Jakarta, Sumbawanews.com.- Republik Rakyat China (RRC) harusnya meminta jaminan ijazah asli Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Harusnya RRC jangan minta jaminan APBN. Jaminan ijazah asli Presiden, itu keren,” kata politikus Partai Ummat MS Kaban di akun Twitter-nya, Kamis (13/4).
Kata MS Kaban, RRC yang meminta jaminan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sangat berbahaya untuk kedaulatan bangsa Indonesia.
Baca juga: SOS! Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat
“Klau jaminan APBN , sbg aggt rakyat kutolak total,siapa saja setuju permintaan RRC itu penghianat penderitaan rakyat,batalin tuh proyek bawa pulang ke RRC,” jelasnya dikutip sumbawanews.com dari keuangannews.com, Jumat (14/4/2023) malam.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan RRC kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Namun, Luhut tak mengamini tuntutan RRC tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
baca juga: Mulai Menekan! Kini China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (RRC) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
“Ada masalah itu, tapi kalo dia (RRC) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” imbuhnya.
Baca juga: Eks Ketua Wadah Pegawai KPK Minta Polisi Segera Periksa Sekjen
Di lain sisi, Luhut menyebut RRC hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari empat persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.
Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.
“Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat,” dalih Luhut. (keuangannews/sn04)
 harusnya meminta jaminan ijazah asli Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk proyek kereta){kind=link}