sumbawanews.com,- Bakamla menggelar Forum Group Discussion (FGD) guna membahas blue print kebijakan pengamanan laut Indonesia, di Surabaya, Kamis (9/5/2019).
FGD 2019 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Lettu Bakamla Fransiska, S.Pd., M.M., yang merupakan salah satu Staf Direktorat Kebijakan Bakamla, dan diikuti seluruh peserta.
Suasana menjadi hening tatkala Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla Kolonel Bakamla Hendry Marulitua Sagala, SH., MH. selaku Ketua Panitia FGD 2019 naik mimbar untuk membacakan laporanya.
Tepuk tangan meriah dari seluruh peserta pun terjadi hingga terulang dua kali saat Direktur Kebijakan Bakamla Laksma Bakamla I.G.N. Agung Endrawan, S.H., M.H.
tampil di mimbar kusus untuk membacakan sambutan Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R., sekaligus membuka secara resmi FGD yang berlangsung sehari penuh itu.
Kepala Balamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R., dalam sambutannya seperti yang dibacakan oleh Laksma Agung Endrawan, antara lain mengatakan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, dimana di dalamnya terkandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, namun kondisi ini juga menyebabkan wilayah laut Indonesia rawan terjadinya berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang terjadi di laut.
Terkait hal tersebut, lanjutnya, berdasarkan data yang ada, terdapat 4 kategori ancaman yang sering terjadi di laut, yaitu: ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya laut, dan ancaman terhadap pelanggaran hukum, yang mana dinamika penanganannya telah ditanggani oleh aparat yang berwenang sesuai bidang tugasnya masing-masing, namun demikian penanganannya masih bersifat sektoral.
Oleh karena itu, penanganan ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan di laut perlu dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat pengguna laut, imbuhnya.
Tepuk tangan kembali membahana di ruangan berukuran 15×9 m2 itu saat Laksma Agung Endrawan kembali tampil untuk memaparkan materinya tentang konsep rekomendasi kebijakan pengamanan laut Indonesia.
Menurut Endrawan, kehadiran Bakamla bukan untuk menyaingi instansi-instansi penegak hukum di laut lainnya, tetapi justru untuk mensinergikan satu sama lainnya.
FGD tahun 2019 ini, mengusung tema “Penyusunan rekomendasi blue print kebijakan pengamanan laut indonesia yang bersinergi dan terintegrasi guna mendorong terwujudnya wilayah laut indonesia yang aman, damai dan sejahtera”.
Sementara itu Surabaya terpilih menjadi destinasi pelaksanaan FGD 2019, menurut Kolonel Hendry yang didampingi oleh Kasi Penyiapan Kebijakan Kamla Mayor Bakamla Andre Bayu, S.H., selain Surabaya memang banyak terdapat pakar kelautan dari akademisi, juga beralasan karena maraknya informasi mengenai tindak pelanggaran hukum di laut, seperti penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan, konflik nelayan karena penggunaan alat tangkap cantrang, penyelundupan benih lobster, kecelakaan kapal, hingga permasalahan perusakan lingkungan hidup, salah satunya belum lama ini Bakamla telah menggagalkan penyelundupan kayu eboni dari Sulawesi yang diduga akan dieksport ke luar negeri dengan menggunakan kontener.
Acara FGD ini menghadirkan dua narasumber yang cukup memiliki nama di bidang kelautan, yakni DR. Enny Narwati, S.H., M.H. ( Dosen Fakultas Hukum Unair) yang merupakan Akademisi di bidang kelautan.
Sedangkan nara sumber kedua yaitu Koordinator Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, I Wayan Sumertayasa, S.H., M.H., yang mewakili Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Asep Maryono, S.H., M.H.
Bertindak sebagai moderator pada acara yang diikuti puluhan peserta dari sejumlah instansi kemaritiman di Jawa Timur itu yaitu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., L.L.M., yang sehari hari sebagai Dosen F.H. Universitas Airlangga.
Sementara itu peserta FGD 2019 tersebut terdiri dari :TNI AL, Polair, Bea Cukai, Hubla, KKP, Kejaksaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Akademisi, serta Masyarakat Maritim.
