Oleh Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila
Demonstrasi yang terjadi saat ini tidak seperti yang terjadi sebelum nya ada gerakan serentak yang pola dan isu nya sama demonstrasi ini tidak bisa dianggap reme sebab isu yang dibangun memang sesuai dengan apa yang dirasakan kebanyakan rakyat di Indonesia .
Penguasa sudah lupa daratan terhadap kekuasaan sehingga dengan sistem UUD 2002 kekuasaan tertinggi ada ditangan Presiden dan DPR tidak ada yang bisa mengontrol.
Rakyat sudah cukup lama merasakan terhadap kesewenang -wenangan mulai dari UU Omnibuslaw, UU Kesehatan,IKN,perampasan- perampasan tanah rakyat atas nama PSN Proyek Stategis Nasoonal bisa mengambil tanah tanah rakyat bukan hanya terjadi di Rempang atau Kalimantan juga di Sulawesi ,Halmahera ,Sumatera dan bahkan yang dekat dengan Jakarta Pantai Indah Kapuk ,BSD Dibuat PSN maka tanah tanah rakyat dibeli dengan murah dan aneh nya mendapat dana 20 triliun dari APBN.
Ketidak adilan ini sudah menggerogoti jantung rakyat Indonesia.
Kalau kita membuka skema yang sedang digelar dugaan AS ikut cawe cawe dalam pilpres 2024 mengemuka seiring munculnya artikel berjudul “Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com pada 6 September 2023.
Color revolution atau revolusi warna diduga merupakan operasi rahasia CIA melalui National Endowment for Democracy (NED) untuk mencampuri pemilu RI di tahun 2024.
Artikel di mintpressnews tersebut juga mengungkap adanya aliran dana ke berbagai LSM, kelompok sipil, partai politik di Indonesia, hingga kandidat pada pemilu 2024.
Dari indikasi cawe cawe nya AS ternyata Amandemen UUD 1945 tidak berhenti disitu tetapi selanjut nya lebih dahsyat lagi Indonesia akan dibuat Revolusi Warna .Dengan model demokrasi liberal seperti sekarang ini perpecahan seluruh anak bangsa merupakan skenario untuk selanjut nya Color revolution akan dijalankan agar Indonesia menjadi negara kecil kecil seperti Balkan agar bisa mereka mengeruk kekayaan ibu pertiwi .Apalagi dengan program Prabowo Hilirisasi tentu akan merugikan pabrik pabrik di AS,Eropah dan Jepang sebab tidak bisa lagi mengeruk bahan baku dari Indonesia
Kewaspadaan Nasional perlu ditingkatkan dengan semakin membesar nya ekskavasi pergerakan demonstrasi.
Jika Oktober 2024 semua lembaga negara Presiden DPR,DPD,MPR habis masa jabatan nya demisioner apa yang terjadi sebab dengan diganti nya UUD1945 dengan UUD 2002 Negara ini telah kehilangan pintu darurat.
Pembuatan sistem bernegara oleh para pendiri negara bangsa ini sudah berpikir secara holistik dan dari segala kemungkinan yang akan terjadi.
Baik secara filosofi groundslag ,secara sistem, nilai-nilai budaya bangsanya tidak berhenti disitu tetapi juga mempelajari sistem negara yang ada didunia ini dengan 76 rig untuk mengkaji dan mempelajari serta menguji sistem sendiri yang dipilih atau sistem MPR.
Sistem Presidensiil ala Amerika ditolak, sistem parlementer ala Inggris di tolak bahkan sistem Sosialis Ala Rusia yang mempertentangkan klas juga ditolak dengan kreatif dan pemikiran yang tinggi para bapak bangsa ini menciptakan sendiri sistem sendiri atau sistem MPR.
Dengan sistem MPR maka MPR tidak perna demisioner karena MPR hanya 1/3 yang dipilih langsung melalui pemilu yaitu DPR sedang utusan utusan golongan dan utusan daerah tidak perna demisioner jadi kekuasaan dan kedaulatan rakyat tetap terjaga dan MPR jika keadaan darurat dan genting bisa mengeluarkan Tap MPR.
MPR bisa mengangkat pejabat Presiden untuk menjalankan tata negara.
Saat ini MPR tidak berfungsi karena MPR bukan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia tetapi hanya satu golongan yaitu golongan Partai politik.
Bandingkan sistem Demokrasi Pemilihan langsung dengan sistem MPR.
Demokrasi pemilihan langsung kedaulatan rakyat hanya berlaku lima menit di bilik suara.Sedang sistem MPR betul suara diwakili tetapi tidak berhenti pada suara juga pikiran dan keinginan rakyat terwakili didalam GBHN .
Tidak berhenti disitu atasnama kedaulatan rakyat maka MPR bisa menurunkan Presiden dan jika keadaan darurat MPR mempunyai kewenangan menyelamatkan negara Indonesia.
Jadi para Guru Besar dan aktivis akademika coba dipikir kan apa benar demokrasi mbelgedes ( pilsung pileg ,pilpres pilkada )ini yang cocok untuk bangsa ini
Ketua Partai Megawati Soekarno Putri, Prabowo, Surya Paloh, Bhalil dan tokoh tokoh Nasional ,ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, harus menunjukkan kenegarawannya dan berembuk untuk menyelamatkan Negara Indonesia dengan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila mengembalikan sistem MPR. Lupakan pilpres karena penyelamatan negara ini lebih penting dan silakan presiden dipilih lewat MPR dan DPR biarkan saja lewat pemilu.
Keadaan ini memerlukan kesadaran sebagai negarawan untuk menyelamatkan Indonesia. Kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan menyusun GBHN.
Jika kita memang mencintai negeri ini maka butuh kenegarawanan parah tokoh untuk menyelamatkan Indonesia.
