Sumbawanews.com,- Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang memberikan potongan biaya pendidikan bagi seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin melanjutkan studi di program S1, S2, maupun S3. Keputusan ini diumumkan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026, sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Dr. Edi Pranoto, menjelaskan bahwa pendidikan tinggi bukan sekadar sarana peningkatan kompetensi, tetapi investasi strategis untuk membangun aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berwawasan luas. “Kami ingin memberikan akses yang lebih mudah bagi anggota Polri untuk memperdalam pemahaman hukum. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata antara dunia akademik dan institusi kepolisian,” ujarnya.
Menurut Edi, keberadaan anggota Polri di lingkungan kampus justru memperkaya proses belajar mengajar. Mereka membawa perspektif praktis dari lapangan yang memperdalam diskusi teori hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. “Bukan hanya mereka yang belajar dari dosen, tetapi dosen juga belajar dari pengalaman mereka di lapangan,” tambahnya.
Program ini terbuka untuk seluruh jajaran Polri, mulai dari Bintara hingga Perwira, tanpa membedakan pangkat atau unit kerja. Tujuannya jelas: membangun kesadaran bahwa penegakan hukum yang kuat dimulai dari sumber daya manusia yang unggul secara akademik maupun etis.
Edi menegaskan, momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi titik penting untuk memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi. “Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti di sini. Pendidikan adalah jembatan panjang yang menghubungkan keamanan dengan keadilan,” katanya.
Sejak bertahun-tahun lalu, Fakultas Hukum UNTAG Semarang telah menjadi pilihan utama bagi anggota Polri yang menempuh pendidikan lanjutan. Kini, dengan kebijakan diskon biaya kuliah, langkah ini diperkuat sebagai komitmen nyata terhadap reformasi institusional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor penegakan hukum.
