Sumbawanews.com,- Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang mencakup dana khusus untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pendanaan di wilayah kepulauan, termasuk Maluku. Usulan ini muncul menyusul tantangan struktural yang dihadapi daerah kepulauan, seperti luas laut yang jauh lebih besar daripada daratan, ribuan pulau terpencil, serta hambatan konektivitas dan infrastruktur yang parah. Mercy menekankan bahwa mekanisme pendanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinilai belum memadai untuk menjawab kebutuhan spesifik wilayah kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pendanaan terpisah—dana kepulauan—yang dirancang khusus untuk memperkuat akses layanan publik, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, dan pengembangan sektor maritim melalui pendekatan hukum khusus (_lex specialis_).
