotensi mengganggu tugas presiden dan dapat dikategorikan sebagai bentuk makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP. Rapat kerja yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 12.00 WIB akan menjadi forum resmi untuk mendalami seluruh dugaan tersebut.
