Sumbawanews.com,- Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyoroti celah hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang menghambat penegakan keadilan bagi korban perundungan, terutama dalam kasus berujung kematian. Ia mencontohkan kasus siswa kelas 2 SD yang tewas akibat tindakan kakak kelasnya, di mana pelaku tidak dapat dijerat pidana karena keterbatasan undang-undang yang melindungi anak sebagai pelaku. Doli menekankan perlunya formulasi hukum yang seimbang—memberi kepastian hukum bagi keluarga korban tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap anak. Revisi UU Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak tengah didorong oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai bagian dari upaya komprehensif.
Selain pembenahan regulasi, Doli menekankan pentingnya sinergi tujuh kementerian—perlindungan perempuan dan anak, kependudukan dan keluarga, komunikasi dan digital, agama, pendidikan dasar dan menengah, dalam negeri, serta desa—dalam pencegahan dan penanganan perundungan. Ia khususnya menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mengatasi cyberbullying, yang kini berkembang pesat seiring tingginya penggunaan gawai di kalangan anak. Menurutnya, kekerasan tidak lagi terbatas pada fisik atau verbal, tetapi telah merambah ranah digital yang lebih sulit diawasi.
Doli meminta kepala daerah hingga kepala desa ikut bertanggung jawab, dengan melibatkan keluarga, RT/RW, dan sekolah sebagai ujung tombak pencegahan. Ia memperingatkan bahwa kegagalan melindungi anak dari kekerasan akan berdampak pada kualitas generasi mendatang, berpotensi menciptakan masa depan bangsa yang muram secara mental dan fisik. Ia menegaskan, perlindungan anak bukan sekadar tugas komisi tertentu, melainkan tanggung jawab kemanusiaan yang menentukan masa depan Indonesia.















